E-Journal Kertha Wicara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak tindakan yang berpotensi menghambat persaingan atau melanggar hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan “Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia mengidentifikasi dua pendekatan, yakni “rule of reason” dan “per se illegal” untuk menganalisis pelanggaran terhadap “Undang-Undang No 5 Tahun 1999”. Dalam kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU menerapkan pendekatan rule of reason guna mengevaluasi konsekuensi monopoli dalam pengelolaan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 dengan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan penetapan tarif tidak wajar yang merugikan eksportir. Analisis menyimpulkan bahwa “monopoli yang dilakukan PT ACK telah menciptakan hambatan persaingan dan merugikan kepentingan umum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Kata Kunci: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Benih Bening Lobster. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the impact of actions that have the potential to hinder competition or violate the law in monopolistic practices and unfair business competition, based on “Decision Number 04/KPPU-I/2021”. The research approach used is normative juridical, by examining primary legal sources such as the “Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)”, as well as secondary legal materials in the form of related literature. The study findings show that competition law in Indonesia identifies two approaches, namely “rule of reason” and “per se illegal” to analyze violations of “Law No. 5 of 1999”. In the case of PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU applied the rule of reason approach to evaluate the consequences of monopoly in managing the export transportation of Lobster Clear Seeds (BBL). PT ACK was found to have violated Article 17 by controlling more than 50% of the market share and setting unreasonable tariffs that harmed exporters. The analysis concluded that “PT ACK's monopoly has created barriers to competition and harmed the public interest, thus fulfilling the elements of violation as stipulated in the law”. Key Words: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoly, Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission, Lobster Clear Seed.
Rule of Reason, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Benih Bening Lobster.
Copyright (c) 2025 Ni Kadek Vionita Oktavieni, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEJAHATAN PERANG TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA-TEPI BARAT
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik Israel-Palestina secara apa adanya, tanpa berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika historis, politik, dan hukum internasional yang membentuk jalannya konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan literatur akademik, dokumen resmi, resolusi internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, khususnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, DK PBB belum memperlihatkan sikap yang tegas dan konsisten dalam menghentikan konflik Israel-Palestina. Meskipun berbagai resolusi telah dihasilkan, lemahnya mekanisme implementasi serta adanya perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota tetap menyebabkan resolusi tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Situasi ini menimbulkan penilaian di kalangan masyarakat internasional bahwa konflik Israel-Palestina memiliki potensi untuk menjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan dianggap sebagai konflik abadi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan langkah konkret yang melibatkan komitmen politik global serta penegakan hukum internasional secara konsisten. Kata Kunci: Konflik, Hukum Internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ABSTRACT This research aims to examine the Israeli-Palestinian conflict as it is, without taking sides with either party. The primary focus of this research is to understand the historical, political, and international legal dynamics that shape the course of the conflict. The research method used is library research with a juridical-normative approach. Library research is conducted through a review of academic literature, official documents, international resolutions, and relevant scientific publications. Meanwhile, a juridical-normative approach is used to analyze international legal instruments related to conflict resolution, particularly United Nations Security Council (UNSC) resolutions. The results of the study indicate that as of 2021, the UNSC has not demonstrated a firm and consistent stance in ending the Israeli-Palestinian conflict. Although various resolutions have been produced, weak implementation mechanisms and differing political interests among member states continue to render these resolutions ineffective in achieving sustainable peace. This situation has led to the international community's assessment that the Israeli-Palestinian conflict has the potential to become a protracted conflict, even considered an eternal conflict. Thus, this study confirms that conflict resolution requires concrete steps involving global political commitment and consistent enforcement of international law. Key Words: Conflict, International Law, United Nations Security Council.
Copyright (c) 2025 Aldo Alexander Putra Sihombing, Gede Putra Ariana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN HUKUM KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS
Corporate Social Responsibility merujuk pada gagasan yang wajib dilakukan oleh setiap perseroan terbatas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait pengaturan CSR serta menjelaskan bentuk-bentuk CSR. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen relevan lainnya. Hasil kajian mengungkapkan meskipun CSR memiliki landasan hukum yang tegas, masih terdapat ketidakjelasan norma hukum, ketidakpahaman pelaku usaha terhadap isi peraturan, serta ketiadaan sanksi yang efektif bagi perseroan yang tidak mematuhinya. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi reformasi kebijakan guna memastikan pengaturan CSR dapat memberikan pemahaman dan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Regulasi Hukum, Pembangunan Berkelanjutan ABSTRACT Corporate Social Responsibility refers to an idea that must be carried out by every limited liability company in realizing sustainable development in accordance with the Undang-Undang Perseroan Terbatas. This research aims to examine the legal framework governing CSR and explain the forms of CSR. This study employs a normative legal research approach, focusing on the analysis of legislation, and other supporting documents. The findings reveal that although CSR has been legally mandated, there is still a lack of clarity in legal norms, a lack of understanding among business actors regarding the content of regulations, and a lack of effective sanctions for companies that do not comply. Therefore, this study highlights the urgency of policy reform to ensure that CSR regulations can provide a better understanding and optimal benefits for society and the environment. Key Words: Corporate Social Responsibility, Legal Regulation, Sustainable Development
Copyright (c) 2025 Kadek Amanda Yuniara Shafa, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS KEPUTUSAN VOLUNTARY DELISTING PERUSAHAAN TERCATAT OLEH BURSA EFEK INDONESIA
Tujuan dari studi ini tidak lain demi mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas yang terkena dampak keputusan voluntary delisting serta tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan akibat tindakan voluntary delisting tersebut. Selain itu, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika suatu perusahaan telah berubah status menjadi perusahaan go private, yang akan lebih sulit diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Voluntary delisting dalam konteks pasar modal merujuk pada situasi di mana suatu emiten resmi menghilang dari Bursa Efek, sehingga sahamnya tidak lagi dapat diperdagangkan secara bebas, dan hal ini diusulkan oleh emiten itu sendiri dengan alasan tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kepustakaan (library research). Meskipun tindakan voluntary delisting dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti pengurangan biaya dan peningkatan fleksibilitas, langkah ini juga berpotensi menimbulkan risiko bagi pemegang saham, terutama bagi mereka yang menolak keputusan tersebut. Untuk melindungi hak pemegang saham, peraturan yang berlaku mensyaratkan perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan delisting serta menyediakan mekanisme bagi stakeholder yang belum sepakat untuk menjual saham mereka kepada perusahaan dengan harga yang adil. Selain itu, keputusan delisting terlebih dahulu diwajibkan memperoleh kesepakatan bersama dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan delisting, khususnya setelah perusahaan berstatus go private. Kata Kunci: Voluntary Delisting, Pemegang Saham Minoritas, Pasar Modal. ABSTRACT The aim of this research is to identify the type of legal safeguards that can be offered to minority shareholders affected by the choice of voluntary delisting, as well as the legal accountability for the losses resulting from this process. Additionally, this scenario may become more complex if a company evolves into a private entity, which makes oversight by the Financial Services Authority (OJK) significantly more challenging. In the realm of capital markets, voluntary delisting refers to the process by which a company is formally taken off the Stock Exchange, resulting in its shares being no longer available for public trade, and this action is initiated by the issuer for specific reasons. This research adopts a normative legal study approach, utilizing a library-based method. While voluntary delisting can provide advantages to an organization, such as lowering expenses and enhancing adaptability, it can also generate risks for shareholders, especially those who oppose the decision. To safeguard the rights of shareholders, current regulations mandate that companies present transparent information concerning the justifications and goals of the delisting, along with a means for dissenting shareholders to sell their stocks back to the company at an equitable price. Furthermore, the decision to delist must receive consent from independent shareholders during the general shareholders' meeting (RUPS). This research also highlights the necessity of overseeing the execution of delisting, particularly after a firm transition to private ownership. Key Words: Voluntary Delisting of Shares, Minority Shareholders, Capital Market.
Copyright (c) 2025 Dimas Wahyu Nur Alief, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Studi ini bertujuan meninjau dan menelaah pengaturan keberlakuan koordinasi dalam kewenangan penyidikan antara penyidik pegawai negeri sipil terhadap penyidik kepolisian negara republik indonesia. Penerapan metode pada riset ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatannya yakni pendekatan perundang-undangan serta tinjauan konsep hukum. Temuan riset menjelaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan baik kewenangan penyidik kepolisian serta kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki wewenangnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan pengaturannya pada KUHAP serta peraturan perundang- undangan terkait. Di samping itu, dengan adanya wewenang masing-masing dari kedua lembaga yang memungkinkan terjadinya kesamaan wewenang maka perlu adanya hubungan dan pengawasan antara kedua lembaga, sebagaimana yang ditetapkan pada KUHAP ayat (2) pasal 7 kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik kepolisian. Dengan begitu, frasa yang ada pada KUHP ayat (2) pasal 7 sudah memberikan penerapan terhadap asas koordinasi antara kewenangan penyidikan kedua lembaga yang secara lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pentingnya penerapan asas koordinasi ialah untuk menjaga hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan penyidikan agar tidak terjadinya kesenjangan antara kedua lembaga dalam proses penyidikan. Kata Kunci: KUHAP, Penyidik, Penyidikan, Asas Koordinasi. ABSTRACT This study aims to review and examine the regulations governing coordination between civil servant investigators and Indonesian national police investigators in the exercise of their investigative powers. The research method used in this study is a normative legal approach, which involves a review of legislation and legal concepts. The research findings explain the investigative authority of investigators in conducting investigations according to legislation, including the authority of police investigators and civil servant investigators, each of which has its own authority as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and related legislation. In addition, with the respective authorities of the two institutions that allow for equal authority, it is necessary to have a relationship and supervision between the two institutions, as regulated in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the authority of civil servant investigators is under the supervision and coordination of investigators. police. Thus, the phrase in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has provided the application of the principle of coordination between the investigative powers of the two institutions which are regulated in more detail in the relevant laws and regulations. The importance of implementing the principle of coordination is to maintain the relationship between the two institutions in carrying out investigations so that there are no gaps between the two institutions in the investigation process. Key Words: Criminal Procedure Code, Investigator, Investigation, Coordination Principle.
KUHAP, Penyidik, Penyidikan, Asas Koordinasi
Criminal Procedure Code, Investigator, Investigation, Coordination Principle
Copyright (c) 2025 Margarrick Yoga Adinata Putra, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URGENSI REGULASI DESAIN FASHION DI INDONESIA: FENOMENA KNOCK-OFFAKIBAT DAMPAK MICROTRENDS
Fenomena microtrend dalam industri fashion telah mendorong terjadinya fenomena knock-off, yaitu peniruan desain secara masif tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perlindungan hukum desain fashion di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem di UK . Metode yang digunakan Adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Indonesia masih terbatas pada Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta yang belum adaptif terhadap tren yang berkembang cepat. Proses pendaftaran yang Panjang, syarat kebaharuan absolut, serta ketiadaan proses perlindungan otomatis menimbulkan celah hukum bagi praktik knock-off. Sebaliknya, UK lebih responsif melalui Unregistered Design Right dan Supplementary Unregistered Design memberikan perlindungan otomatis hingga tiga tahun, sesuai karakteristik tren mode yang berumur pendek. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi perlindungan pada desain tak terdaftar, menyederhanakan prosedur, serta memperkuat kesadaran dan penegakan hukum. Kata Kunci: desain fashion, microtrend, knock-off, kekayaan intelektual. ABSTRACT The Microtrend phenomenon in the fashion industry has accelerated knock-off practices, such as unauthorized imitation of designs, particularly harming unregistered works. This study aims to analyze the urgency of legal protection for fashion designs in Indonesia and compare it with the UK system. The research applies a normative juridical method using statutory and comparative approaches. Research shows that Indonesia’s regulation is limited to the Industrial Design Law and Copyright Law, which are not fully adaptive to fast-changing trends. Lengthy registration processes, the requirement of absolute novelty, and the absence of automatic protection create loopholes for knock-off practices. In contrast, the UK provides a more responsive system through the Unregistered Design Right and Supplementary Unregistered Design, granting automatic protection for up to three years, which is suitable for short-lived fashion trends. Thus, Indonesia should reform its regulations by adopting unregistered protection, simplifying registration procedures, and strengthening awareness and enforcement. Key Words: fashion design, microtrend, knock-off, intellectual property.
Copyright (c) 2025 Ida Ayu Dhyanita Mahesvari, Anak Agung Sri Utari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI DALAM MENGATUR PEWARISAN WANITA HINDU BALI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam mengeluarkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya, yakni mengkaji pengaturan melalui teknik kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan Kewenangan Lembaga Persatuan Masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga dikaji melalui metode statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta metode Institutional Approach (Pendekatan Kelembagaan). Berdasarkan hasil riset ini, diperoleh bahwasanya Majelis Desa Adat Provinsi Bali memang memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal ini dapat dibuktikan melalui Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) secara yuridis tidak tergolong sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang diatur secara formal dalam hierarki hukum nasional, namun keberadaannya tetap memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari sumber hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat. Keputusan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Majelis Desa Adat dalam menjaga, mengatur, dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan Hindu Bali. Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Majelis Desa Adat, Kewenangan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the authority of the Bali Province Customary Village Council in issuing the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This study uses normative legal research as its research method, namely examining regulations through library techniques and secondary data relevant to the Authority of the Customary Law Community Association Institution. This research is also studied through the statute approach method and the Institutional Approach method. Based on the results of this research, it was found that the Bali Province Customary Village Council does have the authority to issue the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This can be proven through Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages. The decisions of the Traditional Village Council (MDA) are not legally classified as part of the types of legislation regulated formally in the national legal hierarchy, but their existence is still recognized in the Indonesian legal system as part of the unwritten legal sources that grow and develop within the customary law community. These decisions represent a form of implementation of the Traditional Village Council's function in maintaining, regulating, and developing local customs and wisdom, particularly those related to the inheritance rights of Balinese Hindu women. Key Words: Balinese Customary Law, Majelis Desa Adat (Traditional Village Assembly), Authority.
Hukum Adat Bali, Majelis Desa Adat, Kewenangan
Copyright (c) 2025 Ida Bagus Gede Permana Putra Manuaba, Made Nurmawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019
Studi ini bertujuan agar memahami warna baru dari ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan beberapa pasal dalam ketentuan aturan ini inkonstitusional bersyarat. Adapun guna memahami lebih jauh mengenai hal tersebut dilakukan digunakan metode penelitian yuridis normatif beberapa pendekatan dimulai dari pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan metode tersebut ditemukan hasil bahwasanya jaminan fidusia, sebagai jaminan kebendaan yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, memberikan kedudukan superior kepada kreditur melalui hak eksekusi langsung (parate executie) berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Namun, kekuatan ini kerap disalahgunakan oleh kreditur, seperti penetapan sepihak status wanprestasi debitur tanpa proses verifikasi yang adil, serta penggunaan jasa debt collector ilegal yang melanggar prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) dan asas perlindungan konsumen. Di sisi lain, debitur rentan mengalami pelanggaran hak akibat ketiadaan mekanisme banding efektif sebelum eksekusi dilakukan. MK akhirnya menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) tidak boleh diartikan sebagai kewenangan absolut kreditur untuk mengeksekusi tanpa proses peradilan, terutama jika terjadi sengketa. Penetapan wanprestasi pada ayat (3) juga harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, bukan klaim sepihak kreditur. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Eksekusi Jaminan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ABSTRACT This research study aims to understand the new color of the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 which states that several articles in the provisions of this regulation are conditionally unconstitutional. In order to understand further about this matter, a normative juridical research method was used, several approaches starting from the approach through legislation and conceptual approaches. Based on this method, it was found that the fiduciary guarantee, as a material security regulated in Law No. 42 of 1999, provides a superior position to the creditor through the right of direct execution (parate executie) based on the fiduciary certificate which has executorial power equivalent to a court decision. However, this power is often abused by creditors, such as the unilateral determination of the debtor's default status without a fair verification process, as well as the use of illegal debt collectors who violate the principle of good faith (Article 1338 of the Civil Code) and the principle of consumer protection. On the other hand, debtors are vulnerable to rights violations due to the absence of an effective appeal mechanism before execution is carried out. The Constitutional Court finally stated that the phrase “executorial power” in Article 15 paragraph (2) should not be interpreted as the absolute authority of creditors to execute without a judicial process, especially in the event of a dispute. The determination of default in paragraph (3) must also be based on the agreement of the parties or a court decision, not the creditor's unilateral claim. Key Words: Fiduciary Guarantee, Debtor, Execution of Guarantee, Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019
Jaminan Fidusia, Debitur, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019
Copyright (c) 2025 Ni Putu Natasya Angela Diputri, Gusti Ayu Arya Prima Dewi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM UPAYA PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
ABSTRAK Analisa terhadap perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa akan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji hak perusahaan pembiayaan dalam menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen serta pengaturan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek jaminan, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur. Sementara itu, terkait dengan penggunaan jasa debt collector, meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada debt collector untuk menagih utang kepada debiturnya. Namun, penting bagi bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa debt collector untuk memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa ABSTRACT An analysis of whether a finance company has the legal right to withdraw objects that are collateral for loans given to consumers and the use of debt collector services in withdrawing disputed objects will be the purpose of this research, using normative research methods to examine the rights of finance companies in withdrawing objects that are collateral for loans to consumers and regulating the use of debt collector services in withdrawing disputed objects. Based on the analysis of the applicable laws and regulations, such as Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 on the Business Operation of Financing Companies and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, it is concluded that finance companies have the legal right to withdraw objects of collateral, but it must be done in accordance with the regulated procedures. Meanwhile, regarding the use of debt collector services, although there is no specific regulation in Indonesia, the working principle is based on the power granted by the creditor to the debt collector to collect debts from the debtor. However, it is important for banks or financial institutions that use the services of debt collectors to ensure that the debt collectors operate in accordance with applicable legal provisions and ethical standards, given that violations of legal provisions can be considered as criminal offenses and prosecuted in accordance with applicable laws. Key Words: Debt Collector, Fiduciary Guarantee, Disputed Objects
Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa
Copyright (c) 2025 Jovita Felicia Kusniawan, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI
Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam sistem hukum adat dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis bagaimana penentuan unsur kerugian negara dilakukan apabila terjadi penyelewengan dana di lingkungan LPD. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan seperti halnya pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Berdasarkan metode dan penedekatan tersebut ditemukan hasil bahwa keberadaan LPD diakui dalam sistem hukum adat melalui awig-awig, namun belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum positif secara komprehensif. Meski berakar pada awig-awig dan struktur tradisional desa adat, LPD juga menerima dana dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah atau penyertaan modal, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pengelolaan dana publik tersebut. Dana publik yang masuk ke dalam sistem pengelolaan LPD secara hukum dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Dengan demikian, penyimpangan atas pengelolaan dana tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila terdapat bukti kerugian negara yang nyata, pasti, dan terukur (actual loss). Proses audit oleh lembaga yang berwenang seperti BPK atau BPKP menjadi kunci utama dalam pembuktian. Penegakan hukum dalam kasus ini menuntut pendekatan integratif yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum nasional tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat. Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi pada LPD di Bali masuk dalam klasifikasi merugikan keuangan negara, bukan semata-mata hanya kerugian adat. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Hukum Adat, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum ABSTRACT This study aims to critically analyze the legal status of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) within the dual framework of Indonesia’s customary law and national legal system, and to analyze how state financial loss is determined in cases of fund misappropriation within LPDs. Employing a normative juridicial method with statutory, conceptual, and analytical approaches, the study finds that LPDs are acknowledged under customary law through awig-awig (local customary rules), but are not yet fully integrated into national legal regulations. Although LPDs are rooted in customary institutions, they also receive public funds from regional governments in the form of grants or capital participation. Based on Law No. 17 of 2003 on State Finance, such funds are classified as state finances. Therefore, any unlawful use of these funds may constitute a corruption offense under Indonesian anti-corruption law, provided there is proven, actual, and measurable state loss. Determining such loss requires audit reports from authorized institutions like the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) or the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The enforcement of corruption law in these cases requires an integrated legal approach that balances the principles of accountability and legal certainty, while recognizing the cultural and legal relevance of customary norms. The study concludes that corruption within LPDs in Bali qualifies as harm to state finances under national law, rather than merely a community-level or internal customary issue. Keywords: Village Credit Institution, Customary Law, State Financial Loss, Corruption Crime, Legal Certainty
Lembaga Perkreditan Desa, Hukum Adat, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum
Copyright (c) 2025 Komang Della Nadila, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WNA DAN WNI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri sejauh mana prinsip kepastian hukum mengenai hak atas tanah diatur dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria, dengan menitikberatkan pada fenomena Perjanjian Nominee. Melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan analisis yuridis dan perbandingan hukum, temuan menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 21 (1) dan Pasal 26 (2) UU No. 5 Tahun 1960. Dalam konteks hukum positif, masyarakat lokal secara sah memiliki otoritas penuh atas penguasaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masyarakat Lokal, Tanah, Kepemilikan ABSTRACT The purpose of this study is to explore the extent to which the principle of legal certainty regarding land rights is regulated within the framework of the Basic Agrarian Law, with a focus on the phenomenon of nominee agreements. Through a normative legal approach that integrates legal analysis and comparative law, the findings indicate the need for a re-evaluation of the legality of land ownership based on the provisions of Article 21 (1) and Article 26 (2) of Law No. 5 of 1960. In the context of positive law, local communities have full legal authority over land tenure in accordance with applicable regulations. Key Words: Legal Certainty, Local Communities, Land, Ownership
Copyright (c) 2025 Farrell Rafif Habibi Kurniawan, Ida Bagus Yoga Raditya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI BENTENG PENCEGAHAN KORUPSI
Hukum Administrasi Negara berperan penting dalam mencegah berbaggi bentuk kecurangan di Indonesia. Jurnal ini mengeksplorasi penguatan dari segi hukum administrasi untuk dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dalam birokrasi. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada serta peran hukum administrasi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lemahnya hukum administrasi sering kali menciptakan celah bagi praktik korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yang menggunakan teknik studi dokumen. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penerapan prinsip good governance, peningkatan integritas dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta pembentukan kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, pembentukan lembaga anti-korupsi di tingkat daerah juga menjadi kunci dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat disimulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang krusial untuk dapat memastikan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hukum administrasi dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui pengawasan dan pembatasan kekuasaan. Kata kunci : Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Pemerintah. ABSTRACT Administrative Law plays a crucial role in preventing various forms of fraud in Indonesia. This paper explores the strengthening of administrative law to reduce the opportunities for corrupt practices within the bureaucracy. This study analyzes existing regulations and the role of administrative law in creating a transparent and accountable government. Weak administrative law often creates loopholes for corrupt practices. This study was conducted using a normative research method, utilizing document study techniques. Therefore, strategic steps such as implementing good governance principles, improving integrity and ethics in state administration, and fostering public awareness are essential. Furthermore, the establishment of anti-corruption institutions at the regional level is also key to strengthening corruption eradication efforts. Therefore, Administrative Law serves not only as a regulatory tool but also as an instrument for building public trust and encouraging public participation in government oversight. The results of this study can be concluded that Administrative Law plays a crucial role in ensuring clean, transparent, and accountable governance. Administrative law can help prevent abuse of authority by government officials through oversight and limitations on power. Key Words : Law Administrative, Corruption, Government.
Copyright (c) 2025 Diva Ramadhani, I Wayan Parsa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM SEKTOR TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi dalam sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia dan upaya pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai peraturan yang ada, termasuk Peraturan OJK dan Rancangan Undang-Undang Fintech yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah signifikan seperti penerapan regulatory sandbox dan peningkatan literasi keuangan, tantangan seperti keberadaan fintech ilegal dan perlindungan data pribadi masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan perkembangan fintech dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Kata Kunci: Investasi, Fintech, OJK, Pengaturan Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the legal framework for investment in the financial technology (fintech) sector in Indonesia and the efforts of the government and the Financial Services Authority (OJK) to optimize regulations to provide legal protection for investors and consumers. Using a normative legal approach, this research explores existing regulations, including OJK regulations and the draft Fintech Law currently under discussion. The findings indicate that despite significant steps such as the implementation of a regulatory sandbox and increased financial literacy, challenges such as the presence of illegal fintech operations and personal data protection still need to be addressed. This study recommends the need for more comprehensive regulations and collaboration among stakeholders to create a safe and inclusive fintech ecosystem. Thus, it is expected that the development of fintech can have a positive impact on financial inclusion in Indonesia. Keywords: Investment, Fintech, OJK, Legal Regulation.
Investment, Fintech, OJK, Legal Regulation
Copyright (c) 2025 A. A. Sagung Istri Chintya Ananda Putri, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URGENSI DAN KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) TEORI DAN PRAKTEKNYA DALAM PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Memorandum of Understanding (MoU) mempunyai peran yang sangat urgen dalam penyusunan kontrak bisnis. Substansi dari MoU kemudian akan dimasukkan pada kontrak yang dibuat para pihak. Tujuan penelitian ini ialah guna melihat secara lebih dalam mengenai tentang urgensi pembuatan MoU dalam penyusunan kontrak bisnis. Di samping itu penelitian ini dilaksanakan juga untuk memahami secara mendalam tentang kedudukan MoU teori dan prakteknya dalam penyusunan kontrak bisnis. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan Perpu, analisis konsep hukum, serta pendekatan fakta. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa pembuatan MoU untuk kontrak bersekala besar dan beresiko tinggi demikian urgen dan diperlukan, guna menghindari adanya kerugian karena prospek bisnis yang belum jelas, belum adanya jaminan kepastian hukum menyangkut perijinan, serta penandatangan kontrak masih lama dan tidak bisa segera dilakukan. Selanjutnya menyangkut kedudukan MoU dalam penyusunan kontrak bisnis diperoleh hasil penelitian bahwa secara teori, MoU belum merupakan kontrak, tetapi hanya kesepakatan pendahuluan saja yang memiliki tujuan menjalani ikatan moral saja. Namun prakteknya di Masyarakat MoU banyak dibuat layak seperti struktur sebuah kontrakyang mengikat secara hukum. Kata Kunci: Urgensi dan Kedudukan, Memorandum of Understanding, Kontrak Bisnis. ABSTRACT Memorandum of Understanding (MoU) has a very urgent role in the preparation of business contracts. The substance of the MoUs will later be included in the contract made by the parties. The purpose of this reseaerch is to find out in depth about the urgency of making MoUs in the preparation of business contracts. In addition, this reaearch was also conducted to find out in depth about the position of MoUs in theory and practice in the preparation of business contracts. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, analysis of legal concepts, and a factual approach. The results show that the creation of an MoU for large-scale and high-risk contracts is urgent and necessary, in order to avoid losses due to unclear business prospects, the absence of legal certainty regarding licensing, and the fact that signing the contract takes a long time and cannot be done immediately. Furthermore, regarding the position of the MoU in the drafting of business contracts, research has shown that in theory, an MoU is not a contract, but only a preliminary agreement that aims to uphold moral obligations. However, in practice, in society, many MoUs are made to look legitimate, like the structure of a legally binding contract. Key Words: Urgency and Position, Memorandum of Understanding, Business Contract
Urgensi dan Kedudukan, Memorandum of Understanding, Kontrak Bisnis.
Copyright (c) 2025 Dewa Gde Aggra Abhytama, Ketut Krisna Hari Bagaskara P. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA LEPAS: KEKOSONGAN REGULASI DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA BERBASIS EVENT
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan regulasi dalam perlindungan hak-hak pekerja lepas, khususnya dalam konteks kerja berbasis event. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data empiris dari praktik di lapangan, artikel ini mengidentifikasi ketidakjelasan hubungan kerja, minimnya perlindungan sosial, serta tidak adanya standar kerja yang berlaku umum. Penulis merekomendasikan pembentukan kerangka hukum baru yang lebih inklusif, baik melalui regulasi turunan dari undang-undang ketenagakerjaan maupun pengakuan formal atas kerja fleksibel dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Reformulasi kebijakan ini penting untuk menjamin kebutuhan,hak,dan kewajiban dasar pekerja lepas – sebagaimana jaminan sosial, upah, dan perlindungan terhadap hukum atas sengketa kerja—sehingga terpenuhi dengan adil. Kata kunci: pekerja lepas, hukum ketenagakerjaan, event, perlindungan hukum, kekosongan regulasi ABSTRACT This article aims to analyze the regulatory vacuum concerning the fulfillment of labor rights for freelance workers, particularly those engaged in event-based employment. Employing a normative legal research method supported by empirical observations, this study reveals ambiguities in employment relationships, the lack of social protection, and the absence of standardized working conditions. The findings suggest the urgency of establishing a more inclusive legal framework, either through derivative regulations under existing labor laws or formal recognition of flexible employment models within the national labor system. Such legal reform is essential to ensure the protection of fundamental labor rights—including fair wages, social security, and legal remedies in the event of labor disputes—for freelance workers in the event industry. Keywords: freelance workers, labor law, event-based work, legal protection, regulatory vacuum
Copyright (c) 2025 Daffa Fauzan Azis, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh dengan sistem outsourcing atau alih daya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam pembahasan penelitian dengan mengacu berdasarkan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta sumber literatur hukum lain yang berkaitan dan relevan untuk mendukung isi dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan hukum dari pekerja/buruh dan pengusaha sebagai penyedia jasa dalam perjanjian kerja memiliki pengaturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang UU Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait dengan isu dalam penelitian ini. Kedudukan tersebut penting untuk diketahui mengingat dalam penulisan ini membahas tentang hak-hak pekerja/buruh outsourcing dalam perspsektif UU Cipta Kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat penghapusan dan perubahan ketentuan yang merevisi UU Ketenagakerjaan sebelumnnya. Mengenai pekerja/buruh outsourcing mendapatkan perluasan dalam batasan-batasan pekerjaan, sebab sebelumnya hal ini dibatasi oleh perusahaan penyedia namun setelah perubahan Pasal 66 pada UU Cipta Kerja batasan ini telah dirubah ketentuannya. Akibatnya pekerja/buruh kini dapat mengambil pekerjaan pokok produksi dan pekerja lainya yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan core (utama). Dalam perspektif UU Cipta kerja apakah dengan perubahan ketentuan tersebut juga turut melindungi hak-hak pekerja/buruh outsourcing didalamnya, isu permasalahan inilah yang kemudian dikaji lebih lanjut oleh peneliti melalui penulisan jurnal ini. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pengusaha. ABSTRACT This research is conducted to examine the legal protection of the rights of workers/laborers with outsourcing or outsourcing systems in the perspective of positive law in Indonesia, which in the discussion of research refers to the Job Creation Law. This research uses normative legal research methods sourced from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as well as other sources of legal literature that are related and relevant to support the content of this research and uses a statutory approach. In the results of the study conducted, it was found that the legal position of workers / laborers and employers as service providers in employment agreements has a regulation sourced from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Law and other regulations related to the issues in this study. This position is important to know because this paper discusses the rights of outsourced workers/laborers from the perspective of the Job Creation Law. The results of the study show that there are deletions and changes in provisions that revise the previous Labor Law. Regarding outsourced workers/laborers, there has been an expansion in the boundaries of work, because previously this was limited by the provider company, but after the amendment to Article 66 of the Job Creation Law this limitation has been changed. As a result, workers/laborers can now take on basic production work and other work that can be classified as core (main) work. In the perspective of the Job Creation Law, whether the changes in these provisions also protect the rights of outsourced workers/laborers, it is this issue that is then further examined by researchers through the writing of this journal. Keywords: Legal protection, Workers, Employers.
Copyright (c) 2025 I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan dari sudut pandang hukum di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bentuk perlindungan dan upaya hukum apabila mengalami penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah oleh perusahaan. Dalam tulisan ini dipergunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum atas praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan terdiri dari upaya preventif melalui perjanjian kerja yang jelas, dan upaya represif melalui gugatan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Upaya hukum terhadap penahanan ijazah oleh perusahaan dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti somasi dan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan dapat melalui jalur litigasi berupa gugatan perdata atau pelaporan pidana jika ada unsur pemerasan. Perlindungan hukum dan upaya hukum ini tidak semata-mata ditujukan untuk menjaga hak-hak pekerja, tetapi juga untuk memperkuat implementasi prinsip keadilan dan jaminan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan. Kata Kunci: Penahanan Ijazah, Perlindungan Hukum, Perusahaan. ABSTRACT This article aims to provide a comprehensive legal analysis of the practice of diploma withholding by companies against employees from a legal perspective in Indonesia. The main focus of this legal research is to examine the forms of legal protection and legal remedies available in cases of diploma retention by a company without a lawful legal basis. Normative legal research is applied in this article, with emphasis on statutory and conceptual approaches. The results of this article indicate that legal protection against the withholding of employee diplomas by companies consists of preventive measures, such as clear and fair employment agreements, and repressive measures, such as filing lawsuits or industrial relations disputes. Legal remedies for diploma withholding by companies may be pursued through non-litigation means, such as legal notices (somasi) and meditation facilitated by the Manpower Office, or through litigation, such as civil lawsuits or criminal complaints in cases involving elements of coercion or extortion. This legal protection and the associated legal remedies are not merely intended to safeguard the fundamental rights of workers, but also to uphold the principles of justice and strengthen legal certainty within the framework of employment relations. Key Words: Diploma Withholding, Legal Protection, Company.
Kata Kunci: Penahanan Ijazah, Perlindungan Hukum, Perusahaan.
Copyright (c) 2025 Ni Made Angelina Adnyakausalya, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA PADA PERKAWINAN
Tulisan ini disusun untuk mengeksplorasi pentingnyan perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta, perlindungan dan terhadap harta bawaan masing-masing pasangan. Perjanjian pranikah merupakan instrument hukum yang digunakan oleh calon pasangan suami istri untuk mengatur hak dan Tanggungjawab masing-masing pihak terhadap harta kekayaan baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Indonesia, perjanjian pranikah diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya perjanjian pranikah memungkinkan pembagian dan pengelolaan harta secara adil, sekaligus meminimalkan konflik hukum di masa depan, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Penulisan jurnal ini juga menunjukkan bahwa substansi perjanjian harus sesuai dengan prinsip hukum, kesusilaan, dan agama, serta memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. KatanKunci : Perjanjian Pranikah, Harta Perkawinan, Pembagian Harta, Kepastian Hukum. ABSTRACT This article was written to explore the importance of a prenuptial agreement in providing legal certainty regarding the division of assets, protection and the assets brought by each partner. A prenuptial agreement is a legal instrument used by prospective husband and wife to regulate the rights and responsibility of each party to assets before, during, and after marriage. The research method in writing this journal uses normative legal research, the approach uses a statutory regulatory approach. From an Indonesian legal perspective, prenuptial agreements are legally recognized based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The existence of a prenuptial agreement allows for the division and management of assets fairly, while minimizing legal conflicts in the future, either due to divorce or death of one of the parties. The writing of this journal also shows that the substance of the agreement must be in accordance with the principles of law, morality, and religion, and fulfill the elements of a valid agreement in order to have binding legal force. Key Words : Prenuptial Agreement, Marital Property, Division of Property, Legal Certainty.
Prenuptial Agreement, Marital Property, Division of Property, Legal Certainty.
Copyright (c) 2025 Ni Putu Nadia Puspita Dewi, I Wayan Novy Purwanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL
Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai korban pinjaman online ilegal. Menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya perlindungan hukum pada pelanggan menjadi aspek yang sangat krusial dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal. Ketetapan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menjadi dasar penting untuk mencegah masyarakat dari kerugian materiil maupun tekanan psikologis yang mungkin timbul akibat praktik yang merugikan. Perlindungan ini tak hanya berguna menjadi payung hukum, namun pula menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak konsumen. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal ABSTRACT This study explores the legal protection provided to individuals who fall victim to illegal online lending practices. Adopting a normative approach, it examines relevant laws and regulations to assess the issue. The findings highlight that safeguarding consumer rights is a vital aspect in addressing the widespread rise of unlawful online loans. The provisions set out in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection serve as a crucial foundation to help prevent both financial loss and emotional distress that consumers may face due to harmful practices. This protection not only acts as a legal shield but also reflects the state's responsibility in upholding the rights of its citizens Key Words: Role of Government, Legal Protection, Online Loans
Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal
Copyright (c) 2025 Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA
ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji permasalahan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi pada aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan berbasis perundang-undangan, serta konsep dari teori ilmu hukum, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkhususnya dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Keabsahan transaksi aset kripto juga telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun demikian, efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto masih menghadapi berbagai tantangan. Walaupun telah terdapat kerangka hukum yang komprehensif, implementasi perlindungan hukum dari berbagai produk hukum tersebut belum optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kejahatan terkait aset kripto seperti penipuan, penggelapan, dan serangan phishing yang menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku investasi. Permasalahan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam beberapa aspek regulasi, seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta keterbatasan dalam kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait. Kata kunci: Aset Kripto, Perlindungan Konsumen, Investasi. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the problem of the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia and the effectiveness of laws and regulations in Indonesia as a form of consumer protection in investing in crypto assets. This research uses empirical juridical methods with a legislation-based approach, as well as concepts from legal science theory, which are sourced from primary and secondary legal materials. The results of this study show that the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia has been legitimized through various laws and regulations, especially in Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on the Futures Exchange. The validity of crypto asset transactions has also fulfilled the terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Nevertheless, the effectiveness of laws and regulations in providing legal protection for crypto asset investment actors still faces various challenges. Although there is a comprehensive legal framework, the implementation of legal protection from these various legal products has not been optimal. This is reflected in the prevalence of crimes related to crypto assets such as fraud, embezzlement, and phishing attacks that cause significant losses to investment actors. This problem is exacerbated by the lack of clarity in several aspects of the regulation, such as dispute resolution mechanisms and cross-jurisdictional law enforcement, as well as limitations in supervisory capacity by relevant authorities. Keywords: Crypto Assets, Consumer Protection, Investment.
Aset Kripto, Perlindungan Konsumen, Investasi.
Copyright (c) 2025 Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun, I Made Dedy Priyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERAMPASAN ASET DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI
ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan perampasan aset dalam mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tulisan ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa Korupsi telah menjadi kejahatan transnasional yang mempersulit upaya pemulihan aset karena masalah yurisdiksi. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) turun secara signifikan pada tahun 2022, yang mengindikasikan strategi anti-korupsi yang tidak efektif. Pendekatan perampasan aset yang saat ini bergantung pada putusan pengadilan dinilai belum memadai. Studi ini mengeksplorasi perampasan aset tanpa melalui proses peradilan, dengan fokus pada penelusuran dan penyitaan aset yang diperoleh secara koruptif. Konsep ini bertujuan untuk mendukung strategi follow the money & follow the asset dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Model yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme pemulihan aset di Indonesia, mengatasi kelemahan dalam undang-undang yang ada, dan meningkatkan upaya antikorupsi secara keseluruhan. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Perampasan Aset, Pemberantasan Korupsi ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of asset forfeiture policies in supporting efforts to eradicate corruption. This paper applies a normative method with a legislation-based approach and legal concepts. The study results show that Corruption has become a transnational crime that complicates asset recovery efforts due to jurisdictional issues. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) dropped significantly by 2022, indicating an ineffective anti-corruption strategy. The current approach to asset forfeiture that relies on court decisions is considered inadequate. This study explores non-judicial asset forfeiture, with a focus on tracing and seizing corruptly acquired assets. The concept aims to support the follow the money & follow the asset strategy while respecting human rights. The proposed model aims to improve asset recovery mechanisms in Indonesia, address weaknesses in existing laws, and enhance overall anti-corruption efforts. Key Words: Policy Effectiveness, Asset Confiscation, Eradication of Corruption
Copyright (c) 2025 I Putu Aris Perdana Putra, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN KOPRASI SIMPAN PINJAM MENURUT UNDANG-UNDANG No. 25 TAHUN 1992
Kredit macet tanpa jaminan merupakan tantangan signifikan bagi koperasi simpan pinjam di Indonesia. Tidak sedikit koperasi mengalami kolaps akibat tingginya jumlah kredit macet. Oleh karena itu, penulis meneliti faktor penyebab kredit macet serta mekanisme penyelesaian hukum yang digunakan, termasuk kendala dalam penanganannya, khususnya pada kredit tanpa agunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh kebijakan kredit yang tidak efektif, lemahnya manajemen risiko, serta pengawasan internal yang kurang memadai. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah turut memengaruhi. Dalam menyelesaikan kredit macet, koperasi dapat menggunakan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Jika tidak tercapai kesepakatan secara nonlitigasi, penyelesaian dapat dilanjutkan ke jalur pengadilan. Namun, kendala utama berasal dari pengurus dan anggota koperasi yang kurang memahami manajemen risiko, serta belum optimalnya regulasi dan interpretasinya. Penulis menyarankan agar koperasi memperkuat manajemen risiko internal dan meningkatkan literasi keuangan anggotanya sebagai langkah pencegahan kredit macet di masa mendatang. Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Simpan Pinjam, Manajemen Risiko, ADR, Penyelesaian Hukum ABSTRACT Unsecured bad debts represent a significant challenge for savings and loan cooperatives in Indonesia. Many cooperatives have collapsed due to the high number of bad debts. Therefore, the author examines the factors causing bad debts and the legal resolution mechanisms used, including obstacles in handling them, particularly for unsecured loans. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. Data were obtained from a literature review, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analytical techniques employed were descriptive, evaluative, and argumentative. The results indicate that bad debts are caused by ineffective credit policies, weak risk management, and inadequate internal oversight. External factors such as economic conditions and changes in government policy also contribute. To resolve bad debts, cooperatives can use the Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism as stipulated in Law No. 30 of 1999. If a non-litigation agreement cannot be reached, the settlement can proceed to court. However, the main obstacles stem from a lack of understanding of risk management among cooperative administrators and members, as well as suboptimal regulations and their interpretation. The author recommends that cooperatives strengthen internal risk management and improve the financial literacy of their members as a measure to prevent future bad debts. Keywords: Bad Debt, Savings and Loan Cooperatives, Risk Management, ADR, Legal Settlement
Kebijakan Kredit, Koperasi Simpan Pinjam, Manajemen Risiko, Mekanisme Hukum, Pinjaman Bermasalah.
Copyright (c) 2025 Ni Made Siska Maharani, Ni Putu Purwanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji efektivitas mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme NCB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 draf RUU Perampasan Aset dan didukung oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana, sementara pembalikan beban pembuktian yang diusulkan memperkuat penegakan hukum dengan menekan pelaku untuk membuktikan asal-usul kekayaannya yang sah. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, proses penelusuran aset sebagaimana dipraktikkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi langkah krusial untuk memastikan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, meskipun implementasinya masih terhambat oleh dinamika politik dan kompleksitas legislasi.
Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)
Copyright (c) 2025 Kezia Melisa, I Putu Rasmadi Arsha Putra, SH.,MH. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI DELIK PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH
Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisa konsep perbuatan perdagangan pengaruh menjadi bentuk tindak pidana korupsi dan urgensi perdagangan pengaruh dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative sebagai metode penelitian, dengan data primer yang digunakan penulis berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Konvensi Internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa di Indonesia masih terdapat keterbatasan mengenai pengaturan Perdagangan pengaruh di Indonesia, sehingga masih banyak sekali terjadi penjeratan pelaku tindak pidana korupsi terhadap pihak yang seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau pelaku tidak dapat dihukum karena tidak adanya pengaturan hukum yang pasti mengenai perbuatannya. Sehingga disarankan di masa mendatang terdapat pengaturan hukum Indonesia yang pasti terhadap delik Perdagangan pengaruh sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Perdagangan Pengaruh, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT This study was purposed to examine Trading in Influence concept as a form of corruption and the urgency of Trading n Influence regulation in legal procedure regarding corruption in Indonesia. This study uses normative research methods, with primary sources is Act Number 20 of 2001 about Amendments to Act Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption and international conventions, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. In this study, determined the result, Indonesia has not made a regulation of Trading in Influence, therefore are still considerably of entanglements of perpetrators of corruption crimes against parties that should not have the obligation to be responsible for their actions. From this study can be suggested that in the future, there should be legal procedure against a Trading in Influence as a delict form of corruption. Key Words: Trading in Influence, Corruption Criminal Act
Copyright (c) 2025 Made Dwitya Paramaswari, Gde Made Swardhana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan dan ketentuan yang mengatur pemberian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif, yaitu menganalisis norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Pensiun (SK) dapat dijadikan agunan, namun Surat Keputusan Pensiun (SK) tetap berada di tangan pensiunan tanpa digadaikan atau mengalihkan hak pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini secara tertulis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Namun secara realita terdapat beberapa Bank yang memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai jaminan dalam pemberian kredit tanpa prosedur yang benar. Mengenai hal ini haruslah terdapat analisis terkait peraturan yang mengatur secara khusus kedudukan dan kepemilikan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan. Kata Kunci: Surat Keputusan (SK) Pensiun, Jaminan Kredit, Nasabah, Bank. ABSTRACT This study aims to ascertain and comprehend the legality of the Pension Decree (SK) as collateral and the regulations governing loan supply using the Pension Decree (SK) as collateral. This study employs the normative technique, analysing a legal norm using both a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The findings of this study demonstrate that the Pension Decree (SK) may serve as collateral; nonetheless, the Pension Decree (SK) remains with the retiree without being pledged or transferring rights for credit provision to clients. This is explained in writing in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pensions and Employee Widow/Widower Pensions. However, in reality there are several banks that provide credit to customers by using a pension decree (SK) as collateral in granting credit without the correct procedure. Regarding this matter, there must be an analysis related to regulations that specifically regulate the position and ownership of pension decrees as collateral objects. Keywords: Pension Decree, Credit Guarantee, Customer, Bank.
Copyright (c) 2025 Ni Putu Dian Pratiwi, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URGENSI PEMBATASAN KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kewenangan absolut antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri belum memberikan batasan yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam penelitian ini, disusun konsep pembatasan kewenangan yang ideal melalui parameter nilai gugatan, kompleksitas perkara, serta sifat dan urgensi sengketa. Konsep ini diharapkan mampu mendukung sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri ABSTRACT This study aims to analyze the issues surrounding the regulation of absolute authority between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the District Court in consumer dispute resolution based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. A normative legal research method was employed using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of absolute authority between BPSK and the District Court lacks clear boundaries, leading to legal uncertainty in resolving consumer disputes. This study proposes an ideal authority limitation concept through parameters such as claim value, case complexity, and the nature and urgency of disputes. This concept is expected to support an effective, efficient consumer dispute resolution system that ensures legal certainty. Key Words: Absolute Authority, Consumer Dispute Resolution Agency, District Court
Kewenangan Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri
Copyright (c) 2025 Kadek Arya Wiwekananda, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL
This study aims to comprehensively evaluate the implications of legal gaps regarding artificial intelligence (AI) as a potential infringement of intellectual property rights in the context of digital works in Indonesia, and to identify and analyze the need for revisions to Indonesia's Copyright Law to accommodate AI developments. Employing a normative juridical research method, this study utilizes statute, conceptual, and analytical approaches to examine relevant legislation, legal concepts, and critically analyze the implications of legal gaps. The research relies on primary legal materials such as copyright legislation, secondary legal materials including books and scholarly articles, and tertiary legal materials. The study finds that the current legal vacuum poses significant risks to intellectual property protection, potentially hampering innovation and creative industry growth. It also identifies crucial areas for legislative reform to address AI-generated works within the copyright framework. This study contributes to the development of a more comprehensive legal framework for protecting intellectual property rights in the AI era, offering concrete recommendations for Copyright Law revision.
Copyright (c) 2025 Yonathan Ariel Alexander Tambunan, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN HAK CIPTA SENI GENERATIF AI DI INDONESIA : PERSPEKTIF PERBANDINGANDENGAN UNI EROPA
Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaturan AI sebagai subjek hak cipta di Indonesia dan Uni Eropa dan perlindungan hukum terhadap data yang digunakan dalam pengolahan AI generative art. Penulisan artikel menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan,konsep,dan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta) dan Article 1 DIRECTIVE 2009/24/EC of The European Parliament And Of The Counci,AI tidak dapat bersatus sebagai subjek hak cipta. Selain itu perlindungan atas data masukan (database) yang dimanfaatkan dalam pembuatan suatu karya ciptaan AI memang belum diatur di Indonesia. Namun perlindungan atas data masukan (database) tersebut dapat merujuk pada Undang-Undang Uni Eropa tentang AI. Kata Kunci: AI generative art ,Regulasi,Perlindungan. ABSTRACT The purpose of this study is to find out the regulation of AI as a copyright subject in Indonesia and the European Union and the legal protection of data used in the processing of AI generative art. This study uses normative legal research methods with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results of the study show that in both Indonesia and the European Union, AI cannot be a copyright subject. In addition, the protection of input data (database) used in the creation of an AI work has not been regulated in Indonesia. However, the protection of input data (database) can refer to the EU Law on AI. Key Words: AI generative art, Regulation, Protection.
AI generative art, Regulation, Protection.
Copyright (c) 2025 Ni Made Laksmita Suya Gayatri, Putu Aras Samsithawrati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KELALAIAN PELAKSANAAN PERIKLANAN ENDORSEMENT OLEH INFLUENCER DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
Tujuan dari penulisan ini mengkaji sekaligus menganalisa bagaimana bentuk dari kelalaian dari pelaksanaan endorsement di media sosial serta menganalisa pertanggungjawaban dari Influencer yang melakukan kelalaian Endorsement yang mengakibatkan kerugian dialami oleh konsumen sehingga para pelaku usaha maupun Influencer dapat berhati-hati dalam melakukan suatu perjanjian usaha dan paham akibat dari kelalaian yang menimbulkan perbuatan melanggar hukum serta menganalisa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi Influencer maupun pelaku usaha jika mengalami kelalaian dalam penyampaian informasi mengenai produk yang diiklankan. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar dengan pendekatan konseptual dan pendekatan konseptual patung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kelalaian dari Influencer yang melakukan endorsement yaitu melanggar ketentuan pada pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini harus dilakukan dengan bentuk iklan yang memanipulasi yang dimana iklan itu membrikan keyakinan efektivitas suatu produk lewat media social yang berlebihan. Dalam konteks endorsement oleh Influencer, tanggung jawab yang berlaku adalah berdasarkan prinsip Liabillity Based on Fault. Prinsip ini menekankan pada pembuktian adanya kesalahan dari pihak Influencer, jika terbukti bersalah karena memberikan informasi yang menyesatkan, maka Influencer dikenai sesuai dengan pedoman dalam UUPK Pasal 62 ayat (2).
Copyright (c) 2025 Wulan Tyana Kusuma Dewi, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (BARTER): DAMPAK JIKA TERJADI SENGKETA
ABSTRAK Pengalihan kepemilikan tanah merupakan proses pemindahan hak milik tanah antara pihak yang satu ke pihak lainnya. Tukar menukar (barter) tanah adalah suatu kejadian hukum yang disepakati dengan cara kolektif oleh pihak-pihak dengan maksud mengambil alih tanah milik dengan pihak yang dimaksud untuk menerima perihal peralihan dengan tukar menukar (barter). Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui keabsahan atau kekuatan hukum dan penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam konteks pengalihan hak milik tanah melalui sistem barter, serta untuk mengetahui implikasi hukum jika terjadi sengketa. Penelitian ini dibuat dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Sehingga penelitian ini dapat memberi hasil bahwa pengalihan hak kepemilikan tanah adalah sesuatu tindakan hukum sehingga keabsahan perjanjian tukar menukar (barter) hak tanah merupakan perjanjian konsensual(kesepakatan bersama). Penelitian ini juga membahas risiko sengketa yang dapat terjadi akibat tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, kurangnya dokumen resmi, serta akibat ketidakjelasan status kepemilikan. Akhirnya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian tukar menukar (barter) yaitu menekankan pentingnya akta autentik, pendaftaran tanah untuk mencegah terjadi sengketa, dan adanya sertifikat tanah yang sah. Terjadinya konflik seperti ingkar janji atau kelalaian dalam perjanjian dapat menyebabkan sengketa, akibatnya bisa meminta ganti kerugian, pembatalan perjanjian atau tuntutan pemenuhan kewajiban oleh pihak yang dirugikan. Berharap hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih terkait pengalihan hak kepemilikan tanah melalui perjanjian tukar menukar dan dampak jika terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian tukar menukar (barter). Kata Kunci: Pengalihan Tanah, Perjanjian Tukar Menukar (Barter), Dampak Hukum. ABSTRACT The transfer of land ownership is the process of transferring land ownership rights from one party to another. Land exchange (barter) is a legal event mutually agreed upon by the party intending to transsfer land ownership rights and the party intended to receive the transfer through an exchange (barter). This study aims to examine the validity or legal force and the application of contract law principles in the context of transferring land ownership rights through the barter system, as well as to understand the legal implications in the event of a dispute. This research is conducted using a normative legal research method. The findings of this study indicate that the transfer of land ownership rights is a legal act, making the validity of the land exchange (barter) agreement a consensual contract (mutual agreement). This study also discusses the risk of disputes that may arise due to non-fulfillment of the agreed contract, the lack of official documents, and the ambiguity of ownership status. Ultimately, this research provides recommendations to enhance legal certainty in land exchange (barter) agreements by emphasizing the importance of an authentic deed, land registration to prevent disputes, and the existence of a valid land certificate. Conflicts such as breach of contract or negligence in the agreement may lead to disputes, resulting in claims for compensation, contract cancellation, or demands for the fulfillment of obligations by the disadvantaged party. It is hoped that the findings of this study will provide deeper insight into the transfer of land ownership rights through barter agreements and the legal consequences in case of disputes arising from their implementation. Keywords: Land Transfer, Barter Agreement, Legal Implications.
Land Transfer, Barter Agreement, Legal Implications.
Copyright (c) 2025 Ni Made Diana Kencana Putri, I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0