Restorative Justice Sebagai Alternatif Pidana Penjara Kasus Tindak Pidana Ringan Mencegah Overcapacity Lapas

Abstract

This research examines the policy and role of Restorative Justice as an alternative to prison sentences for minor criminal offenses, aiming to tackle the issue of inmate overcapacity in Correctional Institutions (Lapas). The method employed is normative legal research, focusing on the analysis of written regulations and literary materials. Overcapacity in Lapas leads to various problems, such as riots, budgetary losses, and hindering the inmate rehabilitation process. The Restorative Justice policy in Indonesia is regulated by various national legal instruments, including Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, National Police Chief Regulation No. 8/2021, Attorney General's Regulation No. 15/2020, and the Director General of the General Judiciary Body Supreme Court Decree No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. This concept emphasizes peace and restoration for victims and offenders, rather than solely punitive imprisonment. The main role of Restorative Justice is to prevent overcapacity by offering non-custodial alternatives, such as mediation, community service, and community-based rehabilitation programs. The implementation of this concept, especially for minor offenses, can minimize the use of prison sanctions, thereby reducing the Lapas population. Nevertheless, the current implementation remains partial and requires a stronger, more comprehensive legal basis, including accommodation in the new Criminal Code (KUHP), to establish legal certainty.

Penelitian ini mengkaji kebijakan dan peran Restorative Justice sebagai alternatif pidana penjara untuk kasus tindak pidana ringan dalam upaya menanggulangi masalah overcapacity (kelebihan kapasitas) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan tertulis dan bahan kepustakaan. Overcapacity di Lapas menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusuhan, kerugian anggaran, dan terhambatnya proses pembinaan narapidana. Kebijakan Restorative Justice di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri No. 8/2021, Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Konsep ini menekankan pada perdamaian dan pemulihan bagi korban dan pelaku, bukan hanya pada penghukuman penjara. Peran utama Restorative Justice adalah mencegah overcapacity dengan menawarkan alternatif hukuman di luar penjara, seperti mediasi, pelayanan masyarakat, dan rehabilitasi berbasis komunitas. Penerapan konsep ini, terutama untuk tindak pidana ringan, dapat meminimalisir penggunaan sanksi pidana penjara sehingga mengurangi populasi Lapas. Meskipun demikian, pelaksanaannya saat ini masih parsial dan membutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif, termasuk diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, untuk menciptakan kepastian hukum.