E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian empiris yang didasari atas fakta-fakta yang didapat dari hasil penelitian dengan tujuan menganalisis prilaku hukum yang dipandang sebagai pola dalam interaksi sosial dan hubungan masyarakat, yang senantiasa berinteraksi dan berkaitan dengan aspek masyarakat. Hasil studi menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dalam memaksimalkan data pemilih penyandang disabilitas dengan pendataan, pencatatan yang lebih akurat dan menyediakan aksesibilitas disetiap Tempat Pemungutan Suara bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya.
I Gede Nugraha Nandaputra I Gede Nugraha Nandaputra
Copyright (c) 2026 I Gede Nugraha Nandaputra I Gede Nugraha Nandaputra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KETIDAKPASTIAN PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Kebiri kimia merupakan bentuk pemberatan pidana yang ditetapkan melalui PP 70/2020 sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU 17/2016, Namun implementasinya masih menuai kontroversi, terutama terkait keberatan IDI sebagai pelaksana karena dinilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan standar etik kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pelaksanaan sanksi kebiri kimia ditinjau dari ius constitutum, sekaligus menelah alasan di balik penolakan IDI selaku pihak yang dilibatkan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normative. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa KODEKI tidak memiliki kedudukan dalam struktur hierarkis peraturan perundang-undangan, sehingga keberlakuannya tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam konteks eksekusi kebiri kimia, Pasal 9 huruf b PP 70/2020, secara eksplisit menegaskan bahwa dokter dapat melakukan tindakan ini atas arahan Jaksa, sehingga tindakan tersebut tidak memiliki implikasi hukum sebagai perbuatan melanggar hukum.
Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Ius Konstitusi
Copyright (c) 2026 Ni Ketut Putri Surya Lestari, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA E-COMMERCE DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA
Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang meregulasi e-commerce di era modern. Dikarenakan semakin populernya transaksi digital di era modern banyak menimbulkan berbagai risiko hukum bagi konsumen, maka penelitian ini menemukan adanya berbagai bentuk pelanggaran hukum transaksi digital, seperti penipuan, pencurian data dan lain-lain. Oleh sebab itu regulasi hukum mempunyai peran penting dalam melindungi konsumen dalam transaksi digital saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data primer berasal dari tinjauan pustaka, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, undang-undang, dan lain-lain.
Copyright (c) 2025 I Putu Bagus Yoga Eka Pratama, I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
NOODWEER EXCES SEBAGAI ALASAN PEMAAF: MENCEGAH KRIMINALISASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA
Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum noodweer exces (pelampauan batas pembelaan terpaksa) sebagai alasan pemaaf dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan utama dalam penerapan klausul ini adalah pembuktian unsur subjektif berupa "keguncangan jiwa yang hebat" (hevige gemoedsbeweging) yang dialami oleh pelaku. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah doktrin, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menafsirkan unsur psikologis tersebut dan bagaimana peran noodweer exces sebagai instrumen hukum untuk mencegah kriminalisasi terhadap korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa noodweer exces merupakan katup pengaman (safety valve) dalam hukum pidana yang mengakui keterbatasan psikologis manusia saat menghadapi serangan mengancam. Namun, penerapannya menuntut kearifan hakim dalam melakukan penilaian holistik yang tidak hanya berfokus pada proporsionalitas tindakan, melainkan juga pada kondisi kejiwaan pelaku yang disebabkan langsung oleh serangan tersebut. Tanpa penafsiran yang mendalam, korban yang melakukan pembelaan diri secara eksesif berisiko menjadi pelaku kejahatan di mata hukum, yang mana hal ini bertentangan dengan asas keadilan substantif.
Copyright (c) 2026 Desak Putu Putri Gayatri, Dr. Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, S.H., M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IUS CONSTITUENDUM : PENGATURAN PENYEDIA JASA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PADA WNA DI BALI
Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki tingginya permintaan terhadap jasa rental kendaraan bermotor oleh wisatawan asing (WNA). Namun, terdapat banyak kasus di mana penyedia jasa rental kendaraan bermotor tidak mematuhi aturan dengan menyewakan kendaraan kepada WNA yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dokumen terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi yang ada terkait penyewaan kendaraan bermotor kepada WNA, serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan terhadap pihak penyedia jasa rental. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yakni Undang-Undang (statue approach), analisis (analitical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada regulasi spesifik di tingkat lokal yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyedia jasa rental kendaraan bermotor dalam memverifikasi kelengkapan dokumen penyewa.
Kata Kunci: Sewa Kendaraan Bermotor, Warga Negara Asing, Pariwisata.
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Copyright (c) 2026 Benedictus Ryan, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, S.H.,M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
URGENSI PENGATURAN PEMBERATAN PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ORANG TERHADAP KORBAN DENGAN DISABILITAS MENTAL
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait dengan pengaturan pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukkan belum terakomodirnya pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang padahal korban dengan disabilitas mental ini tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri sehingga diperlukan suatu peraturan yang tegas terhadap pemidanaan pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya konstruksi norma dalam UU a quo di masa mendatang untuk mengakomodir pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.
Pemberatan Pidana, Perdagangan Orang, Disabilitas Mental
Copyright (c) 2025 Ida Ayu Kade Diah Pitaloka, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H., (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT PERTUNJUKAN LAGU LIVE PERFORMENCE SECARA KOMERSIAL KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA
ABSTRAK Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pertunjukan lagu dalam live performance secara komersial kepada pemegang hak cipta serta bagaimana mekanisme pembayaran royati untuk kepentingan komersial pada pelaku usaha restaurant atau caffe. Adapun metode dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyatakan tindakan pelaku usaha dengan mempertunjukkan lagu dalam live performence secara komersial dapat merugikan pemegang hak cipta, sehingga pelaku usaha perlu mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai peraturan. Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan, Royalty ABSTRACT The purpose of this study is to determine the responsibility of business actors for commercial live performances of songs to copyright holders and the mechanism for royalty payments for commercial interests in restaurant or cafe businesses. The method used in this article is an empirical legal research method. The results of this study indicate that business actors' actions in performing songs in commercial live performances can harm copyright holders, so business actors must be accountable for their actions in accordance with regulations. Key Words: Copyright, Protection, Royalty
Copyright (c) 2026 Novita Rahmah Suciani, I Gede Perdana Yoga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN SUARA
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum guna menjamin hak-hak yang dipunyai oleh pihak yang menciptakan lagu, serta mekanisme dalam pembagian royalti pencipta lagu dengan label rekaman suara. Metode riset yang diperguankan yaitu berpendekatan normatif melalui penerapan peraturan UU sebagai landasan hukum dan norma hukum, serta analisis kualitatif yaitu penyusunan data yang diurutkan secara tertata lalu dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh hasil dari penelitian. Hasil riset menampilkan perlindungan hukum pada pemilik karya seni mengacu pada UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan hak ekonomi bagi pencipta lagu, termasuk dalam pembagian royalti atau keuntungan ketika pencipta lagu membuat perjanjian dengan pihak label rekam suara. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pencipta lagu memiliki hak cipta dalam perlindungan atas karya seni yang dimiliki yang tercantum dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam memperjuangkan serta memastikan hak-hak pada pemilik hak cipta terlindungi secara perspektif hukum. Melakukan kerja sama melalui perjanjian dalam bentuk kontrak dan Akta Otentik yang bersifat mengikat serta saling mengawasi pihak yang melaksanakan perjanjian sebagai salah satu cara dalam menjamin eksistensi kepemilikan dari pemilik cipta lagu itu sendiri. Mekanisme pembayaran royalti akan diberikan kepada pencipta atau artis lagu yang telah diberikan izin oleh pemilik hak cipta yang tentunya sudah pasti terdaftar pada aplikasi streaming music dengan penggunaan sistem bagi hasil sesuai urutan prosedur bagi hasil yang awalnya diberikan kepada digital aggregator dan juga menyertakan laporan royalti.
Pencipta Lagu, Label Rekaman Suara, Royalti, Hak Cipta, Perjanjian Akta Otentik
Copyright (c) 2025 Laksmi Indrayani, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MEKANISME PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BERPERKARA
Jaksa bergerak sebagai perwakilan dari suatu negara atau pemerintah (kuasa hukum),memenuhi kewajiban baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Penjelasan terkait dengan JPN tertuang dalam “Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015”. Meningkatnya tuntutan trasparansi memerlukan mekanisme pengawasan Kinerja JPN dan konsep akuntabilitas dalam sistem hukum di Indonesia yang jelas karena akan mempengaruhi peran dari JPN itusendiri. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan (2) pendekatan di dalam pembahasannya yaitu, the statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan the conceptual approach (pendekatan konsep hukum). Menjamin kepastian kinerja JPN terlaksana maka diperlukan pengawasan dari kinerja JPN dalam menjalankan perannya sebagai wakil negara. Meknisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap kinerja JPN diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, efesiensi penggunaan anggaran dan transparansi terkait kinerja Jaksa Pengacara Negara. Konsep ini merupakan bagian penting sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas menuntut agar setiap pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah dilakukan secara transparan, serta dengan cara yang efektif dan efisien. Peraturan mengenai mekanisme dan akuntabilitas pengawasan kinerja Jaksa Pengacara Negara perlu ditunagkan dalam peraturan khusus sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil Jaksa Pengacara Negara mampu memberikan kejelasan bagi bangsa dan negara.
Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Pengawasan, Akuntabilitas
Copyright (c) 2025 Gede Dandela Duta, Made Cinthya Puspita Shara, S.H., M.H (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN SHOPEE OLEH INDIVIDU DI BAWAH 21 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA
Perjanjian merupakan dasar utama sebuah hubungan dalam hukum keperdataan, salah satunya dalam transaksi pinjaman online Shopee yang marak digunakan di era digital ini. Namun, muncul permasalahan ketika perjanjian pinjaman dilakukan oleh individu yang belum berusia 21 tahun, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dianggap belum cakap hukum. Meskipun secara administratif seseorang yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP dapat mengakses layanan pinjol, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum perdata yang mensyaratkan kecakapan hukum sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh individu di bawah 21 tahun serta implikasi hukumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh individu di bawah usia 21 tahun berpotensi cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat kecakapan sebagai subjek hukum. Meskipun platform seperti Shopee menerapkan syarat administrasi minimum usia 18 tahun, hal ini belum memenuhi ketentuan kecakapan hukum menurut hukum perdata. Ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik antara hukum positif dengan praktik administratif digital dan berimplikasi pada potensi pembatalan perjanjian, hilangnya hak tagih oleh kreditur, serta risiko hukum dan sosial bagi debitur muda. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan regulasi melalui kebijakan khusus yang mengakomodasi perkembangan digital dan tetap menjamin perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.
Perjanjian, Pinjaman Online, Shopee, Kecakapan Hukum, Individu Di Bawah 21 Tahun.
Copyright (c) 2026 Angelica Siagian, I Wayan Novy Purwanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGATURAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak cipta bagi suatu karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi artificial intelligence. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan dan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh AI di Indonesia belum diatur secara jelas dan spesifik di Indonesia khususnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga bagi pencipta yang merasa hak ciptanya terlanggar karena penggunaan karya hasil AI tersebut dapat melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 95 UUHC. Karya cipta hasil AI dapat memperoleh perlindungan hukum selama memenuhi beberapa persyaratan yang tercantum dalam UUHC. Hingga saat ini Amerika Serikat hanya mengakui hak cipta atas karya yang asli dan dibuat oleh manusia karena diperlukan “esensi inventif” dalam karya cipta yang hanya dimiliki oleh manusia. Sementara Inggris mengakui karya yang dihasilkan AI melalui United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988 yang secara tidak langsung mengatur mengenai hak cipta karya AI.
Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Karya Cipta, Artificial Intelligence
Copyright (c) 2025 I Gusti Ayu Agung Intan Liantari, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEWENANGAN PENANGANAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN BAGI NASABAH PERBANKAN : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
Tujuan dibuatnya kajian ini adalah untuk meneliti perbandingan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan berdasar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, akan dikaji ketentuan mekanisme penanganan sengketa di sektor perbankan yang pengaturannya tertera dalam POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Kajian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan hasil bahwa LAPS-SJK dan BPSK memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kewenangan dan ruang lingkup penyelesaian sengketa. LAPS-SJK yang tunduk pada Peraturan OJK lebih khusus menangani penyelesaian permasalahan yang melibatkan industri jasa keuangan. Sementara itu, BPSK menangani permasalahan konsumen umum yang menyangkut barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Melalui prosedur penanganan sengketa alternatif tanpa melalui pengadilan, LAPS-SJK membantu nasabah dan penyedia jasa keuangan dalam menyelesaikan sengketa, utamanya di industri perbankan. LAPS-SJK menyediakan berbagai pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan jenis sengketa dan kebutuhan para pihak, termasuk pendapat mengikat, arbitrase, dan mediasi.
Copyright (c) 2025 Putu Riskita Karina Pramesti, Putu Devi Yustisia Utami (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penegakan Hukum Terkait Maraknya Tukang Parkir Ilegal pada Mini Market
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum serta peran pemerintah daerah terkait maraknya tukang parkir ilegal pada mini market. Penelitian ini dibuat mengguankan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun hasil analisis yang didapat adalah penegakan hukum terhadap tukang parkir illegal dapat adalah sansksi berupa administrasi, terdapat beberapa macam sanksi hukum administratif, antara lain : Paksaan pemerintah, Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran), Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, serta Pengenaan denda administratif. Pemerintah daerah berhak untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan terkait tukang parkir illegal ini, karena setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.
tukang parkir ilegal, pemerintah daerah, sanksi administrasi
Copyright (c) 2026 Ni Nyoman Ayu Bari Astini, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Problematika Hak Kekayaan Intelektual Pada Karakter Animasi Yang Digunakan Untuk Tujuan Komersil
ABSTRAK Penggunaan karakter animasi dengan tujuan komersil masih menjadi problematika di Indonesia. Khususnya pada industri kreatif yang seringkali menggunakan karakter animasi sebagai alat promosi dalam usahanya. Sehingga tujuan penulisan ini untuk mamahami pelindungan hukum pencipta karakter animasi atas penggunaan ciptaan yang digunakan tanpa hak berdasarkan hak cipta dan hak merek serta problematika penggunaan karakter animasi untuk keperluan komersial di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang yang disusun berdasarkan adanya kekosongan norma. Dalam penelitian ini disimpulkan pentingnya karya intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa karakter animasi yang merupakan hasil imajinasi penulis atau pembuat karya fiksi dalam hal ini proses penciptaan suatu karakter animasi memenuhi unsur penciptaan suatu karya sehingga dapat dilindungi dengan Hak Cipta namun masih belum adanya independensi karakter animasi dalam peraturan Hak Cipta ketika digunakan terlepas dari cerita aslinya serta pelanggaran hak merek oleh industri kreatif di Indonesia. Selanjutnya karakter animasi juga bisa masuk ke dalam katagori desain grafis ketika penggunaan karakter terlepas dari cerita aslinya. Pentingnya perlindungan guna mencegah adanya kegiatan duplikasi karakter terutama penggunaan karakter animasi untuk tujan komersil tanpa izin merupakan pelanggaran pada hak cipta seseorang karena telah merampas dari hak ekonomi dan hak moral dari pengarang atau pencipta. Sehingga pentingnya mempertimbangkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan pelaksanaan UU HKI untuk independensi karakter animasi sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi penggunaan karakter animasi tersebut dalam mendukung Industri Kreatif di Indonesia mengingat industri kreatif yang tidak terindentifikasi sehingga sulit untuk menuntut pelanggar secara hukum.
Copyright (c) 2026 I Nyoman Wira Yoga Viswanathan, I Made Dedy Priyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN INVESTOR ASING SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DALAM PROSES KEPAILITAN EMITEN
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui kedudukan investor asing dalam kepailitan emiten, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu berjenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi serta praktik yang diterapkan dalam melindungi investor asing di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kepailitan terjadi pada perusahaan, investor asing sebagai pemegang saham tidak serta-merta akan kedudukannya menjadi kreditor, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengarah pada likuidasi perusahaan. Kepailitan emiten dapat menyebabkan delisting saham dan hilangnya nilai investasi, sehingga berisiko bagi investor. Mekanisme perlindungan hukum yang tersedia mencakup transparansi informasi, kewajiban buyback saham oleh emiten yang delisting, serta opsi gugatan hukum melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
investor asing, kepailitan, emiten, perlindungan hukum, pasar modal
Copyright (c) 2025 Ni Komang Ayu Suningsih, Putri Triari Dwijayanthi, S.H., M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELANGGARAN HAK MORAL TERHADAP POTRET SESEORANG MELALUI STIKER WHATSAPP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Menelaah pelanggaran hak moral ketika seseorang dalam posisi potret digunakan sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan orang tersebut adalah tujuan dari penelitian ini. Fokus utama penelitian ini terkait ketentuan hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metodologi normatif. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif atas hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Apabila ada tindakan melanggar hak eksklusif penciptanya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral atas potret seseorang melalui stiker WhatsApp. Sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, potret termasuk objek media kreatif yang terlindungi. Examining the violation of moral rights when a person in a portrait position is used as a WhatsApp sticker without that person's consent is the aim of this research. The main focus of this research is related to copyright provisions in Law Number 28 of 2014. This research uses a statutory approach and normative methodology. In accordance with Article 4 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, exclusive rights to copyright consist of economic rights and moral rights. If there is an action that violates the exclusive rights of the creator, it can be categorized as a violation of the moral rights of someone's portrait via WhatsApp stickers. In accordance with Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, portraits are protected creative media objects.
Hak Cipta, Hak Moral, Potret Seseorang, WhatsApp
Copyright (c) 2026 Ida Bagus Putu Sasmadinatha Manuaba, Putri Triari Dwijayanthi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEWENANGAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Tujuan penulisan artikel ini untuk melaksanakan analisis kewenangan penuntut umum berdasarkan asas oportunitas terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Studi yang dilaksanakan menerapkan metode studi hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum pada riset yang dilaksanakan yaitu bahan hukum primer yakni tersusun dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan pada topik riset ini, dan melalui pengkajian sumber hukum mempergunakan bahan hukum sekunder contohnya, jurnal, buku, dan karya tulis hukum yang lain yang berhubungan pada riset yang dilaksanakan. Temuan dalam artikel jurnal ini menunjukkan bahwa asas oportunitas memberikan kewenangan terhadap Jaksa Agung dalam melaksanakan pengesampingan penuntutan untuk kepentingan umum. Implementasi asas ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial serta mencegah dampak negatif yang lebih luas. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas oportunitas harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan objektif untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Asas Oportunitas, Penuntut Umum, Jaksa Agung, Peradilan Pidana
Copyright (c) 2025 Ni Luh Rika Purnama Dewi, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaturan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Alternatif Penanggulan Sengketa Perlindungan Konsumen di Indonesia
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis peraturan yang mengatur tuntutan hak perwakilan kelompok di Indonesia, serta mengkaji penggunaan dan tata cara pengajuan gugatan kelompok sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan menitikberatkan pada metode hukum normatif, yaitu mengkaji hukum dari segi ketentuan perundang-undangan, kasus hukum, doktrin hukum, dan lain-lain, dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa pengaturan khusus mengenai gugatan kelompok tidak teregulasi secara spesifik dalam undang-undang. Ketentuan mengenai gugatan class action sebagai salah satu penyelesaian sengketa proteksi atas konsumen hanya teregulasi dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa gugatan perwakilan kelompok wajib dikemukakan bagi haknya telah dilanggar dan secara hukum dapat terbukti kerugiannya tersebut. Mengenai prosedur gugatan perwakilan kelompok pun sebatas teregulasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang gugatan Class Action yang didalamnya berisi tahapan pengajuan gugatan perwakilan kelompok yaitu: pengajuan gugatan, sertifikasi, pemberitahuan, dan pemeriksaan serta pembuktian The method used focuses on the normative legal method, which examines the law in terms of statutory provisions, case law, legal doctrine, etc., using legal and conceptual approaches. The method used focuses on the normative legal method, which examines the law in terms of statutory provisions, case law, legal doctrine, etc., using legal and conceptual approaches. From the inspection results, has been found that special arrangements regarding class actions are not specifically regulated in the law. Provisions regarding class action lawsuits as one of the dispute resolution for consumer protection are only regulated in Article 46 paragraph (1) letter b of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection that a class action lawsuit should be filed by anyone who is actually harmed and legally could prove the loss. Regarding the procedure of a class action, it is limited to being regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1 of 2002 concerning Class Action Procedures which contains the stages of filing a class action lawsuit, namely: filing a lawsuit, certification, notification, and examination and proof in a class action lawsuit.
gugatan perwakilan kelompok, penyelesaian sengketa, dan perlindungan konsumen
Copyright (c) 2026 Putu Purnama Dewi, Kadek Agus Sudiarawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
ABSTRAK Penelitian ini menelaah pengaturan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkaji kesenjangan antara landasan hukum (Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20/2001) dan penegakan hukum dalam peradilan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip HAM dalam UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui analisis undang-undang (statute approach), analitis, dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun hukum memperbolehkan hukuman mati dalam "keadaan tertentu" (misalnya korupsi dana bencana atau krisis ekonomi), hakim jarang menjatuhkannya karena tiga faktor: (1) kriteria "keadaan tertentu" tidak jelas, (2) pertimbangan HAM, dan (3) preferensi pada sanksi alternatif (penjara/denda). Secara konstitusional, hukuman mati tidak melanggar UUD 1945 (Pasal 28J) selama memenuhi prinsip keadilan sosial dan ketertiban umum. Namun, penegakannya masih kontroversial akibat tarik-menarik antara efek jera dan perlindungan HAM. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang konsisten, reformasi peradilan, dan pendekatan pencegahan holistik. ABSTRACT This study analyzes the regulation of the death penalty for corruption offenders within the Indonesian criminal law system, examining the gap between the legal basis (Article 2 Paragraph (2) of Law No. 20/2001) and law enforcement in the judiciary, as well as assessing its compliance with human rights principles in the 1945 Constitution. The research method employs a normative approach through statute analysis, analytical, and conceptual methods. The study’s findings indicate that although the law permits the death penalty under “certain circumstances” (such as corruption involving disaster funds or economic crises), judges rarely impose it due to three factors: (1) unclear criteria for “certain circumstances,” (2) human rights considerations, and (3) a preference for alternative sanctions (imprisonment/fines). Constitutionally, the death penalty does not violate the 1945 Constitution (Article 28J) as long as it fulfills the principles of social justice and public order. However, its enforcement remains controversial due to the tension between deterrent effects and human rights protection. This study concludes that eradicating corruption requires consistent law enforcement, judicial reform, and a holistic prevention approach.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Korupsi, Hukuman Pidana, HAM, UUD 1945.
Keywords : Death Penalty, Corruption, Criminal Punishment, Human Rights, 1945 Constitution.
Copyright (c) 2026 I Gusti Agung Gde Narendra Mahagangga, Dr. Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H., M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Penulisan ini ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji terkait aspek hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menganalisis langkah-langkah yang tepat untuk memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut menurut undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya proses peradilan anak menurut UU SPPA mengupayakan pendekatan keadilan restoratif melalui prosedur diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1). Namun, ini tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti pencabulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Anak pelaku tindak pidana pencabulan dan berusia di bawah 12 tahun akan dikenakan sanksi tindakan serta mengikuti proses hukum di pengadilan anak, dengan tujuan untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan di lembaga sosial yang sesuai. Dalam hal perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan oleh anak, UU SPPA menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai, rehabilitasi medis, sosial, serta reintegrasi. Pemerintah bersama dengan lembaga terkait bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak korban, memastikan keselamatan mereka, dan menjaga kerahasiaan identitas korban guna menjamin kesejahteraan mereka. This study aims to examine the legal aspects of criminal acts of sexual abuse involving children, as governed by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and to determine an appropriate measure to provide legal protection for victims of such crimes in accordance with the law. This research employs a normative method with a legislative and conceptual approach. The results indicate that the juvenile justice process, as regulated by the Juvenile Criminal Justice System Law, implements a restorative justice approach through a diversion mechanism as outlined in Article 7, paragraph (1). However, diversion cannot be applied to serious crimes such as sexual abuse, as stipulated in Article 82, paragraph (1) of the Child Protection Law. Children under 12 years old who commit sexual abuse will face action-based sanctions and go through judicial proceedings in juvenile courts, aimed at rehabilitation and education within appropriate social institutions. Regarding the legal protection afforded to victims of sexual abuse by minors, the Juvenile Criminal Justice System Law emphasizes that child victims of sexual offenses have the right to receive adequate legal protection, medical and social rehabilitation, as well as reintegration. The government and related institutions bear responsibility for safeguarding the rights of child victims, ensuring their safety, and maintaining the confidentiality of their identities to secure their well-being.
Copyright (c) 2025 Bilqis Azizah, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, SH., MH (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
ABSTRAK Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis bagaimana organisasi internasional sebagai subjek hukum memiliki hak-hak (seperti hak membuat perjanjian, imunitas, mengajukan klaim hukum) sekaligus kewajiban-kewajiban (seperti tunduk pada hukum internasional dan tanggung jawab atas pelanggaran) secara seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan dan studi kasus. Studi kasus yang dibahas meliputi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan sengketa, mekanisme sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta fungsi Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai forum yudisial global. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa internasional sangat bergantung pada keseimbangan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, keseimbangan ini menjamin organisasi internasional dapat berfungsi efektif sebagai wadah penyelesaian sengketa tanpa mengabaikan akuntabilitas. Kata Kunci: Organisasi Internasional, Sengketa Internasional, Hak dan Kewajiban ABSTRACT The purpose is to analyze how international organizations as subjects of law possess rights (such as treaty-making capacity, immunities, standing to bring legal claims) while simultaneously bearing obligations (such as adherence to international law and responsibility for breaches) in a balanced manner. The research method is normative juridical with a statutory approach and case studies. Case studies discussed include the role of the United Nations (UN) in dispute settlement, the dispute settlement mechanism of the World Trade Organization (WTO), and the function of the International Court of Justice (ICJ) as a global judicial forum. The discussion finds that the effectiveness of international dispute resolution depends on balancing these rights and obligations. Thus, this balance ensures that international organizations can function effectively as venues for dispute resolution without neglecting accountability. Keywords: International Organization, International Dispute, Rights and Obligations
Copyright (c) 2026 Made Gauri Nithyananda Smita, I Gede Pasek Eka Wisanjaya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PLATFORM PINJAMAN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi data pribadi konsumen saat menggunakan layanan Fintech P2P lending, serta akibat hukumnya bagi penyelenggara platform yang menyalahgunakan data tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen pada platform Fintech P2P lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang keduanya mengatur tentang perlindungan data. Penyelenggara fintech P2P lending wajib melindungi data pribadi konsumennya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara platform dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen Fintech P2P lending. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Fintech P2P Lending. ABSTRACT This research aims to look at the rules and regulations that are in place to safeguard customers' personal information when they utilize Fintech P2P lending services, as well as the potential legal consequences for platform organizers who abuse this data. The methods used in this study are a hybrid of the legislative and conceptual approaches to normative legal research. According to this research, the protection of customers' private information on the Fintech P2P Lending platform is governed by Financial Services Authority Regulation Number 10 of 2022 and Law Number 27 of 2022, both of which deal with data protection. In compliance with the rules and regulations, fintech P2P lending organisers must protect the personal information of their customers. Under the provisions of Law 27 of 2022 on the Protection of Personal Data and Financial Services Authority Regulation 10 of 2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services, the platform organiser could face criminal or administrative penalties in the event that the personal data of Fintech P2P Lending customers is misused. Keywords: Legal Protection, Personal Data, Fintech P2P Lending.
Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Fintech P2P Lending
Legal Protection, Personal Data, Fintech P2P Lending
Copyright (c) 2026 Putu Bambang Wina Medisyana, Putu Devi Yustisia Utami (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA MUSIK CIPTAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI ERA DIGITAL
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai perkembangan teknologi Artificial Intelligence dalam menciptakan karya musik terhadap hak cipta dan mengetahui reformulasi pengaturan hak cipta untuk melindungi karya musik ciptaan Artificial Intelligence. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis implementasi dari hukum terkait hak cipta di Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini, ditemukan telah terjadi kekosongan norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya musik yang diciptakan AI di Indonesia. Reformulasi hukum hak cipta diperlukan untuk mengatasi kekosongan norma mengenai kepemilikan hak cipta dengan menerapkan doktrin work made for hire. Doktrin ini menetapkan bahwa tanggung jawab kepemilikan berada pada pengguna sebagai pemberi kerja dalam sistem AI. Hal ini memungkinkan sistem hukum untuk mengontrol hasil sistem AI. Implementasi doktrin work made for hire dapat menciptakan keadilan bagi para pihak penyelenggara yang berperan besar dalam penciptaan karya AI. Penerapan doktrin ini diharapkan dapat mendukung perkembangan perlindungan penggunaan teknologi AI dalam menciptakan karya musik. Kata Kunci: Hak Cipta, Artificial Intelligence, Karya Musik ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the development of Artificial Intelligence technology in creating musical works against copyright and know the reformulation of copyright arrangements to protect musical works created by Artificial Intelligence. This research uses normative legal research methods to analyze the implementation of copyright-related laws in Indonesia through statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. In this research, it is found that there has been a vacuum of norms that causes legal uncertainty related to copyright protection of musical works created by AI in Indonesia. Reformulation of copyright law is needed to overcome the normative vacuum regarding copyright ownership by applying the work made for hire doctrine. This doctrine stipulates that the ownership responsibility lies with the user as the employer in the AI system. This allows the legal system to control the outcome of the AI system. The implementation of the work made for hire doctrine can create justice for the organizers who play a major role in the creation of AI works. The implementation of this doctrine is expected to support the development of protection for the use of AI technology in creating musical works. Key Words: Copyright, Artificial Intelligence, Musical Works
Hak Cipta, Artificial Intelligence, Karya Musik
Copyright, Artificial Intelligence, Musical Works
Copyright (c) 2026 Ni Kadek Indrayani, Putri Triari Dwijayanthi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMANFAATAN LAGU TANPA IZIN SAAT PERTUNJUKAN PUBLIK KOMERSIAL: KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah perlindungan hak cipta terkait pemanfaatan lagu saat pertunjukan publik komersial. Penelitian ini dilakukan pembuatan dengan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan-ketentuan dalam peratiran perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak cipta berupa karya cipta lagu dan/atau musik yang sering dimanfaatkan oleh musisi lain saat melakukan pertunjukan publik secara komersial. Hak cipta mengenai karya musik dan/atau lagu telah tercantum secara jelas dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang diikuti dengan kaidah khusus mengenai royalti pada “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”. Dalam peraturan tersebut sudah mencakup ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak dari pemegang hak cipta, batasan pemanfaatan karya cipta, serta konsekuensi dan sanksi hukum bagi individu yang melanggarnya. Namun, masih terdapat frasa yang memiliki banyak penafsiran dalam salah satu ketentuan pasalnya. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang sering terjadi yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak cipta bagi seluruh unsur yang terlibat di dalamnya. ABSTRACT This study was conducted with the aim of examining copyright protection related to the use of songs during commercial public performances. This study was conducted using a normative legal research method with an approach in the form of statutory regulations. This study examines the provisions in statutory regulations that guarantee legal certainty for copyright holders in the form of song and/or music works that are often used by other musicians when performing commercially. Copyright regarding musical works and/or songs has been clearly stated in "Law Number 28 of 2014 concerning Copyright" which is followed by special rules regarding royalties in "Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties". The regulation already includes provisions regarding the rights of copyright holders, limitations on the use of copyrighted works, and the consequences and legal sanctions for individuals who violate them. However, there are still phrases that have many interpretations in one of the provisions of the article. Even though there are regulations governing it, in practice there are still many problems that often occur which are caused by a lack of awareness and understanding regarding copyright for all elements involved in it.
Kata Kunci: Hak Cipta, Pemanfaatan Lagu, Pertunjukan Publik Komersial
Key Words: Copyright, Use of Songs, Commercial Public Performances
Copyright (c) 2026 I Gede Adi Dharma Putra -, Putu Aras Samsithawrati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH PASANGAN WNI SEJENIS DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami keabsahan pengangkatan anak warga negara asing (WNA) yang dilangsungkan oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri dalam perspektif hukum nasional beserta akibat hukum yang ditimbulkan. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang diperkaya melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum. Hasil penulisan menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum nasional, pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri adalah tidak sah sebagai akibat dari prinsip nasionalitas yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Ketidakabsahan tersebut menimbulkan akibat hukum dalam hal pencatatan sipil, pewarisan serta hak dan kewajiban bagi pihak-pihak terkait. Kata Kunci: Pengangkatan Anak WNA, Pasangan WNI Sejenis, Luar Negeri, Hukum Nasional. The writing is intended to assess the national legal standpoint on the adoption of a foreign child abroad by an Indonesian same-sex couple, as well as to evaluate its legal ramifications. Normative legal research serves as the primary method in this writing, with additional reliance on approaches involving statutory interpretation and legal theory. The findings of this writing indicate that, under Indonesian national law, the adoption of a foreign child abroad by an Indonesian same-sex couple is deemed unlawful and illegitimate due to the application of the nationality principle within the Indonesian legal framework. Such illegitimacy gives rises to legal consequences affecting civil registration processes, succession matters, and the rights and duties of those concerned. Key Words: Foreign child adoption, Same-sex Indonesian citizen couple, Abroad, National law.
Copyright (c) 2026 Gusti Ayu Anindya Taurisa, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
Informasi dan/atau dokumen yang berbentuk elektronik kini telah memiliki kedudukan yang setara untuk dijadikan instrumen pembuktian yang diakui secara hukum. Hal ini merupakan dampak dari Hukum Acara Indonesia yang memperluas pengertian alat bukti yang sebelumnya dinilai kurang mengakomodir dinamika masyarakat modern dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan ini menjadi hal yang penting yang patut dikaji mengingat maraknya penggunaan media digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum dan administrasi negara. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen pembuktian digital ini efektif pada peradilan tata usaha negara dan untuk menawarkan solusi terhadap kendala serta hambatan yang ditemukan. Studi ini menerapkan metode studi hukum normatif dengan sumber hukum sekunder yang kemudian dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif dari hasil analisis yang telah dilakukan. Temuan studi ini menyatakan bahwa penggunaan alat bukti elektronik dalam tahapan pemeriksaan alat dan barang bukti di pengadilan tata usaha negara, seperti pada pemeriksaan saksi melalui telekonferensi dan pernikahan beda negara masih menimbulkan perdebatan. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektifitas dari penerapan alat bukti elektronik baik dari segi regulasi, kesiapan teknis, maupun penerimaan hakim terhadap validitas bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar penggunaan alat bukti elektronik dapat lebih optimal dan diterima secara luas dalam praktik peradilan administrasi.
Copyright (c) 2026 Made Dewi Utari Wangsa Intaran, Dr. Kadek Agus Sudiarawan, S.H., M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA LAGU GRATIS DI WEBSITE INTERNET
Penulisan artikel dilakukan guna mengidentifikasikan perihal perlindungan hukum kepada pencipta terhadap pelanggaran hak cipta lagu oleh penyedia lagu gratis di website internet dan sanksi serta tindakan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta tersebut. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan beberapa sumber lainnya seperti jurnal hukum, buku, website internet lainnya yang masih berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Melalui proses penelitian yang mendalam ditemukannya hasil bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian apabila hak ekonomi pencipta dilanggar, dapat menuntut ganti rugi atau dipidana sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga dapat melakukan upaya pemblokiran website internet apabila terbukti melanggar hak cipta.
Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Website, Internet
Copyright (c) 2025 Desak Ayu Dwi Utari Chandraparamita, I Dewa Ayu Dwi Mayasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGATURAN PEMBERIAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH PADA WILAYAH PESISIR DAN LAUT (KONFLIK PAGAR LAUT TANGERANG)
ABSTRAK Dalam menyusun penelitian ini, penulis memiliki tujuan guna menemukan pengaturan pemberianhak penguasaan atas tanah terhadap wilayah pesisir dan laut Indonesia serta menganalisis implementasi pengaturan pemberian hak penguasaan atas tanah pada Konflik Pagar Laut Tangerang. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menghasilkan bahwa Hak Menguasai Negara yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU PA seharusnya membentuk kebijakan mewujudkan kemakmuran rakyat. Kebutuhan akan tanah di wilayah perkotaan mendorong pemakaian wilayah pesisir dan laut sehingga terjadi privatisasi yang menutup akses masyarakat menuju lautan. UU PWP3K mengatur bahwa setiap upaya kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil diintegrasikan dengan Rencana Zonasi dan Perizinan Berusaha yang berlaku selama dua puluh tahun dan ditinjau setiap lima tahun. PermenATR/BPN No. 17/2016 mengatur pemberian hak pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa terdapat perbedaan pemberian hak penguasaan atas tanah di wilayah pantai dan perairan laut. Ketentuan tersebut dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir. Seharusnya, ada peraturan yang terbaru dan memuat aspek kepentingan masyarakat pesisir, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan nasional dalam mewujudkan kedaulatan nasional. Pembentuk kebijakan dan pelaksana kebijakan juga perlu menyamakan serta mengutamakan aspek-aspek kemakmuran rakyat dan negara. ABSTRACT In compiling this research, the author aims to find the regulation of granting land control rights to coastal and marine areas of Indonesia and analyze the implementation of the regulation of granting land control rights in the Tangerang Sea Fence Conflict. The author uses a normative research method with a regulatory approach and a case approach. The results of the study indicate that the State's Right to Control mandated by Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution and the Agrarian Law should form a policy to realize people's welfare. The need for land in urban areas encourages the utilization of coastal and marine areas so that privatization occurs which closes people's access to the ocean. The PWP3K Law regulates that every effort to carry out activities in coastal areas and small islands is integrated with the Zoning Plan and Business Licensing which is valid for twenty years and reviewed every five years. Ministerial Regulation ATR/BPN No. 17/2016 regulates the granting of rights in coastal areas and small islands. That there are differences in granting land control rights in coastal areas and marine waters. These provisions cannot limit the interests of coastal communities. There should be the latest national regulations that contain aspects of coastal community interests, environmental sustainability, and national interests in the sustainability of the ecosystem. Policy makers and policy implementers also need to align and prioritize aspects of the welfare of the people and the state. Keywords: Land Tenure Rights, Sea Fences, Coastal and Marine Area
Hak Penguasaan Atas Tanah, Pagar Laut, Wilayah Pesisir dan Laut
Land Tenure Rights, Sea Fences, Coastal and Marine Area
Copyright (c) 2026 Kevin Jose Horas Isando Butarbutar, I Ketut Suardita (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0