Pengalihan Hak Atas Merek dan Pencatatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Legal Standing Merek Terkenal Asing

Abstract

General of Intellectual Property (DJKI), and the legal standing of parties in trademark cancellation proceedings involving foreign well-known trademarks. The problem arises from the tension between the private-law validity of an assignment, the publicity function of recordal, and the application of error in persona, which may terminate proceedings before the merits are examined. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical specification using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. Legal materials were collected through document study and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings show that assignment and recordal perform different legal functions. An assignment may establish a legal relationship between the parties, while recordal serves a publicity function and determines the extent to which the transfer may operate against third parties. Accordingly, a transfer that remains pending before the registry should not be treated mechanically as eliminating all legal relevance of the former registered owner in cancellation proceedings. Legal standing should be assessed by considering the underlying legal relationship, the timing of the transfer, the recordal status, and the parties bound by the requested relief. Where the transferee must be involved, that involvement must follow a procedurally valid amendment initiated by the plaintiff or an intervention sought by the interested third party; the court may not add a defendant ex officio. This harmonized approach is necessary to preserve procedural certainty without reducing substantive protection for foreign well-known trademarks.

Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi pengalihan hak atas merek, pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta kedudukan hukum para pihak dalam gugatan pembatalan merek yang berkaitan dengan merek terkenal asing. Permasalahan berangkat dari ketegangan antara keabsahan pengalihan hak secara keperdataan, fungsi pencatatan sebagai sarana publisitas, serta penerapan error in persona yang dapat mengakhiri pemeriksaan perkara sebelum pokok sengketa diperiksa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, serta analitis; bahan hukum ditelusuri melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak dan pencatatan merupakan dua tahap yang memiliki fungsi hukum berbeda. Pengalihan dapat membentuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan pencatatan berfungsi memberikan publisitas dan menentukan daya ikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pengalihan yang masih dalam proses pencatatan tidak tepat diperlakukan secara mekanistis sebagai hilangnya seluruh relevansi hukum pemilik lama dalam gugatan pembatalan. Penentuan legal standing perlu dikaitkan dengan hubungan hukum, waktu pengalihan, status pencatatan, serta pihak yang akan terikat oleh relief yang dimohonkan. Jika pemilik baru perlu dilibatkan, hal itu harus ditempuh melalui perubahan gugatan yang sah atau intervensi atas permohonan pihak ketiga; hakim tidak dapat menambahkan tergugat secara ex officio. Harmonisasi tersebut menjaga kepastian prosedural tanpa mengurangi perlindungan substantif terhadap merek terkenal asing.