Analisis Yuridis Berbasis Pancasila, Konstitusi dan HAM Terhadap Limitasi Pengajuan Saksi dalam Peradilan Pidana

Abstract

Law can provide justice if its normative concepts are non-discriminatory. In the Criminal Procedure Code, there are norms that impose limitations (restrictions) on parties who may be presented as witnesses in the criminal justice process, as regulated in Article 168 paragraphs (1) and (2), Article 169 paragraphs (1) and (2), and Article 185 paragraph (7). This study aims to examine and analyze whether these legal norms align with and do not conflict with Pancasila, the Constitution, and laws and regulations governing human rights. This research employs a normative legal method using a philosophical and statutory approach, with data analyzed through normative qualitative analysis techniques. Data collection in this study was conducted through statutory review, literature review, and document analysis. The findings of this study indicate that an ideal law is one that can provide a balanced concept of justice for every individual and group. Therefore, every legal norm should be based on the values of Pancasila, the Constitution, and the fundamental principles of human rights as regulated in various laws and regulations concerning human rights.

Hukum mampu memberikan keadilan jika konsep normanya tidak bersifat diskriminatif. Terdapat norma-norma di dalam KUHAP yang memberikan limitasi (pembatasan) terhadap pihak-pihak yang dapat diajukan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur di dalam “pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7)” Penelitian ini bertujuan untuk mengaji dan menganalisis apakah norma hukum tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan “pancasila, konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan filosofis serta pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik analisis data berupa analisis kualitatif normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan serta studi dokumen. Dari hasil penelitian ini, dapat kita ketahui bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang mampu memberikan konsep keseimbangan kepada setiap individu maupun kelompok. Dan sudah seharusnya, setiap norma di dalam aturan hukum didasarkan atas nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan juga prinsip dan nilai-nilai dasar HAM sebagaimana diatur di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM.