PENGATURAN PEMBERIAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH PADA WILAYAH PESISIR DAN LAUT (KONFLIK PAGAR LAUT TANGERANG)

Abstract

ABSTRAK 

Dalam menyusun penelitian ini,  penulis memiliki tujuan guna menemukan pengaturan pemberianhak penguasaan  atas tanah terhadap wilayah pesisir dan laut Indonesia serta menganalisis implementasi pengaturan pemberian hak   penguasaan atas tanah pada Konflik Pagar Laut Tangerang. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menghasilkan bahwa Hak    Menguasai Negara yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU PA seharusnya membentuk kebijakan mewujudkan kemakmuran rakyat. Kebutuhan akan tanah di wilayah perkotaan mendorong pemakaian wilayah pesisir   dan laut sehingga terjadi privatisasi yang menutup akses masyarakat menuju lautan. UU PWP3K mengatur bahwa setiap upaya kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil diintegrasikan dengan Rencana Zonasi dan Perizinan Berusaha yang berlaku selama dua puluh tahun dan ditinjau setiap lima tahun. PermenATR/BPN No. 17/2016 mengatur pemberian hak pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa terdapat perbedaan pemberian hak penguasaan atas tanah di wilayah pantai dan perairan laut. Ketentuan tersebut dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir. Seharusnya, ada peraturan yang terbaru dan memuat aspek kepentingan masyarakat pesisir, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan nasional dalam mewujudkan kedaulatan nasional. Pembentuk kebijakan dan pelaksana kebijakan juga perlu menyamakan serta mengutamakan aspek-aspek kemakmuran rakyat dan negara.

ABSTRACT

In compiling this research, the author aims to find the regulation of granting land control rights to coastal and marine areas of Indonesia and  analyze the implementation of the regulation of granting land control rights in the Tangerang Sea Fence Conflict. The author uses a normative research method with a regulatory approach and a case approach. The results of the study indicate that the State's Right to Control mandated by Article 33 paragraph 3 of the 1945     Constitution and the Agrarian Law should form a policy to realize people's welfare. The need for land in urban areas encourages the utilization of coastal and marine areas so that privatization occurs which closes people's access to the ocean. The PWP3K Law regulates that every effort to carry out activities in coastal areas and small islands is integrated with the Zoning Plan and Business Licensing which is valid for twenty years and reviewed every five years. Ministerial Regulation ATR/BPN No. 17/2016 regulates the granting of rights in coastal areas and small islands. That there are differences in granting land control rights in coastal areas and marine waters. These provisions cannot limit the interests of coastal communities. There should be the latest national regulations that contain aspects of coastal community interests, environmental sustainability, and national interests in the sustainability of the ecosystem. Policy makers and policy implementers also need to align and prioritize aspects of the welfare of the people and the state.

Keywords: Land Tenure Rights, Sea Fences, Coastal and Marine Area