Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
type: channel
description: E-Journal Kertha Wicara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
publisher: Fakultas Hukum Universitas Udayana
language: en
publication name: Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
issn: 2303-0550
items: PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH WARGA NEGARA TANPA KTP-EL SAAT PEMILIHAN UMUM
items: KEABSAHAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK DI JALUR GAZA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
items: MEKANISME ESCROW SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN E-AUCTION
items: PERAN FIFA DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERUPA RASIALISME DI SEPAK BOLA INDONESIA
items: ANALISIS KEABSAHAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM TERM OF SERVICE PLATFORM ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
items: KEBIJAKAN IMPOR BBM SATU PINTU PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERSAINGAN USAHA
items: KONFLIK KEBIJAKAN IMPOR PAKAIAN BEKAS: TANTANGAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
items: KONFLIK YURISDIKSI DALAM ALIH DATA PRIBADI LINTAS NEGARA: ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PRIVASI DI INDONESIA
items: EVALUASI YURIDIS TENTANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF STRICT LIABILITY, PARTISIPASI PUBLIK, DAN TATA KELOLA ANGGARAN
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITALI
items: PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE OVERCLAIM
items: KETIADAAN SANKSI DALAM UU NO. 24 TAHUN 2009 TERKAIT PERJANJIAN BERBAHASA ASING: STUDY KOMPARASI PUTUSAN
items: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
items: LEGALITAS PERJANJIAN KERJA VIRTUAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK CUTI PERDATA DI INDONESIA
items: RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
items: DIGITAL BRAND PROTECTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL: PENEGAKKAN HAK ATAS MEREK DI PLATFORM E-COMMERCE
items: PERAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2009
items: PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH DI ERA DIGITAL TERHADAP ANCAMAN CYBER CRIME
items: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KOMERSIALISASI FANFIKSI DALAM BENTUK NOVEL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
items: KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
items: PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MELALUI PERSPEKTIF THE DIFFERENCE PRINCIPLE
items: SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
items: PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)
items: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI
items: MENGULIK FENOMENA CHILDFREE (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
items: HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN
items: Pertanggungjawaban Ekspeditur dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) E-Commerce: Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Digital
items: PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI
items: BATASAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DIKAITKAN DENGAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH WARGA NEGARA TANPA KTP-EL SAAT PEMILIHAN UMUM
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum terkait syarat menjadi Pemilih dan menggunakan hak pilih serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi warga negara tanpa KTP-el saat Pemilu. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Penelitian ini menemukan fakta bahwa untuk bisa menjadi seorang Pemilih, harus dipenuhi beberapa syarat, yakni seseorang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan termasuk anggota TNI/Polri aktif, telah berumur 17 tahun, telah menikah, atau sudah pernah menikah, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, sedangkan untuk menggunakan hak pilih, seorang Pemilih harus memiliki KTP-el. Syarat memiliki KTP-el dianggap dapat membatasi hak pilih karena tidak semua warga memperoleh KTP-el. Sehingga, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberi perlindungan hukum dengan cara memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan perekaman KTP-el sebagai alternatif jika tidak dimiliki KTP-el. Kata Kunci: Pemilih, Hak Pilih, KTP-el, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This study intends to examine legal regulations related to the requirements to become a voter and to use voting rights, and to find out the legal protection for citizens who do not possess an Electronic Identity Card during elections. This study applies a normative legal research method using statute, conceptual, and case approaches. This study found the fact that, in order to become a voter, several requirements must be fulfilled, namely that the individual must be Indonesian citizen, not an active member of the Indonesian National Armed Forces or Police, at least 17 years old, married or previously married, and not currently deprived of voting rights, meanwhile, to be able to use voting rights, a voter must possess an Electronic Identity Card. The requirement to possess an Electronic Identity Card is considered capable of limiting voting rights because not all citizens have an Electronic Identity Card. There…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Ni Putu Dea Regina Ananta Putri
creator: Dewa Ayu Dian Sawitri
rights: Copyright (c) 2026 Ni Putu Dea Regina Ananta Putri, Dewa Ayu Dian Sawitri (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-24
publication date: 2026-06-24
starting page: 245
ending page: 256

KEABSAHAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK DI JALUR GAZA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
type: item
description: Penelitian ini membahas keabsahan penggunaan AWS dalam konflik bersenjata serta tanggung jawab hukum militer Israel sebagai pengguna AWS di Jalur Gaza. Dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang hukum internasional dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah keabsahan penggunaan Autonomous Weapon System (AWS) dan bagaimanakah tanggung jawab hukum yang harus dihadapi dalam penggunaan AWS. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem senjata otonom dengan jenis sistem human out of the loop dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas, meningkatkan risiko korban sipil dan pelanggaran kemanusiaan. Regulasi internasional saat ini belum cukup untuk mengatur penggunaan teknologi ini, yang berpotensi mengancam keamanan dan martabat manusia. Kasus serangan UAV oleh Israel di Gaza menunjukkan pelanggaran prinsip HHI, dengan penggunaan drone yang tidak membedakan dengan jelas antara kombatan dan warga sipil. Israel, yang tidak meratifikasi Statuta Roma, dianggap tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) untuk menangani pelanggaran ini, sehingga PBB berhak mendesak Dewan Keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc. Meskipun Israel tidak terikat oleh Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kata Kunci: Sistem Senjata Otonom., Unmanned Aircraft Vehicle., Hukum Humaniter Internasional., Drone. ABSTRACT This research examines the legitimacy of deploying AWS in armed conflict and the legal responsibility of the Israeli military as a user of AWS in the Gaza Strip. Utilizing a normative legal research method with a focus on international law legislation and case law, this study aims to analyze the legitimacy of AWS use and the legal responsibilities arising from their deployment. The findings suggest that human-out-of-the-loop autonomous weapon systems may violate the principles of …
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Ida Ayu Alitnetya Satwika
creator: Made Maharta Yasa
rights: Copyright (c) 2026 Ida Ayu Alitnetya Satwika, Made Maharta Yasa (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-02-21
publication date: 2026-02-21
starting page: 94
ending page: 110

MEKANISME ESCROW SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN E-AUCTION
type: item
description: Tujuan penelitian ini membahas pengaturan hukum penyelenggaraan e-Auction dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, serta menelaah mekanisme escrow sebagai instrumen hukum untuk menjamin keamanan dan kepastian transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah regulasi seperti Vendu Reglement, PMK Nomor 213/PMK.06/2020, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Auction memberikan efisiensi dan jangkauan pasar yang luas dalam perdagangan elektronik, namun masih menimbulkan risiko hukum akibat ketiadaan interaksi fisik dan potensi penipuan hingga wanprestasi. Penerapan mekanisme escrow dengan keterlibatan pihak ketiga netral (escrow agent) mampu memberikan perlindungan preventif bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap transaksi digital. Disamping kegunaannya yang menjamin keamanan, escrow belum memiliki regulasi khusus mengenai lembaga dan penyelenggara jasa escrow guna memperkuat kepastian hukum dalam penerapannya di Indonesia. Kata Kunci: Escrow, E-Auction, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal framework governing the implementation of e-Auction and consumer protection in electronic transactions, as well as analyzes the escrow mechanism as a legal instrument to ensure transactional security and legal certainty. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, reviewing several relevant regulations such as the Vendu Reglement, Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law. The findings reveal that e-Auction enhances efficiency and market reach in electronic commerce; however, it still presents legal risks due to the absence of physical interaction and the potential for fraud or breach of contract. The implementation of the escrow mechani…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Azcka Nabiel Muhammad Al Hakim
creator: Ida Bagus Yoga Raditya
rights: Copyright (c) 2026 Azcka Nabiel Muhammad Al Hakim, Ida Bagus Yoga Raditya (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
starting page: 202
ending page: 213

PERAN FIFA DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERUPA RASIALISME DI SEPAK BOLA INDONESIA
type: item
description: Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui peran FIFA dalam penegakan hukum pada kasus pelanggaran HAM berupa tindakan rasialisme khususnya yang terjadi di sepak bola Indonesia, termasuk untuk mengetahui pengaturan terkait anti-rasialisme dalam hukum internasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait anti-rasialisme sudah banyak ditetapkan dalam instrumen hukum internasional yang kemudian juga diadopsi oleh instrumen hukum FIFA. Dalam penegakan hukum terhadap kasus rasialisme, FIFA memegang peran penting sebagai pembentuk aturan, pengawas, dan penegak hukum. Peran FIFA ini dimulai dari upaya preventif hingga upaya represif terhadap tindakan rasialisme. Lebih lanjut, dalam kasus rasialisme di Indonesia, FIFA berperan secara tidak langsung yang tercermin melalui hubungan koordinatif dengan PSSI sebagai federasi nasional yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan FIFA di Indonesia. FIFA tidak menangani setiap kasus rasiliasme di sepak bola Indonesia secara langsung, tetapi mendorong PSSI untuk mengadopsi serta mengimplementasikan standar anti-rasialisme yang telah ditetapkan oleh FIFA dalam operasional Liga Indonesia. Kata Kunci: FIFA; Rasialisme; Pelanggaran HAM. ABSTRACT This article aims to examine FIFA's role in enforcing the law in cases of human rights violations in the form of racism, particularly in Indonesian football, including to determine the regulations related to anti-racism in international law. This study uses a normative legal research method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study show that regulations related to anti-racism have been widely established in international legal instruments, which have then also been adopted by FIFA legal instruments. In law enforcement against racism cases, FIFA plays an important role as a …
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: I Gede Suyoga
creator: I Gde Putra Ariana
rights: Copyright (c) 2026 I Gede Suyoga, I Gde Putra Ariana (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
starting page: 190
ending page: 201

ANALISIS KEABSAHAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM TERM OF SERVICE PLATFORM ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
type: item
description: Kajian ini disusun guna menganalisa pengaturan hukum serta keabsahan klausul eksonerasi yang kerap termuat dalam substansi maupun isi pada perjanjian elektronik, yaitu Term of Service (ToS) platform online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam kajian ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisa, klausul eksonerasi dalam Term of Service dinilai merupakan klausula yang digolongkan sebagai klausula baku terlarang berdasarkan Pasal 18 UUPK karena mengalihkan kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen, sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Klausul tersebut juga tidak memenuhi asas keadilan serta keseimbangan yang merupakan fondasi dari perlindungan konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen tetap harus dijamin melalui penerapan asas keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum, di mana penyedia usaha digital wajib menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaian sistem elektroniknya sesuai ketentuan UUPK dan UU ITE Kata Kunci: Klausul Eksonerasi, Term of Service, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Elektronik, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This study was conducted to analyze the legal provisions and validity of exoneration clauses that are commonly found in the substance and content of electronic agreements, namely the Terms of Service (ToS) of online platforms based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This study uses a normative legal research method accompanied by a regulatory approach and a conceptual approach. According to the results of the analysis, the exonerating clause in the Terms of Service is considered a prohibited standard clause based on Article 18 of the UUPK because it transfers the business operator's liability to consumers, thereby rendering it null and void. The clause also does not meet the principles of fairness and ba…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Yunita Astika
creator: Ida Bagus Yoga Raditya
rights: Copyright (c) 2026 Yunita Astika, Ida Bagus Yoga Raditya (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-24
publication date: 2026-06-24
starting page: 257
ending page: 267

KEBIJAKAN IMPOR BBM SATU PINTU PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERSAINGAN USAHA
type: item
description: Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dan implementasi kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT. Pertamina dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia, serta mengakaji apakah kebijakan transisional ini berpotensi menyebabkan praktik monopoli dalam sektor hilir migas. Metode kajian ini berbasis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan serta pendekatan konseptual, didukung analisis bahan hukum terhadap isu yang diangkat. Analisis dilakukan dengan salah satu pendekatan kebijakan publik yakni bottom up dengan model yang dikemukakan oleh Smith dan dikaji juga melalui teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones, dan variabel untuk mengukur efektivitas kebijakan ini menggunakan teori Merilee S. Grindle. Kajian ini mengetemukan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu ini menimbulkan sejumlah permasalahan implementatif seperti, ketidakseimbangan lembaga, mempersempit ruang fleksibilitas pelaku usaha swasta, dan meningkatkan resiko dominasi satu entitas dalam pasar migas nasional. Menurut hukum persaingan usaha, berkenaan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999. Namun dalam UU tersebut juga mengatur pengecualian untuk sektor usaha yang mengtur hajat hidup orang banyak yang dijalankan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini juga dapat dilegitimasi atas mandat konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian kebijakan impor satu pintu ini memiliki yuridiksi secara normatif untuk dibenarkan namun implementasinya tidak bersifat absolut melainkan tetap memperoleh pengawasan melalui KPPU. Sehingga apabila terdapat penyalahgunaan wewenang ataupun praktik monopoli yang merugikan pihak swasta, KPPU berhak untuk menindak dan melakukan evaluasi bagi PT. Pertamina dalam kerangka membentuk persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Kata Kunci: Impor BBM Satu Pintu; Kebijakan; Monopoli; Persaingan Usaha. ABSTRACT This study aims to examine the application and implementation of the one-stop fuel import policy thr…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Kadek Canca Ananda A.W.
creator: Bagus Hermanto
rights: Copyright (c) 2026 Kadek Canca Ananda A.W., Bagus Hermanto (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
starting page: 214
ending page: 228

KONFLIK KEBIJAKAN IMPOR PAKAIAN BEKAS: TANTANGAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma antara Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 dengan tarif bea No. 6/PMK.010/2022 yang memperbolehkan impor pakaian bekas dengan pembebanan sebesar 35%. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan studi literatur untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi dan dampak hukum pada pelaksanaan perdagangan impor pakaian bekas di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pelaku usaha serta aparat penegak hukum, yang pada akhirnya akan menghambat efektivitas pengendalian impor pakaian bekas. Kata Kunci: Konflik Norma, Barang Impor, Pakaian Bekas, dan Kepastian Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the conflict of norms between Article 2 section (3) letter d of the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 with the Regulation of the Minister of Finance Number 6/PMK.010/2022 which permits the import of used clothing with an import duty tariff of 35%. The method in this study uses a normative legal research method with an approach to statutory regulations and literature study to analyze regulatory inconsistencies and legal impacts on the implementation of the import trade of used clothing in Indonesia. The results of the study indicate that this conflict of norms creates legal uncertainly and confusion for business actors and law enforcement officials, which will ultimately hinder the effectiveness of controlling the import of used clothing. Key Words: Conflict of Norms, Imported Goods, Used Clothing, and Legal Certainly.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Ni Gusti Made Farizka Ega Putri
creator: Ida Bagus Yoga Raditya
rights: Copyright (c) 2026 Ni Gusti Made Farizka Ega Putri, Ida Bagus Yoga Raditya (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-18
publication date: 2026-04-18
starting page: 131
ending page: 142

KONFLIK YURISDIKSI DALAM ALIH DATA PRIBADI LINTAS NEGARA: ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PRIVASI DI INDONESIA
type: item
description: Alih data pribadi lintas negara telah menjadi tantangan serius dalam perkembangan hukum di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan layanan digital global, termasuk media sosial, cloud computing, dan platform komersial lintas batas. Data pribadi warga negara Indonesia diproses di berbagai yurisdiksi secara simultan, sehingga memunculkan persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral atau administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik yurisdiksi dan pilihan hukum dalam transfer data internasional berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), serta mengkaji keterkaitan antara alih data global dan perlindungan hak konstitusional atas privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum menyentuh aspek-aspek fundamental HPI. Ketiadaan aturan mengenai connecting factor, adequacy decision, cross-border enforcement, dan batasan terhadap choice of law berbasis kontrak mengakibatkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan privasi warga negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan kerangka HPI digital, harmonisasi dengan standar internasional seperti GDPR, serta penguatan peran negara sebagai penjaga hak privasi merupakan langkah strategis untuk menjamin perlindungan data pribadi secara efektif dan transnasional. Kata Kunci: Alih Data Pribadi; Hukum Perdata Internasional; Yurisdiksi Digital; Privasi Konstitusional; UU PDP. ABSTRACT Cross-border transfer of personal data has become a critical legal challenge in Indonesia due to the growing reliance on global digital platforms, including social media, cloud computing, and cross-border commercial services. Indonesian citizens’ personal data are simultaneously processed across multiple jurisdictions, creating legal complexities that cannot be…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Made Agus Danendra
creator: Komang Widiana Purnawan
rights: Copyright (c) 2026 Made Agus Danendra, Komang Widiana Purnawan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-24
publication date: 2026-06-24
starting page: 268
ending page: 280

EVALUASI YURIDIS TENTANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF STRICT LIABILITY, PARTISIPASI PUBLIK, DAN TATA KELOLA ANGGARAN
type: item
description: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasi awal di tahun 2025 menunjukkan kerentanan sistemik dengan terjadinya berbagai kasus keracunan massal di daerah seperti Tasikmalaya dan Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan regulasi dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak selaku penerima manfaat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yurisprudensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait mekanisme ganti rugi yang efektif. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 K/Pdt/2014 menegaskan bahwa penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) merupakan instrumen perlindungan konsumen yang paling relevan untuk diterapkan dalam program MBG. Peneliti merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola (good governance) melalui transparansi anggaran dan partisipasi publik guna memastikan akuntabilitas vendor dan keselamatan peserta didik secara berkelanjutan. Kata Kunci: MBG, Perlindungan Konsumen, Strict Liability, Putusan MA, Kepastian Hukum. ABSTRACT The Free Nutritious Meal Program (MBG), regulated under Presidential Regulation Number 83 of 2024, is a strategic government initiative to enhance human resource quality. However, early implementation in 2025 revealed systemic vulnerabilities, evidenced by mass food poisoning incidents in regions like Tasikmalaya and Jombang. This study aims to analyze the adequacy of the regulation in providing legal certainty and protection for children as beneficiaries. Using a normative legal research method and a case-law approach, the findings indicate a regulatory void regarding effective compensation mechanisms. Analysis of the Supreme Court Decision Number 2974 K/Pdt/2014 confirms that the application of the strict liability principle is the most relevant consum…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: I Kadek Angga Bratha Pratama
creator: Komang Widiana Purnawan
rights: Copyright (c) 2026 I Kadek Angga Bratha Pratama, Komang Widiana Purnawan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-18
publication date: 2026-04-18
starting page: 164
ending page: 178

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITALI
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan aset digital seperti cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT), dan data pribadi lintas batas telah menantang struktur dasar hukum perdata internasional (HPI) Indonesia yang masih bertumpu pada asas teritorial klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem kolisi hukum yang muncul akibat karakter non-teritorial aset digital, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa, Singapura, dan Jepang, penelitian ini menemukan bahwa ketidakserasian antara asas kolisi tradisional dan sifat aset digital menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian yurisdiksi, serta kendala pembuktian digital di pengadilan nasional. Selain itu, belum adanya pengakuan aset digital sebagai objek hukum menyebabkan putusan asing terkait aset digital berpotensi ditolak karena tidak kompatibel dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menawarkan konsep digital locus dan lex digitalis sebagai paradigma baru yang dapat berfungsi sebagai asas kolisi tambahan serta dasar pembaruan HPI Indonesia. Reformasi kelembagaan melalui pembentukan pedoman yudisial digital, pusat arbitrase digital, dan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti HCCH dan UNCITRAL juga diperlukan untuk menciptakan sistem HPI yang responsif dan adaptif. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model HPI modern yang mampu menjawab tantangan kompleksitas sengketa digital lintas batas. Kata Kunci: Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain; ABSTRACT The rapid expansion of digital assets—such as cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFTs), and cross-border personal data—has challenged the fundamental structure of Indonesia’s private international law (PIL), which remains anchored in traditional territorial principles. This study aims to analyze the conflict-of…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Komang Widiana Purnawan
creator: I Putu Rasmadi Arsha Putra
rights: Copyright (c) 2025 Komang Widiana Purnawan, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-24
publication date: 2025-12-24
starting page: 625
ending page: 640

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE OVERCLAIM
type: item
description: Tujuan dari penyususnan jurnal berikut guna menganalisis hingga menemukan jawaban atas pertanggungjawaban pengusaha terhadap konsumen. pengguna produk skincare overclaim mengandung zat berbahaya. Promosi skincare overclaim ini sudah menjadi kebiasaan para pengusaha agar produk laku terjual di masyarakat, yang mana sering kali menimbulakan kerugian terhadap konsumen. Dalam penyusunan penulis menggunakan metode peneleitian yuridis normatif yang pendekatannya dengan undang-indang terkait. Penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pengusaha dalam perspektif peraturan BPOM dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta guna menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum kepada pengguna skincare overclaim. Seharusnya pengusaha wajib mengikuti standarisasi yang dibuat oleh BPOM guna menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Pengusaha yang terbukti melakukan hal tersebut dapat dipidana penjara dan denda yang tercantum dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum ABSTRACT The purpose of compiling the following journal is to analyze and find answers regarding the entrepreneur's accountability toward consumers, particularly regarding skincare products that overclaim to contain harmful substances. The promotion of these overclaim skincare products has become a common practice among entrepreneurs to make their products sell in the market, which often leads to consumer losses. In this writing, the author uses a normative legal research method, approaching relevant laws and regulations. This research refers to the accountability of entrepreneurs in the perspective of BPOM regulations and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It also aims to address issues related to legal protection for users of overclaim skincare products. Entrepreneurs should comply with the standards set by BPOM to ensure consumer safety and hea…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Hening Rahayu Parasanti
creator: I Dewa Ayu Dwi Mayasari
rights: Copyright (c) 2026 Hening Rahayu Parasanti, I Dewa Ayu Dwi Mayasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-01-14
publication date: 2026-01-14
starting page: 36
ending page: 46

KETIADAAN SANKSI DALAM UU NO. 24 TAHUN 2009 TERKAIT PERJANJIAN BERBAHASA ASING: STUDY KOMPARASI PUTUSAN
type: item
description: Artikel ini bermaksud untuk memahami dasar pertimbangan hakim terhadap kasus perjanjian berbahasa asing dalam putusan tingkat pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, putusan tingkat banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, yang berbeda dengan putusan tingkat kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018 dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, serta untuk mengetahui apa akibat hukum dari perbedaan penafsiran antara hakim terkait ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Hakim dalam putusan pertama dan banding menyatakan perjanjian sewa para pihak batal demi hukum karena perjanjian sewa tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdata). Sedangkan, Hakim tingkat Kasasi menyatakan perjanjian tetap sah dan mengikat karena syarat sebab yang halal dalam perjanjian merujuk kepada substansi atau isi dari perjanjian bukan dari formalitas atau bentuk perjanjian (penggunaan bahasa). Akibat dari perbedaan putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan bagi para pihak hingga masyarakat umum. Kata Kunci: Perjanjian, Bahasa Asing, Perbedaan Putusan Hakim ABSTRACT This article aims to understand the basis of the judge's consideration of foreign language agreements in the first instance decision Number 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, the appeal decision Number 760/PDT/2017/PT. DKI, which differs from the cassation court decision No. 3230 K/Pdt/2018 regarding the use of foreign languages in contracts, as well as to determine the legal consequences of differing interpretations among judges regarding the provisions of Article 31 of Law No. 24 of 2009 on the Flag, Language…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Gusti Ayu Putu Bunga Amelia
creator: Putu Devi Yustisia Utami
rights: Copyright (c) 2026 Gusti Ayu Putu Bunga Amelia, Putu Devi Yustisia Utami (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-08-06
publication date: 2026-08-06
starting page: 281
ending page: 292

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
type: item
description: Studi ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter, khususnya pada tahap penyidikan dan pembuktian, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban. Prosedur penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif dengan strategi perundang-undangan dan konseptual, yang menitikberatkan dalam kajian norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip regulasi hukum praktik kedokteran dan perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahanisignifikani denganipembentukan MajelisiDisipliniProfesi (MDP) sebagai lembaga yang berwenang menilai pelanggaran disiplin tenaga medis. Namun, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara MDP dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada tahap pembuktian, pembuktian tindak pidana malpraktik dilakukan melalui dua metode, yakni pembuktian langsung menggunakan tolok ukur 4D (Duty, Dereliction of Duty, Direct Causation, Damage) dan pembuktian tidak langsung melalui doktrin Res ipsa loquitur. Perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis belum diatur secara khusus, namun dapat ditemukan dalam KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi peraturan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Penyidikan, Pembuktian, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This research explores the topic of legal responsibility in instances of medical negligence by doctors, emphasizing the phases of inquiry and evidence collection, along with the extent of legal safeguards available to the victims. The findings reveal that Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces significant reforms through the establishment of the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP), which is vested with the authority to assess violations of professional conduct by …
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Alodya Pramiswari Zaqy
creator: I Dewa Gede Dana Sugama
rights: Copyright (c) 2026 Alodya Pramiswari Zaqy, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-01-14
publication date: 2026-01-14
starting page: 47
ending page: 59

LEGALITAS PERJANJIAN KERJA VIRTUAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK CUTI PERDATA DI INDONESIA
type: item
description: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya sistem kerja virtual atau Work From Home (WFH) yang menjadi bagian penting dalam praktik ketenagakerjaan modern. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum terkait keabsahan perjanjian kerja dan pelaksanaan hak-hak pekerja, khususnya hak cuti. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas perjanjian kerja virtual dalam perspektif hukum perdata Indonesia berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta implikasinya terhadap hak cuti pekerja sebagaimana mengacu UUoNomori13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan analitis, serta studi dokumen hukumpprimer, sekunder, dan tersir. Hasil kajian menunjukkan perjanjian kerja virtual sah secara hukum jika memenuhi persyaratan materiil dan formil, didukung penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hak cuti pekerja tetap berlaku meskipun dalam sistem kerja jarak jauh, namun implementasinya menghadapi kendala pengawasan dan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang jelas dan kesadaran hukum dari pekerja serta pemberi kerja agar hak cuti dapat terlaksana efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan regulasi ketenagakerjaan berbasis digital yang adaptif dan menjamin perlindungan pekerja. Kata Kunci: kerja virtual, perjanjian kerja, hukum perdata, hak cuti, WFH ABSTRACT Improvements in information technology have allowed the emergence of virtual work systems or Work From Home (WFH), becoming a significant practice in modern employment. This phenomenon raises legal challenges concerning the validity of jobs agreements and the implementation of workers’ rights, particularly leave rights. This investigation seeks to examine the legalityyof virtual employmenty agreements with reference to Indonesian civil law as provided in Article 1320 of the Civil Code and its implications for workers’ leave rights as regulatediin Law Numberr 13 of 2003 and…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Putu Radishia Prameswari Putri Sumertha
creator: Dewa Gede Pradnya Yustiawan
rights: Copyright (c) 2026 Putu Radishia Prameswari Putri Sumertha, Dewa Gede Pradnya Yustiawan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-18
publication date: 2026-04-18
starting page: 143
ending page: 154

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi kriminalitas anak melalui penggunaan restorative justice dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan fokus pada hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah penulis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pidana anak memerlukan manajemen khusus, karena atribut dan psikologi anak dalam kasus tertentu menuntut perlakuan dan perlindungan yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan perilaku yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Pendekatan yang layak adalah adopsi paradigma restorative justice. Restorative justice di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Restorative justice memprioritaskan hak asasi manusia dan menilai kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaan restorative justice memerlukan upaya kerja sama antara pemerintah dan banyak pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku, sehingga mengembalikan keadaan semula. Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia. ABSTRAK This study seeks to investigate measures designed to mitigate juvenile crime through the use of restorative justice within the juvenile justice system. This research employs a normative legal methodology, concentrating on laws and regulations relevant to the author's issue. The findings of this study suggest that juvenile criminal cases need specialized management, as the attributes and psychology of children in certain instances demand distinct treatment and safeguarding, particularly concerning behaviors that may jeopardize the child's mental and physical development. A viable approach is the adoption of a restorative justice paradigm. Restorative justice in Indonesia is governed by Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Rest…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Tasya Arcelia
creator: I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
rights: Copyright (c) 2025 Tasya Arcelia, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 719
ending page: 727

DIGITAL BRAND PROTECTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL: PENEGAKKAN HAK ATAS MEREK DI PLATFORM E-COMMERCE
type: item
description: Pesatnya perkembangan perdagangan melalui platform e-commerce di Indonesia meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak atas merek, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait efektivitas perlindungan dan penegakan hak tersebut di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta tantangan penegakan hak atas merek dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam perspektif socio-legal, yang mengkaji tidak hanya norma hukum, tetapi juga implementasinya dalam praktik. Metode penelitian mengombinasikan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dengan analisis terhadap praktik penegakan hukum melalui putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur perlindungan merek dan tanggung jawab platform, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum. Penerapan asas safe harbor yang bersifat reaktif, keterbatasan mekanisme verifikasi, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan efektivitas penegakan hukum bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang bersifat preventif berbasis teknologi serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memperkuat digital brand protection di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Digital Brand Protection. ABSTRACT The rapid growth of trade through e-commerce platforms in Indonesia has increased the potential for trademark infringements, thereby raising legal issues concerning the effectiveness of trademark protection and enforcement in the digital domain. This study aims to analyze the legal protection and enforcement challenges of trademark rights using a juridical-empirical approach wit…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Kadek Sandrina Widya Pradnya
creator: Made Aditya Pramana Putra
rights: Copyright (c) 2026 Kadek Sandrina Widya Pradnya, Made Aditya Pramana Putra (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
starting page: 229
ending page: 243

PERAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2009
type: item
description: Konflik hukum antara praktisi medis dan pasien merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan. Proses penyelesaian melalui pengadilan kerap tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak serta membutuhkan durasi panjang serta biaya besar, sehingga mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa dianggap instrumen penting sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menelaah peran mediasi dalam penyelesaian konflik medis, serta menilai efektivitasnya di luar mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Berdasarkan Berdasarkan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif berbasis regulasi dan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dalam UU Kesehatan bersifat prasyarat sebelum gugatan hukum, dengan tujuan mempertahankan relasi harmonis antara para pihak dan membangun kesepakatan yang bersifat win-win solution. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, kejelasan prosedur, serta ketersediaan mediator yang kompeten di bidang kesehatan. Diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi sengketa di sektor pelayanan kesehatan. Kata kunci: mediasi, sengketa medis, UU Kesehatan, penyelesaian sengketa alternatif. ABSTRACT Disputes between health workers and patients are a phenomenon that often occurs in health care practices. Dispute resolution through litigation often does not provide a solution that satisfies both parties and is time consuming and costly. Therefore, mediation as an essential mechanism of alternative conflict resolution instrument regulated in Article 29 as stipulated under Law Number 36 of 2009 concerning Health, this study intends to examine how mediation functions in medical conflict resolution well as assess its effectiveness outside the settlement mechanism regulate…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Indah Lestari Sihotang
creator: I Putu Rasmadi Arsha Putra
rights: Copyright (c) 2025 Indah Lestari Sihotang, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 728
ending page: 738

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
type: item
description: Tujuan riset ini adalah untuk meninjau perangkat hukum internasional termasuk konvensi, protokol, dan deklarasi yang berhubungan dengan perlindungan HAM terhadap korban human trafficking, disamping itu juga mengidentifikasi fungsi lembaga internasional dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran HAM, dalam konteks khusus mengenai kejahatan perdagangan manusia (human trafficking). Riset ini menggunakan metodologi riset hukum normatif dan pendekatan legislatif. Metode ini menganalisis seluruh ketentuan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan HAM terhadap individu yang menjadi korban perdagangan orang diatur dalam hukum internasional melalui Protokol Palermo yang diresmikan oleh PBB tahun 2000. Semua isu yang berkaitan dengan perdagangan orang, misalnya eksploitasi seksual, kerja paksa, dan lainnya tercakup pada protokol ini. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan HAM juga terdapat dalam instrumen hukum seperti DUHAM, dimana hal tersebut tertera dalam pasal 4 DUHAM mengenai larangan perbudakan dan perdagangan budak. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Protokol Palermo ABSTRACT The purpose of this research is to review regulations related based on international legal instruments including relevant conventions, protocols, and declarations to the protection of human rights for sufferers of human trafficking. In addition, it also identifies the role of international institutions in monitoring and following up on human rights offenses, specifically in the context of human trafficking. This study uses normative legal research methods and a legislative approach. This method analyzes all legal provisions related to the legal topics covered. The results of the research show that the regulation of human rights protection for persons who are victims of human trafficking is regulated in international law through the Palermo Protocol, which was ratified by the United Nations in 2000. All is…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Ni Putu Pridayanti Palasari
creator: Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
rights: Copyright (c) 2026 Ni Putu Pridayanti Palasari, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-02-21
publication date: 2026-02-21
starting page: 71
ending page: 81

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH DI ERA DIGITAL TERHADAP ANCAMAN CYBER CRIME
type: item
description: Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terkait perlindungan Hukum Data Nasabah terhadap Ancaman Siber di era digital serta Perlindungan terhadap kebocoran data nasabah yang disebabkan oleh Pelaku Jasa Keuangan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepastian perlindungan hukum bagi Data Nasabah di era digital telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang - Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Penerapan perlindungan hukum ini adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Data Nasabah, Era digital, Ancaman Siber ABSTRACT This article aims to examine the legal certainty regarding the legal protection of Customer Data against Cyber ​​Threats in the digital era and Protection against customer data leaks caused by Financial Services Actors. This article uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the certainty of legal protection for Customer Data in the digital era has been regulated through Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the Civil Code and Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/20/PBI/2020 concerning Payment Systems. The implementation of …
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Devany Calista Hendrayani
creator: Dewa Ayu Dian Sawitri
rights: Copyright (c) 2026 Devany Calista Hendrayani, Dewa Ayu Dian Sawitri (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
starting page: 179
ending page: 189

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KOMERSIALISASI FANFIKSI DALAM BENTUK NOVEL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanggung jawab hukum yang dapat ditegakkan dan hukum hak cipta Indonesia terkait pemasaran fanfiction dalam bentuk buku tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan norma hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta sebagai komponen utamanya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa penjualan fanfiction dalam bentuk buku tanpa izin melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, mereka yang mengomersialkan fanfiction sebagai novel tanpa izin berisiko menghadapi hukuman perdata dan pidana. Pemegang hak cipta dapat menuntut agar penyebaran karya yang melanggar hak mereka dihentikan dan mengajukan kasus hukum untuk ganti rugi. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah hukum dan pelanggaran di masa mendatang, setiap penerbitan atau komersialisasi fanfiction dalam bentuk buku harus memiliki persetujuan tertulis dari pemilik hak cipta asli. Kata Kunci:, Fanfiksi, Hak Cipta, Komersial ABSTRACT This study aims to identify the kinds of legal liabilities that may be enforced and the Indonesian copyright laws relating to the marketing of fanfiction as books without the approval of the copyright owners. This study employs a normative legal research technique, with a statutory approach and legal norms like the Copyright Law as the primary components. The study's conclusions make it abundantly evident that selling fanfiction as books without authorization is against Article 9 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. In terms of legal liability, those who commercialize fanfiction as novels without permission risk facing civil and criminal penalties. Copyright holders can demand that the distribution of infringing works be stopped and file legal cases for damages. Therefore, to prevent future legal issues and violations, any publication or commercialization of f…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Komang Adinda Mas Permatasari Adinda
creator: Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Dian Sawitri
rights: Copyright (c) 2026 Komang Adinda Mas Permatasari Adinda, Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Dian Sawitri (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-18
publication date: 2026-04-18
starting page: 155
ending page: 163

KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
type: item
description: Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia. Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi. ABSTRACT This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation’s behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standa…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Iluh Diah Karuni
creator: Tania Novelin
rights: Copyright (c) 2025 Iluh Diah Karuni, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-24
publication date: 2025-12-24
starting page: 655
ending page: 671

PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MELALUI PERSPEKTIF THE DIFFERENCE PRINCIPLE
type: item
description: Tujuan penulisan artikel ini guna membahas dan menelaah penerapan RUU PPRT melalui pandangan prinsip keadilan John Rawls yaitu the difference principle serta pengimplementasian regulasi tersebut dari sudut pandang kepentingan PRT. Penyusunan tulisan berikut mempergunakan metode studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat kelemahan dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan hukum bagi PRT, sehingga keberadaan RUU PPRT diharapkan terjadi kesepakatan yang seimbang antara Pemberi Kerja dengan Pekerja melalui kesamaan dan kesetaraan di dalam prinsip John Rawls, sehingga mampu melindungi kedudukan PRT yang lebih lemah dari kedudukan Pemberi Kerja. Kata Kunci: The Difference Principle, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum ABSTRACT The aim of writing this article to discuss and examine the implementation of the PPRT Bill through the John Rawls' view of the principle of justice, namely the difference principle, and execution of the regulation from point of view interestsof domestic workers. The preliminaries of the following article apply a normative legal study method with a legislative approach. The research outcome explain that there are weaknesses in the Manpower Law and the Regulation of the Minister of Manpower concerning the Protection of Domestic Workers in order to offer legal protection for domestic workers, so that the existence of the PPRT Bill is expected to create a balanced agreement between Employers and Workers through equality and equality in the principles of John Rawls, so able to protect position of domestic workers who are weaker than the position of Employers. Key Words: The Difference Principle, Domestic Workers, Legal Protection
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: I Dewa Ayu Rai Suryati
creator: Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti
rights: Copyright (c) 2025 I Dewa Ayu Rai Suryati, Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 685
ending page: 695

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
type: item
description: Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya. Kata kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia ABSTRACT Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 c…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Melsy Yani Binaria Br Kaban
creator: I Made Walesa Putra
creator: I Gusti Ngurah Dharma Laksana
rights: Copyright (c) 2025 Melsy Yani Binaria Br Kaban, I Made Walesa Putra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-01
publication date: 2025-12-01
starting page: 578
ending page: 587

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)
type: item
description: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak tindakan yang berpotensi menghambat persaingan atau melanggar hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan “Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia mengidentifikasi dua pendekatan, yakni “rule of reason” dan “per se illegal” untuk menganalisis pelanggaran terhadap “Undang-Undang No 5 Tahun 1999”. Dalam kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU menerapkan pendekatan rule of reason guna mengevaluasi konsekuensi monopoli dalam pengelolaan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 dengan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan penetapan tarif tidak wajar yang merugikan eksportir. Analisis menyimpulkan bahwa “monopoli yang dilakukan PT ACK telah menciptakan hambatan persaingan dan merugikan kepentingan umum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Kata Kunci: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Benih Bening Lobster. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the impact of actions that have the potential to hinder competition or violate the law in monopolistic practices and unfair business competition, based on “Decision Number 04/KPPU-I/2021”. The research approach used is normative juridical, by examining primary legal sources such as the “Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)”, as well as secondary legal materials in the form of related literature. The study findings show that competition law in Indonesia identifies two approaches, namely “rule of reason” and “per se illegal” to analyze violations of “Law No. 5 of 1999”. In the case of PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU appli…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Ni Kadek Vionita Oktavieni
creator: Dewa Ayu Dian Sawitri
rights: Copyright (c) 2025 Ni Kadek Vionita Oktavieni, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-10-27
publication date: 2025-10-27
starting page: 440
ending page: 450

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang kerap terjadi saat aksi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ialah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijabarkan pada “Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998).” Tetapi, pada implementasinya, demonstrasi kerap berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kekerasan fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis yuridis. Sumber hukum utama mencakup KUHP dan UUD 1945, beserta regulasi relevan lainnya. Adapun sumber hukum tambahan diperoleh dari referensi ilmiah, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan hasil kajian terdahulu. Temuan studi ini mengindikasikan: pertama, individu yang melakukan kekerasan dalam kegiatan unjuk rasa dapat dimintai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Kedua, aparat penegak hukum yang bertindak menggunakan kekerasan secara tidak proporsional terhadap peserta aksi juga berpotensi dikenai sanksi pidana seperti yang termuat pada “Pasal 351 KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ketiga, terhadap kedua belah pihak, baik demonstran maupun petugas, asas perlindungan human rights harus dijadikan landasan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan secara represif, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Maka, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi protes publik wajib ditegakkan secara seimbang serta mencerminkan rasa keadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia ABSTRACT This study aims to analyze criminal liability for acts of violence that frequently occur during demons…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Elsyira Aulia Ramadhani
creator: Tania Novelin
rights: Copyright (c) 2025 Elsyira Aulia Ramadhani, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-01
publication date: 2025-12-01
starting page: 599
ending page: 612

MENGULIK FENOMENA CHILDFREE (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait fenomena childfree di Indonesia serta dampak hukumnya berdasarkan hukum adat Bali. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena childfree yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia merupakan keputusan individu untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat mengutamakan keberadaan anak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat Bali, keputusan tersebut berdampak pada tidak adanya penerus yang dapat melanjutkan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) suatu keluarga, baik dari aspek sekala (realitas) maupun niskala (kepercayaan). Kata Kunci: Childfree, Hukum Adat Bali, Swaharma, Swadikara ABSTRACT This study aims to investigate the problems related to the childfree phenomenon in Indonesia and its legal impact based on Balinese customary law. In analyzing the problem, the normative legal research method is used. The results of the study indicate that the childfree phenomenon that is currently being discussed in Indonesia is an individual decision not to have children, with various underlying factors. This decision is different from the habits of the majority of people, especially in Bali, who prioritize the existence of children in the family. In the context of Balinese customary law, this decision has an impact on the absence of successors who can continue the swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of a family, both from the aspects of sekala (reality) and niskala (belief). Keywords: Childfree, Balinese Customary Law, Swadharma, Swadikara
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Putu Darmika Susilawati
creator: A.A. Istri Eka Krisna Yanti
rights: Copyright (c) 2026 Putu Darmika Susilawati, A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-01-14
publication date: 2026-01-14
starting page: 24
ending page: 35

HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN
type: item
description: Kemajuan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan persoalan baru dalam ranah hak cipta di Indonesia. Status hukum karya yang dihasilkan oleh AI masih belum jelas, karena UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui orang maupun badan hukum sebagai pencipta. Situasi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) sekaligus ketidakpastian, terutama terkait kepemilikan, perlindungan, serta potensi komersialisasi karya berbasis AI. Studi ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi memperlihatkan bahwa AI tidak bisa diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab hukum atas karya yang AI ciptakan tetap dibebankan pada orang ataupun badan hukum yang memanfaatkan serta mengoperasikannya. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak cipta dari karya yang melibatkan AI. Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Subjek Hukum, Kekosongan Hukum. ABSTRACT The development of Artificial Intelligence (AI) has raised new issues in copyright law in Indonesia. Works produced by AI have an unclear legal status since Law Number 28 of 2014 only recognizes individuals or legal entities as creators. This situation creates a legal vacuum and uncertainty, particularly regarding ownership, protection, and the potential commercialization of AI-generated works. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that AI cannot be regarded as a legal subject; therefore, legal responsibility for AI-generated works remains with the individual or legal entity that operates and utilizes it. Consequently, regulatory reform is needed to provide legal certainty and ensure copyright protection for works involving AI. Key Words: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject, Legal Vacuum.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari
creator: Made Aditya Pramana Putra
rights: Copyright (c) 2025 Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
starting page: 696
ending page: 706

Pertanggungjawaban Ekspeditur dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) E-Commerce: Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Digital
type: item
description: Penelitian ini bermaksud mempelajari tanggung jawab ekspeditur terhadap pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran COD saat melakukan transaksi e-commerce, dengan penekanan khusus ihwal perlindungan konsumen. Metode hukum normatif, dengan melibatkan peninjauan terhadap undang-undang dan konsep hukum yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memperlihatkan, kendati perjanjian yang melibatkan sistem COD sah menurut Pasal 1320 KUHPer, posisi konsumen dalam transaksi terhitung masih lemah. Ini karena konsumen pengguna sistem pembayaran COD tidak memiliki akses langsung terhadap pertanggungjawaban dari pihak ekspeditur jika terjadi kerugian akibat kesalahan dalam layanan pengiriman. Kekosongan hukum ini menciptakan kerentanan bagi konsumen dalam mendapatkan hak-haknya. Ihwal hal tersebut, aturan yang lebih berkeadilan perlu diciptakan guna menjamin terlindunginya para pihak, terkhusus konsumen pada transaksi e-commerce. Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan di bidang hukum juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Ekspeditur, Perlindungan Hukum Konsumen, Kedudukan Hukum, E-Commerce, Cash on Delivery. ABSTRACT This research aims to study the responsibilities of couriers towards customers using the COD payment system when conducting e-commerce transactions, with a particular emphasis on consumer protection. The normative legal method, involving a review of relevant laws and legal concepts, is used in this research. The study shows that, although agreements involving the COD system are valid under Article 1320 of the Civil Code, the position of consumers in transactions remains relatively weak. This is because consumers using the COD payment system do not have direct access to accountability from the expediter in the event of loss due to errors in delivery services. This legal gap creates vulnerability for consumers in obtaining their rights. In this regard, fairer regulations need to be establish…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: I Kadek Adi Dwipayana
creator: I Made Sarjana
rights: Copyright (c) 2026 I Kadek Adi Dwipayana, I Made Sarjana (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-18
publication date: 2026-04-18
starting page: 119
ending page: 130

PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI
type: item
description: Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang yang dialami oleh konsumen dalam proses pengiriman oleh kurir, penelitian ini dikaji menggunakan hukum perdata. Dengan maraknya transaksi online dan penggunaan jasa kurir, isu kehilangan barang menjadi perhatian penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari itu, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Komposisi hukum yang akan penulis gunakan terbagi menjadi tiga bahan, yakni hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia), yang semuanya akan dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan cara studi berdasarkan dokumen yang selanjutnya diisi dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan kurir, meliputi identifikasi subjek dan objek hukum, serta bentuk-bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan barang dengan hasil Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas kehilangan barang akibat kelalaian kurir. Berdasarkan analisis hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap konsumen, sementara kurir bertanggung jawab secara internal kepada Perusahaan dan Berdasarkan prinsip hukum perdata, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mutlak kepada konsumen atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, baik secara kontraktual (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (vicarious liability). Sementara itu, kurir bertanggung jawab secara internal kepada perusahaan, dengan batasan ganti rugi yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau kemitraan. Kata Kunci : Kehilangan barang, Pertanggungjawaban Kurir, Transaksi Online, Kerugian ABSTRACT This study examines the liability of a courier for the looss of goods experienced by a consumerr during the delivery proc…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Samuel Rianju Parlindungan Sinaga
creator: I Gede Pasek Pramana
rights: Copyright (c) 2025 Samuel Rianju Parlindungan Sinaga, I Gede Pasek Pramana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-24
publication date: 2025-12-24
starting page: 641
ending page: 654

BATASAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DIKAITKAN DENGAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
type: item
description: Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, asas dominus litis menempatkan Jaksa sebagai pengendali utama proses penuntutan, namun kewenangan ini sering kali bersinggungan dengan asas diferensiasi fungsional yang menuntut pembagian peran yang tegas antara Penyidik, penuntut umum, dan Hakim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus bagaimana kewenangan yuridis Jaksa dalam menerapkan asas dominus litis, serta bagaimana batas kewenangan tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun dominus litis diakui dalam praktik dan diperkuat melalui undang-undang serta kebijakan internal Kejaksaan, belum terdapat pengaturan yuridis yang tegas mengenai batasan fungsionalnya terhadap institusi lain dalam KUHAP saat ini, yang pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketegangan antar lembaga penegak hukum, dan berpotensi melemahkan prinsip checks and balances, serta menimbulkan conflict of interest, sehingga diperlukan pembaruan hukum melalui revisi KUHAP atau peraturan antar lembaga guna menciptakan koordinasi horizontal yang akuntabel dan menjamin efektivitas sistem peradilan pidana yang adil. Kata Kunci : Pengendali Perkara. Diferensiasi Fungsional, Sistem Peradilan Pidana. ABSTRACT In the current criminal justice system in Indonesia, the dominus litis principle places the prosecutor as the main controller of the prosecution process, but this authority often intersects with the principle of functional differentiation which demands a clear division of roles between investigators, prosecutors and judges, so this research aims to specifically examine how the juridical authority of the prosecutor in applying the dominus litis principle, as well as how the limits …
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadhi
creator: Ni Nengah Adiyaryani
rights: Copyright (c) 2025 I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadhi, Ni Nengah Adiyaryani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-12-01
publication date: 2025-12-01
starting page: 569
ending page: 577