Pengaturan Kebaruan Praktik Kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Abstract

Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces substantial changes in the regulatory framework governing medical practice in Indonesia. This research seeks to explore the legal innovations contained within the statute and evaluate their impact on healthcare professionals, patient entitlements, and the broader health service infrastructure. Utilizing a normative juridical methodology, the study contrasts the new legal provisions with those outlined in the earlier Medical Practice Law Number 29 of 2004. The results highlight key advancements, such as streamlined physician licensing processes, enhanced legal safeguards for medical personnel, and the incorporation of digital systems into healthcare delivery. In light of these findings, the study advocates for regulatory alignment between the Health Law and technical guidelines issued by professional bodies to support effective policy execution.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan berbagai pembaruan dalam tata kelola praktik kedokteran di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek hukum baru yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta menilai dampaknya terhadap profesi medis, hak-hak pasien, dan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan ketentuan dalam regulasi terbaru dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai acuan sebelumnya. Temuan studi menunjukkan adanya inovasi penting, seperti penyederhanaan mekanisme perizinan bagi dokter, peningkatan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan, dan penerapan teknologi digital dalam pelayanan medis. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Kesehatan dan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal.