MOBIL ESEMKA DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA: TELAAH HUKUM TERHADAP DUGAAN WANPRESTASI JANJI POLITIK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan kepada janji politik yang disampaikan kepada publik. Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh calon pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepihak yang berpotensi menimbulkan perikatan hukum, khususnya apabila masyarakat telah menggantungkan harapannya secara wajar pada janji tersebut dan mengalami kerugian akibat ketidakterpenuhan janji. Studi kasus Mobil Esemka menunjukkan bahwa janji politik yang gagal direalisasikan dapat menimbulkan ekspektasi hukum dan akibat sosial-ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, konsep wanprestasi dan tanggung jawab perdata dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap janji politik tertentu yang memenuhi syarat substansial perikatan sipil.

Kata Kunci: Janji Politik, Wanprestasi, Hukum Perdata, Mobil Esemka, Tanggung Jawab Perdata

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyse the concept of breach of contract in civil law as applied to political promises made to the public. The method used in this research is normative legal research using primary and secondary legal materials. Primary legal materials include related laws and regulations, while secondary materials include literature relevant to the research topic. The research results show that political promises delivered openly and repeatedly by candidates for public office can be classified as unilateral declarations of will that potentially give rise to legal obligations, especially when the public has reasonably relied upon these promises and suffers loss due to non-fulfilment. The case study of the Esemka car demonstrates that unfulfilled political promises can create legal expectations and real socio-economic consequences. Therefore, the concept of breach of contract and civil liability may serve as a legal basis to demand accountability for political promises that meet substantive criteria of civil engagement.

Key Words: Political Promises, Breach of Contract, Civil Law, Esemka Car, Civil Liability