(untitled) (Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum yang dihadapi oleh notaris yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk menerima protokol notaris, serta untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan protokol notaris berbasis elektronik sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum dan mengurangi potensi masalah di masa mendatang. Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan analitis melalui peninjauan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan notaris untuk menerima protokol notaris dapat diklasifikasikan sebagai ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas jabatan yang dipercayakan kepadanya dengan benar, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap keberlanjutan arsip negara yang memiliki nilai pembuktian autentik dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyimpanan protokol notaris secara konvensional memiliki berbagai keterbatasan, sehingga protokol notaris berbasis elektronik menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan, keamanan, dan efisiensi pengelolaan arsip kenotariatan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme, tanggung jawab, dan infrastruktur hukum untuk mendukung penerapan protokol notaris berbasis elektronik, guna mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat di era digital.