SANSKI ADAT KESEPEKANG BANJAR DI DESA ADAT SEMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika yang terjadi terhadap penerapan sanksi kasepekang di Desa Adat Sema, Payangan dan apakah sanksi ini sejalan dengan hukum HAM yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode wawancara kepada tokoh adat dan pengurus Desa Adat Sema. Analisis dilakukan dengan teori receptio in complexu yang mengkaji aturan adat dalam kerangka negara hukum, yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi kasepekang di Desa Adat Sema mengalami perkembangan yang lebih dinamis, tidak lagi bersifat kaku, dan mulai mempertimbangkan berbagai aspek termasuk penghormatan terhadap hak asasi dari masyarakat. Sanksi adat ini dipertahankan sebagai upaya dalam menjaga kearifan lokal dan budaya di tengah derasnya arus globalisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional yang telah hidup di masyarakat adat Bali sejak lama.

Kata Kunci: Sanksi adat, Kasepekang, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

 The purpose of this study is to understand the dynamics occurring in the implementation of kasepekang sanctions in the Sema Customary Village, Payangan, and whether these sanctions align with the human rights laws applicable in Indonesia. This research uses an empirical approach with interviews conducted with customary leaders and administrators of the Sema Customary Village. Analysis is carried out using the theory of receptio in complexu, which examines customary rules within the framework of a legal state, based on Bali Regional Regulation Number 4 of 2019. The results indicate that kasepekang sanctions in the Sema Customary Village have become more dynamic, no longer rigid, and are beginning to consider various aspects, including respect for the human rights of the community. These customary sanctions are maintained as an effort to preserve local wisdom and culture amidst the rapid flow of globalization, which has the potential to erode the traditional values that have long existed in Balinese customary communities.

Keywords: Traditional Sanctions, Kasepekang, Human Rights