E-Journal Kertha Wicara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH WARGA NEGARA TANPA KTP-EL SAAT PEMILIHAN UMUM
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum terkait syarat menjadi Pemilih dan menggunakan hak pilih serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi warga negara tanpa KTP-el saat Pemilu. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Penelitian ini menemukan fakta bahwa untuk bisa menjadi seorang Pemilih, harus dipenuhi beberapa syarat, yakni seseorang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan termasuk anggota TNI/Polri aktif, telah berumur 17 tahun, telah menikah, atau sudah pernah menikah, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, sedangkan untuk menggunakan hak pilih, seorang Pemilih harus memiliki KTP-el. Syarat memiliki KTP-el dianggap dapat membatasi hak pilih karena tidak semua warga memperoleh KTP-el. Sehingga, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberi perlindungan hukum dengan cara memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan perekaman KTP-el sebagai alternatif jika tidak dimiliki KTP-el. Kata Kunci: Pemilih, Hak Pilih, KTP-el, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This study intends to examine legal regulations related to the requirements to become a voter and to use voting rights, and to find out the legal protection for citizens who do not possess an Electronic Identity Card during elections. This study applies a normative legal research method using statute, conceptual, and case approaches. This study found the fact that, in order to become a voter, several requirements must be fulfilled, namely that the individual must be Indonesian citizen, not an active member of the Indonesian National Armed Forces or Police, at least 17 years old, married or previously married, and not currently deprived of voting rights, meanwhile, to be able to use voting rights, a voter must possess an Electronic Identity Card. The requirement to possess an Electronic Identity Card is considered capable of limiting voting rights because not all citizens have an Electronic Identity Card. Therefore, through its ruling, the Constitutional Court provides legal protection by allowing the use of a Certificate of Electronic Identity Card Registration as an alternative when an Electronic Identity Card is not available. Key Words: Voters, Voting Rights, Electronic Identity Card, Legal Protection.
Hak Cipta (c) 2026 Ni Putu Dea Regina Ananta Putri, Dewa Ayu Dian Sawitri (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEABSAHAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK DI JALUR GAZA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Penelitian ini membahas keabsahan penggunaan AWS dalam konflik bersenjata serta tanggung jawab hukum militer Israel sebagai pengguna AWS di Jalur Gaza. Dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang hukum internasional dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah keabsahan penggunaan Autonomous Weapon System (AWS) dan bagaimanakah tanggung jawab hukum yang harus dihadapi dalam penggunaan AWS. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem senjata otonom dengan jenis sistem human out of the loop dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas, meningkatkan risiko korban sipil dan pelanggaran kemanusiaan. Regulasi internasional saat ini belum cukup untuk mengatur penggunaan teknologi ini, yang berpotensi mengancam keamanan dan martabat manusia. Kasus serangan UAV oleh Israel di Gaza menunjukkan pelanggaran prinsip HHI, dengan penggunaan drone yang tidak membedakan dengan jelas antara kombatan dan warga sipil. Israel, yang tidak meratifikasi Statuta Roma, dianggap tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) untuk menangani pelanggaran ini, sehingga PBB berhak mendesak Dewan Keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc. Meskipun Israel tidak terikat oleh Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kata Kunci: Sistem Senjata Otonom., Unmanned Aircraft Vehicle., Hukum Humaniter Internasional., Drone. ABSTRACT This research examines the legitimacy of deploying AWS in armed conflict and the legal responsibility of the Israeli military as a user of AWS in the Gaza Strip. Utilizing a normative legal research method with a focus on international law legislation and case law, this study aims to analyze the legitimacy of AWS use and the legal responsibilities arising from their deployment. The findings suggest that human-out-of-the-loop autonomous weapon systems may violate the principles of distinction and proportionality, thereby increasing the risk of civilian casualties and humanitarian violations. Existing international regulations are inadequate to govern the use of such technology, which poses a potential threat to human security and dignity. The case of UAV attacks by Israel in Gaza illustrates breaches of IHL principles, as the drones fail to make a clear distinction between combatants and civilians. Israel, having not ratified the Rome Statute, is deemed unwilling and unable to address these violations, giving the UN the authority to call on the Security Council to establish an ad hoc tribunal. Despite Israel’s non-ratification of the Rome Statute, the International Criminal Court (ICC) retains jurisdiction to prosecute international crimes, including war crimes and crimes against humanity. Keywords: Autonomous Weapon System., Unmanned Aircraft Vehicle., International Humanitarian Law., Drone.
Hak Cipta (c) 2026 Ida Ayu Alitnetya Satwika, Made Maharta Yasa (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MEKANISME ESCROW SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN E-AUCTION
Tujuan penelitian ini membahas pengaturan hukum penyelenggaraan e-Auction dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, serta menelaah mekanisme escrow sebagai instrumen hukum untuk menjamin keamanan dan kepastian transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah regulasi seperti Vendu Reglement, PMK Nomor 213/PMK.06/2020, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Auction memberikan efisiensi dan jangkauan pasar yang luas dalam perdagangan elektronik, namun masih menimbulkan risiko hukum akibat ketiadaan interaksi fisik dan potensi penipuan hingga wanprestasi. Penerapan mekanisme escrow dengan keterlibatan pihak ketiga netral (escrow agent) mampu memberikan perlindungan preventif bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap transaksi digital. Disamping kegunaannya yang menjamin keamanan, escrow belum memiliki regulasi khusus mengenai lembaga dan penyelenggara jasa escrow guna memperkuat kepastian hukum dalam penerapannya di Indonesia. Kata Kunci: Escrow, E-Auction, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal framework governing the implementation of e-Auction and consumer protection in electronic transactions, as well as analyzes the escrow mechanism as a legal instrument to ensure transactional security and legal certainty. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, reviewing several relevant regulations such as the Vendu Reglement, Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law. The findings reveal that e-Auction enhances efficiency and market reach in electronic commerce; however, it still presents legal risks due to the absence of physical interaction and the potential for fraud or breach of contract. The implementation of the escrow mechanism, involving a neutral third party (escrow agent), provides preventive protection for consumers and increases trust in digital transactions. Despite its function in ensuring transaction security, escrow in Indonesia still lacks specific regulations governing its institutions and service providers, which are necessary to strengthen legal certainty in its application. Key Words: Escrow, E-Auction, Consumer Protection
Hak Cipta (c) 2026 Azcka Nabiel Muhammad Al Hakim, Ida Bagus Yoga Raditya (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERAN FIFA DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERUPA RASIALISME DI SEPAK BOLA INDONESIA
Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui peran FIFA dalam penegakan hukum pada kasus pelanggaran HAM berupa tindakan rasialisme khususnya yang terjadi di sepak bola Indonesia, termasuk untuk mengetahui pengaturan terkait anti-rasialisme dalam hukum internasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait anti-rasialisme sudah banyak ditetapkan dalam instrumen hukum internasional yang kemudian juga diadopsi oleh instrumen hukum FIFA. Dalam penegakan hukum terhadap kasus rasialisme, FIFA memegang peran penting sebagai pembentuk aturan, pengawas, dan penegak hukum. Peran FIFA ini dimulai dari upaya preventif hingga upaya represif terhadap tindakan rasialisme. Lebih lanjut, dalam kasus rasialisme di Indonesia, FIFA berperan secara tidak langsung yang tercermin melalui hubungan koordinatif dengan PSSI sebagai federasi nasional yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan FIFA di Indonesia. FIFA tidak menangani setiap kasus rasiliasme di sepak bola Indonesia secara langsung, tetapi mendorong PSSI untuk mengadopsi serta mengimplementasikan standar anti-rasialisme yang telah ditetapkan oleh FIFA dalam operasional Liga Indonesia. Kata Kunci: FIFA; Rasialisme; Pelanggaran HAM. ABSTRACT This article aims to examine FIFA's role in enforcing the law in cases of human rights violations in the form of racism, particularly in Indonesian football, including to determine the regulations related to anti-racism in international law. This study uses a normative legal research method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study show that regulations related to anti-racism have been widely established in international legal instruments, which have then also been adopted by FIFA legal instruments. In law enforcement against racism cases, FIFA plays an important role as a rule maker, supervisor, and law enforcer. FIFA's role ranges from preventive to repressive measures against racism. Furthermore, in cases of racism in Indonesia, FIFA plays an indirect role, which is reflected in its coordination with PSSI as the national federation that acts as an extension of FIFA's policies in Indonesia. FIFA does not directly handle every case of racism in Indonesian football, but encourages PSSI to adopt and implement the anti-racism standards set by FIFA in the operation of the Indonesian League. Keywords: FIFA; Racism; Human Rights Violations.
Hak Cipta (c) 2026 I Gede Suyoga, I Gde Putra Ariana (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS KEABSAHAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM TERM OF SERVICE PLATFORM ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kajian ini disusun guna menganalisa pengaturan hukum serta keabsahan klausul eksonerasi yang kerap termuat dalam substansi maupun isi pada perjanjian elektronik, yaitu Term of Service (ToS) platform online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam kajian ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisa, klausul eksonerasi dalam Term of Service dinilai merupakan klausula yang digolongkan sebagai klausula baku terlarang berdasarkan Pasal 18 UUPK karena mengalihkan kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen, sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Klausul tersebut juga tidak memenuhi asas keadilan serta keseimbangan yang merupakan fondasi dari perlindungan konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen tetap harus dijamin melalui penerapan asas keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum, di mana penyedia usaha digital wajib menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaian sistem elektroniknya sesuai ketentuan UUPK dan UU ITE Kata Kunci: Klausul Eksonerasi, Term of Service, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Elektronik, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This study was conducted to analyze the legal provisions and validity of exoneration clauses that are commonly found in the substance and content of electronic agreements, namely the Terms of Service (ToS) of online platforms based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This study uses a normative legal research method accompanied by a regulatory approach and a conceptual approach. According to the results of the analysis, the exonerating clause in the Terms of Service is considered a prohibited standard clause based on Article 18 of the UUPK because it transfers the business operator's liability to consumers, thereby rendering it null and void. The clause also does not meet the principles of fairness and balance, which are the foundations of consumer protection. Thus, legal protection for consumers must still be guaranteed through the application of the principles of fairness, responsibility, and legal certainty, whereby digital business providers are obliged to bear the losses arising from the negligence of their electronic systems in accordance with the provisions of the UUPK and the ITE Law. Key Words: Exoneration Clause, Terms of Service, Consumer Protection, Electronic Agreement, Business Liability.
Hak Cipta (c) 2026 Yunita Astika, Ida Bagus Yoga Raditya (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEBIJAKAN IMPOR BBM SATU PINTU PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERSAINGAN USAHA
Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dan implementasi kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT. Pertamina dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia, serta mengakaji apakah kebijakan transisional ini berpotensi menyebabkan praktik monopoli dalam sektor hilir migas. Metode kajian ini berbasis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan serta pendekatan konseptual, didukung analisis bahan hukum terhadap isu yang diangkat. Analisis dilakukan dengan salah satu pendekatan kebijakan publik yakni bottom up dengan model yang dikemukakan oleh Smith dan dikaji juga melalui teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones, dan variabel untuk mengukur efektivitas kebijakan ini menggunakan teori Merilee S. Grindle. Kajian ini mengetemukan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu ini menimbulkan sejumlah permasalahan implementatif seperti, ketidakseimbangan lembaga, mempersempit ruang fleksibilitas pelaku usaha swasta, dan meningkatkan resiko dominasi satu entitas dalam pasar migas nasional. Menurut hukum persaingan usaha, berkenaan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999. Namun dalam UU tersebut juga mengatur pengecualian untuk sektor usaha yang mengtur hajat hidup orang banyak yang dijalankan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini juga dapat dilegitimasi atas mandat konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian kebijakan impor satu pintu ini memiliki yuridiksi secara normatif untuk dibenarkan namun implementasinya tidak bersifat absolut melainkan tetap memperoleh pengawasan melalui KPPU. Sehingga apabila terdapat penyalahgunaan wewenang ataupun praktik monopoli yang merugikan pihak swasta, KPPU berhak untuk menindak dan melakukan evaluasi bagi PT. Pertamina dalam kerangka membentuk persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Kata Kunci: Impor BBM Satu Pintu; Kebijakan; Monopoli; Persaingan Usaha. ABSTRACT This study aims to examine the application and implementation of the one-stop fuel import policy through PT. Pertamina from the perspective of business competition law in Indonesia, and to examine whether this transitional policy has the potential to cause monopolistic practices in the downstream oil and gas sector. This study method is based on normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by an analysis of legal materials on the issues raised. The analysis was carried out using a bottom-up public policy approach with a model proposed by Smith and also examined through the policy implementation theory by Charles O. Jones, and the variables to measure the effectiveness of this policy use the theory of Merilee S. Grindle. This study found that this one-stop fuel import policy caused a number of implementation problems such as institutional imbalance, narrowing the flexibility space for private business actors, and increasing the risk of domination by one entity in the national oil and gas market. According to business competition law, it is related to Article 17 paragraphs (1) and (2) of Law No. 5 of 1999. However, the law also regulates exceptions for business sectors that regulate the livelihoods of many people which are run by BUMNs appointed by the government. This can also be legitimized by the constitutional mandate, namely Article 33 of the 1945 Constitution. Thus, this one-door import policy has normative jurisdiction to be justified, but its implementation is not absolute and still receives oversight through the KPPU. Therefore, if there is an abuse of authority or monopolistic practices that are detrimental to the private sector, the KPPU has the right to take action and conduct an evaluation for PT. Pertamina in the framework of establishing healthy business competition in Indonesia. Key Words: One-Stop Fuel Imports, Policy, Monopoly, Business Competition.
Hak Cipta (c) 2026 Kadek Canca Ananda A.W., Bagus Hermanto (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KONFLIK KEBIJAKAN IMPOR PAKAIAN BEKAS: TANTANGAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma antara Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 dengan tarif bea No. 6/PMK.010/2022 yang memperbolehkan impor pakaian bekas dengan pembebanan sebesar 35%. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan studi literatur untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi dan dampak hukum pada pelaksanaan perdagangan impor pakaian bekas di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pelaku usaha serta aparat penegak hukum, yang pada akhirnya akan menghambat efektivitas pengendalian impor pakaian bekas. Kata Kunci: Konflik Norma, Barang Impor, Pakaian Bekas, dan Kepastian Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the conflict of norms between Article 2 section (3) letter d of the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 with the Regulation of the Minister of Finance Number 6/PMK.010/2022 which permits the import of used clothing with an import duty tariff of 35%. The method in this study uses a normative legal research method with an approach to statutory regulations and literature study to analyze regulatory inconsistencies and legal impacts on the implementation of the import trade of used clothing in Indonesia. The results of the study indicate that this conflict of norms creates legal uncertainly and confusion for business actors and law enforcement officials, which will ultimately hinder the effectiveness of controlling the import of used clothing. Key Words: Conflict of Norms, Imported Goods, Used Clothing, and Legal Certainly.
Hak Cipta (c) 2026 Ni Gusti Made Farizka Ega Putri, Ida Bagus Yoga Raditya (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KONFLIK YURISDIKSI DALAM ALIH DATA PRIBADI LINTAS NEGARA: ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PRIVASI DI INDONESIA
Alih data pribadi lintas negara telah menjadi tantangan serius dalam perkembangan hukum di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan layanan digital global, termasuk media sosial, cloud computing, dan platform komersial lintas batas. Data pribadi warga negara Indonesia diproses di berbagai yurisdiksi secara simultan, sehingga memunculkan persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral atau administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik yurisdiksi dan pilihan hukum dalam transfer data internasional berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), serta mengkaji keterkaitan antara alih data global dan perlindungan hak konstitusional atas privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum menyentuh aspek-aspek fundamental HPI. Ketiadaan aturan mengenai connecting factor, adequacy decision, cross-border enforcement, dan batasan terhadap choice of law berbasis kontrak mengakibatkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan privasi warga negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan kerangka HPI digital, harmonisasi dengan standar internasional seperti GDPR, serta penguatan peran negara sebagai penjaga hak privasi merupakan langkah strategis untuk menjamin perlindungan data pribadi secara efektif dan transnasional. Kata Kunci: Alih Data Pribadi; Hukum Perdata Internasional; Yurisdiksi Digital; Privasi Konstitusional; UU PDP. ABSTRACT Cross-border transfer of personal data has become a critical legal challenge in Indonesia due to the growing reliance on global digital platforms, including social media, cloud computing, and cross-border commercial services. Indonesian citizens’ personal data are simultaneously processed across multiple jurisdictions, creating legal complexities that cannot be fully addressed through sectoral or administrative approaches alone. This study aims to examine jurisdictional conflicts and choice-of-law issues in international data transfers from the perspective of Private International Law (PIL), and to assess the interaction between global data flows and the constitutional right to privacy guaranteed under Article 28G(1) of the 1945 Constitution. Using a normative legal research method supported by statutory, case-based, and conceptual approaches, this study finds that Indonesia’s Personal Data Protection Law (PDP Law) does not adequately regulate fundamental PIL elements. The absence of rules on connecting factors, adequacy decisions, cross-border enforcement mechanisms, and limitations on contract-based choice of law has resulted in legal uncertainty and insufficient protection of citizens’ privacy rights. This study concludes that establishing a comprehensive digital PIL framework, harmonizing domestic regulations with international standards such as the GDPR, and strengthening the role of the state as the guardian of privacy are essential measures to ensure effective and transnational protection of personal data. Keywords: Cross-Border Data Transfer; Private International Law;Digital Jurisdiction, Constitutional Privacy;Data Protection Law.
Hak Cipta (c) 2026 Made Agus Danendra, Komang Widiana Purnawan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
EVALUASI YURIDIS TENTANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF STRICT LIABILITY, PARTISIPASI PUBLIK, DAN TATA KELOLA ANGGARAN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasi awal di tahun 2025 menunjukkan kerentanan sistemik dengan terjadinya berbagai kasus keracunan massal di daerah seperti Tasikmalaya dan Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan regulasi dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak selaku penerima manfaat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yurisprudensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait mekanisme ganti rugi yang efektif. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 K/Pdt/2014 menegaskan bahwa penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) merupakan instrumen perlindungan konsumen yang paling relevan untuk diterapkan dalam program MBG. Peneliti merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola (good governance) melalui transparansi anggaran dan partisipasi publik guna memastikan akuntabilitas vendor dan keselamatan peserta didik secara berkelanjutan. Kata Kunci: MBG, Perlindungan Konsumen, Strict Liability, Putusan MA, Kepastian Hukum. ABSTRACT The Free Nutritious Meal Program (MBG), regulated under Presidential Regulation Number 83 of 2024, is a strategic government initiative to enhance human resource quality. However, early implementation in 2025 revealed systemic vulnerabilities, evidenced by mass food poisoning incidents in regions like Tasikmalaya and Jombang. This study aims to analyze the adequacy of the regulation in providing legal certainty and protection for children as beneficiaries. Using a normative legal research method and a case-law approach, the findings indicate a regulatory void regarding effective compensation mechanisms. Analysis of the Supreme Court Decision Number 2974 K/Pdt/2014 confirms that the application of the strict liability principle is the most relevant consumer protection instrument for the MBG program. The study recommends strengthening good governance through budget transparency and public participation to ensure vendor accountability and student safety sustainably. Keywords: MBG, Consumer Protection, Strict Liability, Supreme Court Decision, Legal Certainty
Hak Cipta (c) 2026 I Kadek Angga Bratha Pratama, Komang Widiana Purnawan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITALI
ABSTRAK Perkembangan aset digital seperti cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT), dan data pribadi lintas batas telah menantang struktur dasar hukum perdata internasional (HPI) Indonesia yang masih bertumpu pada asas teritorial klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem kolisi hukum yang muncul akibat karakter non-teritorial aset digital, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa, Singapura, dan Jepang, penelitian ini menemukan bahwa ketidakserasian antara asas kolisi tradisional dan sifat aset digital menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian yurisdiksi, serta kendala pembuktian digital di pengadilan nasional. Selain itu, belum adanya pengakuan aset digital sebagai objek hukum menyebabkan putusan asing terkait aset digital berpotensi ditolak karena tidak kompatibel dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menawarkan konsep digital locus dan lex digitalis sebagai paradigma baru yang dapat berfungsi sebagai asas kolisi tambahan serta dasar pembaruan HPI Indonesia. Reformasi kelembagaan melalui pembentukan pedoman yudisial digital, pusat arbitrase digital, dan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti HCCH dan UNCITRAL juga diperlukan untuk menciptakan sistem HPI yang responsif dan adaptif. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model HPI modern yang mampu menjawab tantangan kompleksitas sengketa digital lintas batas. Kata Kunci: Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain; ABSTRACT The rapid expansion of digital assets—such as cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFTs), and cross-border personal data—has challenged the fundamental structure of Indonesia’s private international law (PIL), which remains anchored in traditional territorial principles. This study aims to analyze the conflict-of-law issues arising from the non-territorial nature of digital assets and examine their implications for the recognition and enforcement of foreign judgments in Indonesia. Employing a normative legal approach combined with comparative analysis of jurisdictions such as the European Union, Singapore, and Japan, this research finds that the incompatibility between classical conflict-of-law doctrines and the characteristics of digital assets results in normative gaps, jurisdictional uncertainty, and evidentiary challenges within Indonesian courts. The absence of legal recognition of digital assets as property further increases the risk of foreign judgments being denied enforcement due to incompatibility with domestic legal concepts. This study proposes digital locus and lex digitalis as new paradigms to function as supplementary conflict-of-law principles and as the foundation for reforming Indonesia’s PIL framework. Institutional reforms—including the development of judicial guidelines for digital evidence, the establishment of a national digital arbitration center, and active participation in international forums such as HCCH and UNCITRAL—are essential to build a responsive and adaptive PIL system. Overall, the study contributes to the development of a modern PIL model capable of addressing the complexities of cross-border digital disputes. Keywords: Digital assets; Private International Law; Conflict of laws; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;
Hak Cipta (c) 2025 Komang Widiana Purnawan, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE OVERCLAIM
Tujuan dari penyususnan jurnal berikut guna menganalisis hingga menemukan jawaban atas pertanggungjawaban pengusaha terhadap konsumen. pengguna produk skincare overclaim mengandung zat berbahaya. Promosi skincare overclaim ini sudah menjadi kebiasaan para pengusaha agar produk laku terjual di masyarakat, yang mana sering kali menimbulakan kerugian terhadap konsumen. Dalam penyusunan penulis menggunakan metode peneleitian yuridis normatif yang pendekatannya dengan undang-indang terkait. Penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pengusaha dalam perspektif peraturan BPOM dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta guna menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum kepada pengguna skincare overclaim. Seharusnya pengusaha wajib mengikuti standarisasi yang dibuat oleh BPOM guna menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Pengusaha yang terbukti melakukan hal tersebut dapat dipidana penjara dan denda yang tercantum dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum ABSTRACT The purpose of compiling the following journal is to analyze and find answers regarding the entrepreneur's accountability toward consumers, particularly regarding skincare products that overclaim to contain harmful substances. The promotion of these overclaim skincare products has become a common practice among entrepreneurs to make their products sell in the market, which often leads to consumer losses. In this writing, the author uses a normative legal research method, approaching relevant laws and regulations. This research refers to the accountability of entrepreneurs in the perspective of BPOM regulations and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It also aims to address issues related to legal protection for users of overclaim skincare products. Entrepreneurs should comply with the standards set by BPOM to ensure consumer safety and health. Entrepreneurs proven to commit such acts may face imprisonment and fines as stipulated in Law Number 8. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, Legal Liability
Hak Cipta (c) 2026 Hening Rahayu Parasanti, I Dewa Ayu Dwi Mayasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
Studi ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter, khususnya pada tahap penyidikan dan pembuktian, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban. Prosedur penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif dengan strategi perundang-undangan dan konseptual, yang menitikberatkan dalam kajian norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip regulasi hukum praktik kedokteran dan perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahanisignifikani denganipembentukan MajelisiDisipliniProfesi (MDP) sebagai lembaga yang berwenang menilai pelanggaran disiplin tenaga medis. Namun, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara MDP dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada tahap pembuktian, pembuktian tindak pidana malpraktik dilakukan melalui dua metode, yakni pembuktian langsung menggunakan tolok ukur 4D (Duty, Dereliction of Duty, Direct Causation, Damage) dan pembuktian tidak langsung melalui doktrin Res ipsa loquitur. Perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis belum diatur secara khusus, namun dapat ditemukan dalam KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi peraturan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Penyidikan, Pembuktian, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This research explores the topic of legal responsibility in instances of medical negligence by doctors, emphasizing the phases of inquiry and evidence collection, along with the extent of legal safeguards available to the victims. The findings reveal that Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces significant reforms through the establishment of the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP), which is vested with the authority to assess violations of professional conduct by medical practitioners. However, overlapping jurisdictions between the MDP and law enforcement investigators, as provided under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), create potential conflicts that may hinder the effectiveness of criminal justice processes. In the evidentiary phase, acts of medical malpractice may be proven through two approaches: direct evidence applying the 4D standard (Duty, Derelictioniof iDuty, Direct Causation, and iDamage) and indirect evidence based on the doctrine of res ipsa loquitur. Currently, there is no comprehensive statutory framework specifically regulating the legal protection of victims of medical malpractice; instead, relevant provisions are dispersed across the Criminal Code (KUHP), the Health Law, the Medical Practice Law, and other related regulations. This study underscores the urgent need for regulatory reform and harmonization to ensure equitable justice for victims. Keywords: Medical Malpractice, Criminal Liability, Investigation, Evidence, Legal Protection.
Hak Cipta (c) 2026 Alodya Pramiswari Zaqy, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
LEGALITAS PERJANJIAN KERJA VIRTUAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK CUTI PERDATA DI INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya sistem kerja virtual atau Work From Home (WFH) yang menjadi bagian penting dalam praktik ketenagakerjaan modern. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum terkait keabsahan perjanjian kerja dan pelaksanaan hak-hak pekerja, khususnya hak cuti. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas perjanjian kerja virtual dalam perspektif hukum perdata Indonesia berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta implikasinya terhadap hak cuti pekerja sebagaimana mengacu UUoNomori13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan analitis, serta studi dokumen hukumpprimer, sekunder, dan tersir. Hasil kajian menunjukkan perjanjian kerja virtual sah secara hukum jika memenuhi persyaratan materiil dan formil, didukung penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hak cuti pekerja tetap berlaku meskipun dalam sistem kerja jarak jauh, namun implementasinya menghadapi kendala pengawasan dan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang jelas dan kesadaran hukum dari pekerja serta pemberi kerja agar hak cuti dapat terlaksana efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan regulasi ketenagakerjaan berbasis digital yang adaptif dan menjamin perlindungan pekerja. Kata Kunci: kerja virtual, perjanjian kerja, hukum perdata, hak cuti, WFH ABSTRACT Improvements in information technology have allowed the emergence of virtual work systems or Work From Home (WFH), becoming a significant practice in modern employment. This phenomenon raises legal challenges concerning the validity of jobs agreements and the implementation of workers’ rights, particularly leave rights. This investigation seeks to examine the legalityyof virtual employmenty agreements with reference to Indonesian civil law as provided in Article 1320 of the Civil Code and its implications for workers’ leave rights as regulatediin Law Numberr 13 of 2003 and Law Numbere6 of 2023. This study applies a normative methodology utilizing statutory, conceptual, and analytical approaches, backed by primary, secondary, and tertiaryilegal sources.The findings indicate that virtual employment agreements are legally valid if they meet material and formal requirements, supported by certified electronic signatures. Workers’ leave rights remain applicable in remote work systems, although their implementation faces challenges in supervision and record-keeping. Therefore, clear technical guidelines and legal awareness from both employees and employers are necessary to ensure effective leave fulfillment. This study contributes academically to the development of adaptive digital labor regulations that protect workers’ rights. Key Words: virtual work, employment agreement, civil law, leave rights, WFH
Hak Cipta (c) 2026 Putu Radishia Prameswari Putri Sumertha, Dewa Gede Pradnya Yustiawan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi kriminalitas anak melalui penggunaan restorative justice dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan fokus pada hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah penulis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pidana anak memerlukan manajemen khusus, karena atribut dan psikologi anak dalam kasus tertentu menuntut perlakuan dan perlindungan yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan perilaku yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Pendekatan yang layak adalah adopsi paradigma restorative justice. Restorative justice di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Restorative justice memprioritaskan hak asasi manusia dan menilai kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaan restorative justice memerlukan upaya kerja sama antara pemerintah dan banyak pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku, sehingga mengembalikan keadaan semula. Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia. ABSTRAK This study seeks to investigate measures designed to mitigate juvenile crime through the use of restorative justice within the juvenile justice system. This research employs a normative legal methodology, concentrating on laws and regulations relevant to the author's issue. The findings of this study suggest that juvenile criminal cases need specialized management, as the attributes and psychology of children in certain instances demand distinct treatment and safeguarding, particularly concerning behaviors that may jeopardize the child's mental and physical development. A viable approach is the adoption of a restorative justice paradigm. Restorative justice in Indonesia is governed by Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Restorative justice prioritizes human rights and assesses the requirements of victims, offenders, and the community. The execution of restorative justice necessitates cooperative efforts among the government and many stakeholders to establish a favorable atmosphere for the reconciliation of conflicts between victims and offenders, thereby reinstating the original state. Keywords: Juvenile Crime, Restorative Justice, Human Rights.
Hak Cipta (c) 2025 Tasya Arcelia, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
DIGITAL BRAND PROTECTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL: PENEGAKKAN HAK ATAS MEREK DI PLATFORM E-COMMERCE
Pesatnya perkembangan perdagangan melalui platform e-commerce di Indonesia meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak atas merek, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait efektivitas perlindungan dan penegakan hak tersebut di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta tantangan penegakan hak atas merek dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam perspektif socio-legal, yang mengkaji tidak hanya norma hukum, tetapi juga implementasinya dalam praktik. Metode penelitian mengombinasikan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dengan analisis terhadap praktik penegakan hukum melalui putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur perlindungan merek dan tanggung jawab platform, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum. Penerapan asas safe harbor yang bersifat reaktif, keterbatasan mekanisme verifikasi, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan efektivitas penegakan hukum bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang bersifat preventif berbasis teknologi serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memperkuat digital brand protection di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Digital Brand Protection. ABSTRACT The rapid growth of trade through e-commerce platforms in Indonesia has increased the potential for trademark infringements, thereby raising legal issues concerning the effectiveness of trademark protection and enforcement in the digital domain. This study aims to analyze the legal protection and enforcement challenges of trademark rights using a juridical-empirical approach within a socio-legal perspective, which examines not only legal norms but also their implementation in practice. The research method combines a literature review of relevant legal frameworks, including Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Government Regulation Number 80 of 2019 on Electronic Commerce, with an analysis of law enforcement practices through court decisions, scholarly works, and institutional reports. The findings indicate that although the regulatory framework has established provisions for trademark protection and platform liability, its implementation still faces significant challenges related to legal substance, enforcement structure, and legal culture. The application of the reactive safe harbor principle, limitations in verification mechanisms, and weak coordination among stakeholders contribute to the varying effectiveness of law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen preventive, technology-based policies and enhance multi-stakeholder collaboration to improve digital brand protection in Indonesia. Key Words: Intellectual Property Law; Trademark Rights; Digital Brand Protection
Hak Cipta (c) 2026 Kadek Sandrina Widya Pradnya, Made Aditya Pramana Putra (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2009
Konflik hukum antara praktisi medis dan pasien merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan. Proses penyelesaian melalui pengadilan kerap tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak serta membutuhkan durasi panjang serta biaya besar, sehingga mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa dianggap instrumen penting sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menelaah peran mediasi dalam penyelesaian konflik medis, serta menilai efektivitasnya di luar mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Berdasarkan Berdasarkan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif berbasis regulasi dan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dalam UU Kesehatan bersifat prasyarat sebelum gugatan hukum, dengan tujuan mempertahankan relasi harmonis antara para pihak dan membangun kesepakatan yang bersifat win-win solution. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, kejelasan prosedur, serta ketersediaan mediator yang kompeten di bidang kesehatan. Diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi sengketa di sektor pelayanan kesehatan. Kata kunci: mediasi, sengketa medis, UU Kesehatan, penyelesaian sengketa alternatif. ABSTRACT Disputes between health workers and patients are a phenomenon that often occurs in health care practices. Dispute resolution through litigation often does not provide a solution that satisfies both parties and is time consuming and costly. Therefore, mediation as an essential mechanism of alternative conflict resolution instrument regulated in Article 29 as stipulated under Law Number 36 of 2009 concerning Health, this study intends to examine how mediation functions in medical conflict resolution well as assess its effectiveness outside the settlement mechanism regulated as stated under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR. The study applies a legal-normative method using legislative and conceptual analyses. The findings indicate that mediation as stipulated in the Health Law is mandatory before taking legal action, with the aim of maintaining good relations between the disputing parties and creating a win-win solution. However, its implementation still faces challenges, especially regarding the implementation mechanism, clarity of procedures, and the availability of competent mediators in the health sector. More detailed implementing regulations are needed so that mediation can function optimally as a dispute solution in the health care sector. Keywords: mediation, medical dispute, Health Law, alternative dispute resolution.
Hak Cipta (c) 2025 Indah Lestari Sihotang, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Tujuan riset ini adalah untuk meninjau perangkat hukum internasional termasuk konvensi, protokol, dan deklarasi yang berhubungan dengan perlindungan HAM terhadap korban human trafficking, disamping itu juga mengidentifikasi fungsi lembaga internasional dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran HAM, dalam konteks khusus mengenai kejahatan perdagangan manusia (human trafficking). Riset ini menggunakan metodologi riset hukum normatif dan pendekatan legislatif. Metode ini menganalisis seluruh ketentuan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan HAM terhadap individu yang menjadi korban perdagangan orang diatur dalam hukum internasional melalui Protokol Palermo yang diresmikan oleh PBB tahun 2000. Semua isu yang berkaitan dengan perdagangan orang, misalnya eksploitasi seksual, kerja paksa, dan lainnya tercakup pada protokol ini. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan HAM juga terdapat dalam instrumen hukum seperti DUHAM, dimana hal tersebut tertera dalam pasal 4 DUHAM mengenai larangan perbudakan dan perdagangan budak. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Protokol Palermo ABSTRACT The purpose of this research is to review regulations related based on international legal instruments including relevant conventions, protocols, and declarations to the protection of human rights for sufferers of human trafficking. In addition, it also identifies the role of international institutions in monitoring and following up on human rights offenses, specifically in the context of human trafficking. This study uses normative legal research methods and a legislative approach. This method analyzes all legal provisions related to the legal topics covered. The results of the research show that the regulation of human rights protection for persons who are victims of human trafficking is regulated in international law through the Palermo Protocol, which was ratified by the United Nations in 2000. All issues related to human trafficking, such as sexual exploitation, forced labor, and others are covered in this protocol. In addition, regulations regarding human rights protection are also found in legal instruments such as the UDHR, where this is stated in Article 4 of the UDHR regarding the prohibition of slavery and the slave trade. Key Words: Human Rights, Human Trafficking, Protocol Palermo
Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Hak Cipta (c) 2026 Ni Putu Pridayanti Palasari, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH DI ERA DIGITAL TERHADAP ANCAMAN CYBER CRIME
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terkait perlindungan Hukum Data Nasabah terhadap Ancaman Siber di era digital serta Perlindungan terhadap kebocoran data nasabah yang disebabkan oleh Pelaku Jasa Keuangan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepastian perlindungan hukum bagi Data Nasabah di era digital telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang - Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Penerapan perlindungan hukum ini adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Data Nasabah, Era digital, Ancaman Siber ABSTRACT This article aims to examine the legal certainty regarding the legal protection of Customer Data against Cyber ​​Threats in the digital era and Protection against customer data leaks caused by Financial Services Actors. This article uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the certainty of legal protection for Customer Data in the digital era has been regulated through Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the Civil Code and Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/20/PBI/2020 concerning Payment Systems. The implementation of this legal protection is crucial to prevent data misuse by irresponsible parties. Key Words: Legal Certainty, Legal Protection, Customer Data, Digital Era, Cyber ​​Threats
Hak Cipta (c) 2026 Devany Calista Hendrayani, Dewa Ayu Dian Sawitri (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KOMERSIALISASI FANFIKSI DALAM BENTUK NOVEL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanggung jawab hukum yang dapat ditegakkan dan hukum hak cipta Indonesia terkait pemasaran fanfiction dalam bentuk buku tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan norma hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta sebagai komponen utamanya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa penjualan fanfiction dalam bentuk buku tanpa izin melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, mereka yang mengomersialkan fanfiction sebagai novel tanpa izin berisiko menghadapi hukuman perdata dan pidana. Pemegang hak cipta dapat menuntut agar penyebaran karya yang melanggar hak mereka dihentikan dan mengajukan kasus hukum untuk ganti rugi. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah hukum dan pelanggaran di masa mendatang, setiap penerbitan atau komersialisasi fanfiction dalam bentuk buku harus memiliki persetujuan tertulis dari pemilik hak cipta asli. Kata Kunci:, Fanfiksi, Hak Cipta, Komersial ABSTRACT This study aims to identify the kinds of legal liabilities that may be enforced and the Indonesian copyright laws relating to the marketing of fanfiction as books without the approval of the copyright owners. This study employs a normative legal research technique, with a statutory approach and legal norms like the Copyright Law as the primary components. The study's conclusions make it abundantly evident that selling fanfiction as books without authorization is against Article 9 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. In terms of legal liability, those who commercialize fanfiction as novels without permission risk facing civil and criminal penalties. Copyright holders can demand that the distribution of infringing works be stopped and file legal cases for damages. Therefore, to prevent future legal issues and violations, any publication or commercialization of fanfiction in book form must have the written consent of the original copyright owner. Keywords: Fanfiction, Copyright, Commercial.
Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Dian Sawitri
Hak Cipta (c) 2026 Komang Adinda Mas Permatasari Adinda, Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Dian Sawitri (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia. Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi. ABSTRACT This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation’s behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standard of proof and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system. Key Words: Corporation, legal subject, criminal liability, corruption offense.
Hak Cipta (c) 2025 Iluh Diah Karuni, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MELALUI PERSPEKTIF THE DIFFERENCE PRINCIPLE
Tujuan penulisan artikel ini guna membahas dan menelaah penerapan RUU PPRT melalui pandangan prinsip keadilan John Rawls yaitu the difference principle serta pengimplementasian regulasi tersebut dari sudut pandang kepentingan PRT. Penyusunan tulisan berikut mempergunakan metode studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat kelemahan dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan hukum bagi PRT, sehingga keberadaan RUU PPRT diharapkan terjadi kesepakatan yang seimbang antara Pemberi Kerja dengan Pekerja melalui kesamaan dan kesetaraan di dalam prinsip John Rawls, sehingga mampu melindungi kedudukan PRT yang lebih lemah dari kedudukan Pemberi Kerja. Kata Kunci: The Difference Principle, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum ABSTRACT The aim of writing this article to discuss and examine the implementation of the PPRT Bill through the John Rawls' view of the principle of justice, namely the difference principle, and execution of the regulation from point of view interestsof domestic workers. The preliminaries of the following article apply a normative legal study method with a legislative approach. The research outcome explain that there are weaknesses in the Manpower Law and the Regulation of the Minister of Manpower concerning the Protection of Domestic Workers in order to offer legal protection for domestic workers, so that the existence of the PPRT Bill is expected to create a balanced agreement between Employers and Workers through equality and equality in the principles of John Rawls, so able to protect position of domestic workers who are weaker than the position of Employers. Key Words: The Difference Principle, Domestic Workers, Legal Protection
Hak Cipta (c) 2025 I Dewa Ayu Rai Suryati, Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya. Kata kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia ABSTRACT Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Existing regulations regarding sanctions for perpetrators may not be implemented in accordance with existing regulations due to several factors. Catcalling is a fairly serious problem in Indonesia, and although considered normal and common, it can have a significant impact on its victims. Keywords: Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Indonesian criminal law
Hak Cipta (c) 2025 Melsy Yani Binaria Br Kaban, I Made Walesa Putra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak tindakan yang berpotensi menghambat persaingan atau melanggar hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan “Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia mengidentifikasi dua pendekatan, yakni “rule of reason” dan “per se illegal” untuk menganalisis pelanggaran terhadap “Undang-Undang No 5 Tahun 1999”. Dalam kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU menerapkan pendekatan rule of reason guna mengevaluasi konsekuensi monopoli dalam pengelolaan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 dengan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan penetapan tarif tidak wajar yang merugikan eksportir. Analisis menyimpulkan bahwa “monopoli yang dilakukan PT ACK telah menciptakan hambatan persaingan dan merugikan kepentingan umum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Kata Kunci: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Benih Bening Lobster. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the impact of actions that have the potential to hinder competition or violate the law in monopolistic practices and unfair business competition, based on “Decision Number 04/KPPU-I/2021”. The research approach used is normative juridical, by examining primary legal sources such as the “Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)”, as well as secondary legal materials in the form of related literature. The study findings show that competition law in Indonesia identifies two approaches, namely “rule of reason” and “per se illegal” to analyze violations of “Law No. 5 of 1999”. In the case of PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU applied the rule of reason approach to evaluate the consequences of monopoly in managing the export transportation of Lobster Clear Seeds (BBL). PT ACK was found to have violated Article 17 by controlling more than 50% of the market share and setting unreasonable tariffs that harmed exporters. The analysis concluded that “PT ACK's monopoly has created barriers to competition and harmed the public interest, thus fulfilling the elements of violation as stipulated in the law”. Key Words: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoly, Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission, Lobster Clear Seed.
Hak Cipta (c) 2025 Ni Kadek Vionita Oktavieni, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang kerap terjadi saat aksi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ialah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijabarkan pada “Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998).” Tetapi, pada implementasinya, demonstrasi kerap berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kekerasan fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis yuridis. Sumber hukum utama mencakup KUHP dan UUD 1945, beserta regulasi relevan lainnya. Adapun sumber hukum tambahan diperoleh dari referensi ilmiah, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan hasil kajian terdahulu. Temuan studi ini mengindikasikan: pertama, individu yang melakukan kekerasan dalam kegiatan unjuk rasa dapat dimintai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Kedua, aparat penegak hukum yang bertindak menggunakan kekerasan secara tidak proporsional terhadap peserta aksi juga berpotensi dikenai sanksi pidana seperti yang termuat pada “Pasal 351 KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ketiga, terhadap kedua belah pihak, baik demonstran maupun petugas, asas perlindungan human rights harus dijadikan landasan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan secara represif, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Maka, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi protes publik wajib ditegakkan secara seimbang serta mencerminkan rasa keadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia ABSTRACT This study aims to analyze criminal liability for acts of violence that frequently occur during demonstrations in Indonesia. Demonstrations are a constitutional right of citizens as outlined in "Article 28 of the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public." However, in practice, demonstrations often escalate into anarchic acts that culminate in the destruction of public facilities and physical violence, thus giving rise to legal issues. This study applies a normative legal approach with statutory, conceptual, and juridical analysis methods. The primary legal sources include the 1945 Indonesian Criminal Code (KUHP dan UUD) and other relevant regulations. Additional legal sources are obtained from scientific references, academic publications, court decisions, and previous studies. The findings of this study indicate: first, individuals who commit violence during demonstrations can be held criminally responsible under Articles 170 and 406 of the Indonesian Criminal Code. Second, law enforcement officers who use disproportionate violence against demonstrators are also potentially subject to criminal sanctions as stipulated in “Article 351 of the Criminal Code and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.” Third, for both parties, both demonstrators and officers, the principle of human rights protection must be the basis for the law enforcement process. Thus, criminal law does not only play a repressive role, but also serves as a means of maintaining harmony between freedom of expression and social stability. Therefore, the application of criminal liability in the context of public protests must be enforced in a balanced manner and reflect a sense of justice. Keywords: Criminal liability; Violent acts; Demonstration; Law enforcement officers; Human rights
Hak Cipta (c) 2025 Elsyira Aulia Ramadhani, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MENGULIK FENOMENA CHILDFREE (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait fenomena childfree di Indonesia serta dampak hukumnya berdasarkan hukum adat Bali. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena childfree yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia merupakan keputusan individu untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat mengutamakan keberadaan anak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat Bali, keputusan tersebut berdampak pada tidak adanya penerus yang dapat melanjutkan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) suatu keluarga, baik dari aspek sekala (realitas) maupun niskala (kepercayaan). Kata Kunci: Childfree, Hukum Adat Bali, Swaharma, Swadikara ABSTRACT This study aims to investigate the problems related to the childfree phenomenon in Indonesia and its legal impact based on Balinese customary law. In analyzing the problem, the normative legal research method is used. The results of the study indicate that the childfree phenomenon that is currently being discussed in Indonesia is an individual decision not to have children, with various underlying factors. This decision is different from the habits of the majority of people, especially in Bali, who prioritize the existence of children in the family. In the context of Balinese customary law, this decision has an impact on the absence of successors who can continue the swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of a family, both from the aspects of sekala (reality) and niskala (belief). Keywords: Childfree, Balinese Customary Law, Swadharma, Swadikara
Hak Cipta (c) 2026 Putu Darmika Susilawati, A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN
Kemajuan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan persoalan baru dalam ranah hak cipta di Indonesia. Status hukum karya yang dihasilkan oleh AI masih belum jelas, karena UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui orang maupun badan hukum sebagai pencipta. Situasi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) sekaligus ketidakpastian, terutama terkait kepemilikan, perlindungan, serta potensi komersialisasi karya berbasis AI. Studi ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi memperlihatkan bahwa AI tidak bisa diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab hukum atas karya yang AI ciptakan tetap dibebankan pada orang ataupun badan hukum yang memanfaatkan serta mengoperasikannya. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak cipta dari karya yang melibatkan AI. Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Subjek Hukum, Kekosongan Hukum. ABSTRACT The development of Artificial Intelligence (AI) has raised new issues in copyright law in Indonesia. Works produced by AI have an unclear legal status since Law Number 28 of 2014 only recognizes individuals or legal entities as creators. This situation creates a legal vacuum and uncertainty, particularly regarding ownership, protection, and the potential commercialization of AI-generated works. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that AI cannot be regarded as a legal subject; therefore, legal responsibility for AI-generated works remains with the individual or legal entity that operates and utilizes it. Consequently, regulatory reform is needed to provide legal certainty and ensure copyright protection for works involving AI. Key Words: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject, Legal Vacuum.
Hak Cipta (c) 2025 Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pertanggungjawaban Ekspeditur dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) E-Commerce: Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Digital
Penelitian ini bermaksud mempelajari tanggung jawab ekspeditur terhadap pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran COD saat melakukan transaksi e-commerce, dengan penekanan khusus ihwal perlindungan konsumen. Metode hukum normatif, dengan melibatkan peninjauan terhadap undang-undang dan konsep hukum yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memperlihatkan, kendati perjanjian yang melibatkan sistem COD sah menurut Pasal 1320 KUHPer, posisi konsumen dalam transaksi terhitung masih lemah. Ini karena konsumen pengguna sistem pembayaran COD tidak memiliki akses langsung terhadap pertanggungjawaban dari pihak ekspeditur jika terjadi kerugian akibat kesalahan dalam layanan pengiriman. Kekosongan hukum ini menciptakan kerentanan bagi konsumen dalam mendapatkan hak-haknya. Ihwal hal tersebut, aturan yang lebih berkeadilan perlu diciptakan guna menjamin terlindunginya para pihak, terkhusus konsumen pada transaksi e-commerce. Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan di bidang hukum juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Ekspeditur, Perlindungan Hukum Konsumen, Kedudukan Hukum, E-Commerce, Cash on Delivery. ABSTRACT This research aims to study the responsibilities of couriers towards customers using the COD payment system when conducting e-commerce transactions, with a particular emphasis on consumer protection. The normative legal method, involving a review of relevant laws and legal concepts, is used in this research. The study shows that, although agreements involving the COD system are valid under Article 1320 of the Civil Code, the position of consumers in transactions remains relatively weak. This is because consumers using the COD payment system do not have direct access to accountability from the expediter in the event of loss due to errors in delivery services. This legal gap creates vulnerability for consumers in obtaining their rights. In this regard, fairer regulations need to be established to ensure the protection of the parties involved, especially consumers in e-commerce transactions. Along with advancements in technology, changes in the legal field are also necessary to provide better legal certainty. Keywords: Expeditor Liability, Consumer Legal Protection, Legal Standing, E-Commerce, Cash on Delivery.
Hak Cipta (c) 2026 I Kadek Adi Dwipayana, I Made Sarjana (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang yang dialami oleh konsumen dalam proses pengiriman oleh kurir, penelitian ini dikaji menggunakan hukum perdata. Dengan maraknya transaksi online dan penggunaan jasa kurir, isu kehilangan barang menjadi perhatian penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari itu, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Komposisi hukum yang akan penulis gunakan terbagi menjadi tiga bahan, yakni hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia), yang semuanya akan dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan cara studi berdasarkan dokumen yang selanjutnya diisi dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan kurir, meliputi identifikasi subjek dan objek hukum, serta bentuk-bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan barang dengan hasil Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas kehilangan barang akibat kelalaian kurir. Berdasarkan analisis hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap konsumen, sementara kurir bertanggung jawab secara internal kepada Perusahaan dan Berdasarkan prinsip hukum perdata, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mutlak kepada konsumen atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, baik secara kontraktual (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (vicarious liability). Sementara itu, kurir bertanggung jawab secara internal kepada perusahaan, dengan batasan ganti rugi yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau kemitraan. Kata Kunci : Kehilangan barang, Pertanggungjawaban Kurir, Transaksi Online, Kerugian ABSTRACT This study examines the liability of a courier for the looss of goods experienced by a consumerr during the delivery process, using a civil law approach. With the proliferation of online transactions and courier services, the issue of lost goods has become a significant concern for both consumers and businesses. A conceptual approach is used to gain a deep understanding of key legal concepts such as legal liability, breach of contract, tort, compensation, and consumer protection. The legal materials used by the author are divided into three types—primary (legislation), secondary (books, journals, legal articles), and tertiary (dictionaries, encyclopedias)—which were all collected through a literature review using a document study, followed by a qualitative analysis. This research aims to analyze the legal basis for the courier company's liability, including the identification of legal subjects and objects, as well as the forms of loss that may arise from lost goods. Based on the legal analysis, the courier company has strict liability toward the consumer for the loss of goods caused by a courier’s negligence, whether it is based on contract (wanprestasi) or tort (vicarious liability). Meanwhile, the courier is responsible internally to the company, with limitations on compensation as stipulated in their employment or partnership agreement. Key words : Loss of goods, Corporate liability, Online transaction, Damages or losses
Hak Cipta (c) 2025 Samuel Rianju Parlindungan Sinaga, I Gede Pasek Pramana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
BATASAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DIKAITKAN DENGAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, asas dominus litis menempatkan Jaksa sebagai pengendali utama proses penuntutan, namun kewenangan ini sering kali bersinggungan dengan asas diferensiasi fungsional yang menuntut pembagian peran yang tegas antara Penyidik, penuntut umum, dan Hakim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus bagaimana kewenangan yuridis Jaksa dalam menerapkan asas dominus litis, serta bagaimana batas kewenangan tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun dominus litis diakui dalam praktik dan diperkuat melalui undang-undang serta kebijakan internal Kejaksaan, belum terdapat pengaturan yuridis yang tegas mengenai batasan fungsionalnya terhadap institusi lain dalam KUHAP saat ini, yang pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketegangan antar lembaga penegak hukum, dan berpotensi melemahkan prinsip checks and balances, serta menimbulkan conflict of interest, sehingga diperlukan pembaruan hukum melalui revisi KUHAP atau peraturan antar lembaga guna menciptakan koordinasi horizontal yang akuntabel dan menjamin efektivitas sistem peradilan pidana yang adil. Kata Kunci : Pengendali Perkara. Diferensiasi Fungsional, Sistem Peradilan Pidana. ABSTRACT In the current criminal justice system in Indonesia, the dominus litis principle places the prosecutor as the main controller of the prosecution process, but this authority often intersects with the principle of functional differentiation which demands a clear division of roles between investigators, prosecutors and judges, so this research aims to specifically examine how the juridical authority of the prosecutor in applying the dominus litis principle, as well as how the limits of this authority when associated with the principle of functional differentiation in the current criminal procedure law system in Indonesia. This research uses normative legal research methods through statutory and conceptual approaches and analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study found that although dominus litis is recognized in practice and strengthened through laws and internal policies of the prosecutor's office, there is no firm juridical regulation regarding its functional limits to other institutions in the current KUHAP, which ultimately leads to overlapping authority, tensions between law enforcement agencies, and has the potential to weaken the principle of checks and balances, as well as causing conflicts of interest, so that legal reform is needed through revision of the KUHAP or inter-agency regulations to create accountable horizontal coordination and ensure the effectiveness of a fair criminal justice system. Key Words: Dominus litis. Functional Differentiation, Criminal Justice System.
Hak Cipta (c) 2025 I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadhi, Ni Nengah Adiyaryani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum dan kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saksi mahkota, merujuk pada terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama, sering digunakan ketika bukti yang ada terbatas, meskipun keberadaannya tidak diatur secara detail dalam KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada undang-undang dan analisis yuridis. Temuan dari penelitian ini menyoroti bahwa keberadaan saksi mahkota menciptakan dilema, karena di satu sisi dianggap krusial untuk mengungkapkan kebenaran substansial dan menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain dapat berpotensi berlawanan dengan prinsip non self-incrimination yang tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. UU No. 31/2014 pada Pasal 10A menjadi landasan hukum bagi saksi mahkota untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman. Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 1986 K/Pid/1989, mengizinkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat berkas perkara dipisah (splitsing), sementara keputusan lain menolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, praktik saksi mahkota masih cenderung bersifat kasuistik dan memerlukan peraturan yang lebih komprehensif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa serta memenuhi kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana. Kata Kunci: Saksi Mahkota, Perlindungan Hukum, Kedudukan, Sistem Peradilan Pidana ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the legal protection aspects and the position of crown witnesses in the criminal justice process in Indonesia. Crown witnesses, referring to defendants who testify against other defendants in the same case, are often used when the available evidence is limited, although their existence is not regulated in detail in the Criminal Procedure Code. The method used in this study is a normative legal approach with a focus on statutes and juridical analysis. The findings of this study highlight that the existence of crown witnesses creates a dilemma, because on the one hand they are considered crucial to revealing substantial truths and upholding justice, but on the other hand they can potentially conflict with the principle of non-self-incrimination as stated in Article 66 and Article 189 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. Law No. 31/2014 in Article 10A is the legal basis for crown witnesses to receive protection and rewards in the form of reduced sentences. Jurisprudence from the Supreme Court, such as Decision No. 1986 K/Pid/1989, permits the use of crown witnesses on the condition that the case file is separated (splitting), while other decisions reject it because it is considered contrary to the principle of fair trial. Thus, the practice of crown witnesses still tends to be casuistic and requires more comprehensive regulations to guarantee the protection of human rights for the accused and meet the need for evidence in criminal cases. Key Words: Crown Witnss, Legal Protection, Position, Criminal Justice System
Hak Cipta (c) 2025 Luh Devi Naesila Putri, Devi Marlita Martana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0