E-Journal Kertha Wicara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
KEABSAHAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK DI JALUR GAZA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Penelitian ini membahas keabsahan penggunaan AWS dalam konflik bersenjata serta tanggung jawab hukum militer Israel sebagai pengguna AWS di Jalur Gaza. Dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang hukum internasional dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah keabsahan penggunaan Autonomous Weapon System (AWS) dan bagaimanakah tanggung jawab hukum yang harus dihadapi dalam penggunaan AWS. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem senjata otonom dengan jenis sistem human out of the loop dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas, meningkatkan risiko korban sipil dan pelanggaran kemanusiaan. Regulasi internasional saat ini belum cukup untuk mengatur penggunaan teknologi ini, yang berpotensi mengancam keamanan dan martabat manusia. Kasus serangan UAV oleh Israel di Gaza menunjukkan pelanggaran prinsip HHI, dengan penggunaan drone yang tidak membedakan dengan jelas antara kombatan dan warga sipil. Israel, yang tidak meratifikasi Statuta Roma, dianggap tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) untuk menangani pelanggaran ini, sehingga PBB berhak mendesak Dewan Keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc. Meskipun Israel tidak terikat oleh Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kata Kunci: Sistem Senjata Otonom., Unmanned Aircraft Vehicle., Hukum Humaniter Internasional., Drone. ABSTRACT This research examines the legitimacy of deploying AWS in armed conflict and the legal responsibility of the Israeli military as a user of AWS in the Gaza Strip. Utilizing a normative legal research method with a focus on international law legislation and case law, this study aims to analyze the legitimacy of AWS use and the legal responsibilities arising from their deployment. The findings suggest that human-out-of-the-loop autonomous weapon systems may violate the principles of distinction and proportionality, thereby increasing the risk of civilian casualties and humanitarian violations. Existing international regulations are inadequate to govern the use of such technology, which poses a potential threat to human security and dignity. The case of UAV attacks by Israel in Gaza illustrates breaches of IHL principles, as the drones fail to make a clear distinction between combatants and civilians. Israel, having not ratified the Rome Statute, is deemed unwilling and unable to address these violations, giving the UN the authority to call on the Security Council to establish an ad hoc tribunal. Despite Israel’s non-ratification of the Rome Statute, the International Criminal Court (ICC) retains jurisdiction to prosecute international crimes, including war crimes and crimes against humanity. Keywords: Autonomous Weapon System., Unmanned Aircraft Vehicle., International Humanitarian Law., Drone.
Hak Cipta (c) 2026 Ida Ayu Alitnetya Satwika, Made Maharta Yasa (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITALI
ABSTRAK Perkembangan aset digital seperti cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT), dan data pribadi lintas batas telah menantang struktur dasar hukum perdata internasional (HPI) Indonesia yang masih bertumpu pada asas teritorial klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem kolisi hukum yang muncul akibat karakter non-teritorial aset digital, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa, Singapura, dan Jepang, penelitian ini menemukan bahwa ketidakserasian antara asas kolisi tradisional dan sifat aset digital menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian yurisdiksi, serta kendala pembuktian digital di pengadilan nasional. Selain itu, belum adanya pengakuan aset digital sebagai objek hukum menyebabkan putusan asing terkait aset digital berpotensi ditolak karena tidak kompatibel dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menawarkan konsep digital locus dan lex digitalis sebagai paradigma baru yang dapat berfungsi sebagai asas kolisi tambahan serta dasar pembaruan HPI Indonesia. Reformasi kelembagaan melalui pembentukan pedoman yudisial digital, pusat arbitrase digital, dan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti HCCH dan UNCITRAL juga diperlukan untuk menciptakan sistem HPI yang responsif dan adaptif. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model HPI modern yang mampu menjawab tantangan kompleksitas sengketa digital lintas batas. Kata Kunci: Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain; ABSTRACT The rapid expansion of digital assets—such as cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFTs), and cross-border personal data—has challenged the fundamental structure of Indonesia’s private international law (PIL), which remains anchored in traditional territorial principles. This study aims to analyze the conflict-of-law issues arising from the non-territorial nature of digital assets and examine their implications for the recognition and enforcement of foreign judgments in Indonesia. Employing a normative legal approach combined with comparative analysis of jurisdictions such as the European Union, Singapore, and Japan, this research finds that the incompatibility between classical conflict-of-law doctrines and the characteristics of digital assets results in normative gaps, jurisdictional uncertainty, and evidentiary challenges within Indonesian courts. The absence of legal recognition of digital assets as property further increases the risk of foreign judgments being denied enforcement due to incompatibility with domestic legal concepts. This study proposes digital locus and lex digitalis as new paradigms to function as supplementary conflict-of-law principles and as the foundation for reforming Indonesia’s PIL framework. Institutional reforms—including the development of judicial guidelines for digital evidence, the establishment of a national digital arbitration center, and active participation in international forums such as HCCH and UNCITRAL—are essential to build a responsive and adaptive PIL system. Overall, the study contributes to the development of a modern PIL model capable of addressing the complexities of cross-border digital disputes. Keywords: Digital assets; Private International Law; Conflict of laws; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;
Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;
Hak Cipta (c) 2025 Komang Widiana Purnawan, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE OVERCLAIM
Tujuan dari penyususnan jurnal berikut guna menganalisis hingga menemukan jawaban atas pertanggungjawaban pengusaha terhadap konsumen. pengguna produk skincare overclaim mengandung zat berbahaya. Promosi skincare overclaim ini sudah menjadi kebiasaan para pengusaha agar produk laku terjual di masyarakat, yang mana sering kali menimbulakan kerugian terhadap konsumen. Dalam penyusunan penulis menggunakan metode peneleitian yuridis normatif yang pendekatannya dengan undang-indang terkait. Penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pengusaha dalam perspektif peraturan BPOM dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta guna menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum kepada pengguna skincare overclaim. Seharusnya pengusaha wajib mengikuti standarisasi yang dibuat oleh BPOM guna menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Pengusaha yang terbukti melakukan hal tersebut dapat dipidana penjara dan denda yang tercantum dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum ABSTRACT The purpose of compiling the following journal is to analyze and find answers regarding the entrepreneur's accountability toward consumers, particularly regarding skincare products that overclaim to contain harmful substances. The promotion of these overclaim skincare products has become a common practice among entrepreneurs to make their products sell in the market, which often leads to consumer losses. In this writing, the author uses a normative legal research method, approaching relevant laws and regulations. This research refers to the accountability of entrepreneurs in the perspective of BPOM regulations and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It also aims to address issues related to legal protection for users of overclaim skincare products. Entrepreneurs should comply with the standards set by BPOM to ensure consumer safety and health. Entrepreneurs proven to commit such acts may face imprisonment and fines as stipulated in Law Number 8. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, Legal Liability
Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum
Hak Cipta (c) 2026 Hening Rahayu Parasanti, I Dewa Ayu Dwi Mayasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
Studi ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter, khususnya pada tahap penyidikan dan pembuktian, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban. Prosedur penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif dengan strategi perundang-undangan dan konseptual, yang menitikberatkan dalam kajian norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip regulasi hukum praktik kedokteran dan perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahanisignifikani denganipembentukan MajelisiDisipliniProfesi (MDP) sebagai lembaga yang berwenang menilai pelanggaran disiplin tenaga medis. Namun, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara MDP dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada tahap pembuktian, pembuktian tindak pidana malpraktik dilakukan melalui dua metode, yakni pembuktian langsung menggunakan tolok ukur 4D (Duty, Dereliction of Duty, Direct Causation, Damage) dan pembuktian tidak langsung melalui doktrin Res ipsa loquitur. Perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis belum diatur secara khusus, namun dapat ditemukan dalam KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi peraturan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Penyidikan, Pembuktian, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This research explores the topic of legal responsibility in instances of medical negligence by doctors, emphasizing the phases of inquiry and evidence collection, along with the extent of legal safeguards available to the victims. The findings reveal that Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces significant reforms through the establishment of the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP), which is vested with the authority to assess violations of professional conduct by medical practitioners. However, overlapping jurisdictions between the MDP and law enforcement investigators, as provided under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), create potential conflicts that may hinder the effectiveness of criminal justice processes. In the evidentiary phase, acts of medical malpractice may be proven through two approaches: direct evidence applying the 4D standard (Duty, Derelictioniof iDuty, Direct Causation, and iDamage) and indirect evidence based on the doctrine of res ipsa loquitur. Currently, there is no comprehensive statutory framework specifically regulating the legal protection of victims of medical malpractice; instead, relevant provisions are dispersed across the Criminal Code (KUHP), the Health Law, the Medical Practice Law, and other related regulations. This study underscores the urgent need for regulatory reform and harmonization to ensure equitable justice for victims. Keywords: Medical Malpractice, Criminal Liability, Investigation, Evidence, Legal Protection.
Hak Cipta (c) 2026 Alodya Pramiswari Zaqy, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi kriminalitas anak melalui penggunaan restorative justice dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan fokus pada hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah penulis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pidana anak memerlukan manajemen khusus, karena atribut dan psikologi anak dalam kasus tertentu menuntut perlakuan dan perlindungan yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan perilaku yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Pendekatan yang layak adalah adopsi paradigma restorative justice. Restorative justice di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Restorative justice memprioritaskan hak asasi manusia dan menilai kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaan restorative justice memerlukan upaya kerja sama antara pemerintah dan banyak pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku, sehingga mengembalikan keadaan semula. Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia. ABSTRAK This study seeks to investigate measures designed to mitigate juvenile crime through the use of restorative justice within the juvenile justice system. This research employs a normative legal methodology, concentrating on laws and regulations relevant to the author's issue. The findings of this study suggest that juvenile criminal cases need specialized management, as the attributes and psychology of children in certain instances demand distinct treatment and safeguarding, particularly concerning behaviors that may jeopardize the child's mental and physical development. A viable approach is the adoption of a restorative justice paradigm. Restorative justice in Indonesia is governed by Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Restorative justice prioritizes human rights and assesses the requirements of victims, offenders, and the community. The execution of restorative justice necessitates cooperative efforts among the government and many stakeholders to establish a favorable atmosphere for the reconciliation of conflicts between victims and offenders, thereby reinstating the original state. Keywords: Juvenile Crime, Restorative Justice, Human Rights.
Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia.
Juvenile Crime, Restorative Justice, Human Rights.
Hak Cipta (c) 2025 Tasya Arcelia, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2009
Konflik hukum antara praktisi medis dan pasien merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan. Proses penyelesaian melalui pengadilan kerap tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak serta membutuhkan durasi panjang serta biaya besar, sehingga mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa dianggap instrumen penting sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menelaah peran mediasi dalam penyelesaian konflik medis, serta menilai efektivitasnya di luar mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Berdasarkan Berdasarkan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif berbasis regulasi dan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dalam UU Kesehatan bersifat prasyarat sebelum gugatan hukum, dengan tujuan mempertahankan relasi harmonis antara para pihak dan membangun kesepakatan yang bersifat win-win solution. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, kejelasan prosedur, serta ketersediaan mediator yang kompeten di bidang kesehatan. Diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi sengketa di sektor pelayanan kesehatan. Kata kunci: mediasi, sengketa medis, UU Kesehatan, penyelesaian sengketa alternatif. ABSTRACT Disputes between health workers and patients are a phenomenon that often occurs in health care practices. Dispute resolution through litigation often does not provide a solution that satisfies both parties and is time consuming and costly. Therefore, mediation as an essential mechanism of alternative conflict resolution instrument regulated in Article 29 as stipulated under Law Number 36 of 2009 concerning Health, this study intends to examine how mediation functions in medical conflict resolution well as assess its effectiveness outside the settlement mechanism regulated as stated under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR. The study applies a legal-normative method using legislative and conceptual analyses. The findings indicate that mediation as stipulated in the Health Law is mandatory before taking legal action, with the aim of maintaining good relations between the disputing parties and creating a win-win solution. However, its implementation still faces challenges, especially regarding the implementation mechanism, clarity of procedures, and the availability of competent mediators in the health sector. More detailed implementing regulations are needed so that mediation can function optimally as a dispute solution in the health care sector. Keywords: mediation, medical dispute, Health Law, alternative dispute resolution.
mediasi, sengketa medis, UU Kesehatan, penyelesaian sengketa alternatif.
Hak Cipta (c) 2025 Indah Lestari Sihotang, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Tujuan riset ini adalah untuk meninjau perangkat hukum internasional termasuk konvensi, protokol, dan deklarasi yang berhubungan dengan perlindungan HAM terhadap korban human trafficking, disamping itu juga mengidentifikasi fungsi lembaga internasional dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran HAM, dalam konteks khusus mengenai kejahatan perdagangan manusia (human trafficking). Riset ini menggunakan metodologi riset hukum normatif dan pendekatan legislatif. Metode ini menganalisis seluruh ketentuan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan HAM terhadap individu yang menjadi korban perdagangan orang diatur dalam hukum internasional melalui Protokol Palermo yang diresmikan oleh PBB tahun 2000. Semua isu yang berkaitan dengan perdagangan orang, misalnya eksploitasi seksual, kerja paksa, dan lainnya tercakup pada protokol ini. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan HAM juga terdapat dalam instrumen hukum seperti DUHAM, dimana hal tersebut tertera dalam pasal 4 DUHAM mengenai larangan perbudakan dan perdagangan budak. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Protokol Palermo ABSTRACT The purpose of this research is to review regulations related based on international legal instruments including relevant conventions, protocols, and declarations to the protection of human rights for sufferers of human trafficking. In addition, it also identifies the role of international institutions in monitoring and following up on human rights offenses, specifically in the context of human trafficking. This study uses normative legal research methods and a legislative approach. This method analyzes all legal provisions related to the legal topics covered. The results of the research show that the regulation of human rights protection for persons who are victims of human trafficking is regulated in international law through the Palermo Protocol, which was ratified by the United Nations in 2000. All issues related to human trafficking, such as sexual exploitation, forced labor, and others are covered in this protocol. In addition, regulations regarding human rights protection are also found in legal instruments such as the UDHR, where this is stated in Article 4 of the UDHR regarding the prohibition of slavery and the slave trade. Key Words: Human Rights, Human Trafficking, Protocol Palermo
Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Protokol Palermo
Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Hak Cipta (c) 2026 Ni Putu Pridayanti Palasari, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia. Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi. ABSTRACT This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation’s behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standard of proof and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system. Key Words: Corporation, legal subject, criminal liability, corruption offense.
Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi.
Hak Cipta (c) 2025 Iluh Diah Karuni, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MELALUI PERSPEKTIF THE DIFFERENCE PRINCIPLE
Tujuan penulisan artikel ini guna membahas dan menelaah penerapan RUU PPRT melalui pandangan prinsip keadilan John Rawls yaitu the difference principle serta pengimplementasian regulasi tersebut dari sudut pandang kepentingan PRT. Penyusunan tulisan berikut mempergunakan metode studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat kelemahan dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan hukum bagi PRT, sehingga keberadaan RUU PPRT diharapkan terjadi kesepakatan yang seimbang antara Pemberi Kerja dengan Pekerja melalui kesamaan dan kesetaraan di dalam prinsip John Rawls, sehingga mampu melindungi kedudukan PRT yang lebih lemah dari kedudukan Pemberi Kerja. Kata Kunci: The Difference Principle, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum ABSTRACT The aim of writing this article to discuss and examine the implementation of the PPRT Bill through the John Rawls' view of the principle of justice, namely the difference principle, and execution of the regulation from point of view interestsof domestic workers. The preliminaries of the following article apply a normative legal study method with a legislative approach. The research outcome explain that there are weaknesses in the Manpower Law and the Regulation of the Minister of Manpower concerning the Protection of Domestic Workers in order to offer legal protection for domestic workers, so that the existence of the PPRT Bill is expected to create a balanced agreement between Employers and Workers through equality and equality in the principles of John Rawls, so able to protect position of domestic workers who are weaker than the position of Employers. Key Words: The Difference Principle, Domestic Workers, Legal Protection
The Difference Principle, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum
Hak Cipta (c) 2025 I Dewa Ayu Rai Suryati, Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya. Kata kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia ABSTRACT Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Existing regulations regarding sanctions for perpetrators may not be implemented in accordance with existing regulations due to several factors. Catcalling is a fairly serious problem in Indonesia, and although considered normal and common, it can have a significant impact on its victims. Keywords: Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Indonesian criminal law
Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia
Hak Cipta (c) 2025 Melsy Yani Binaria Br Kaban, I Made Walesa Putra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak tindakan yang berpotensi menghambat persaingan atau melanggar hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan “Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia mengidentifikasi dua pendekatan, yakni “rule of reason” dan “per se illegal” untuk menganalisis pelanggaran terhadap “Undang-Undang No 5 Tahun 1999”. Dalam kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU menerapkan pendekatan rule of reason guna mengevaluasi konsekuensi monopoli dalam pengelolaan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 dengan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan penetapan tarif tidak wajar yang merugikan eksportir. Analisis menyimpulkan bahwa “monopoli yang dilakukan PT ACK telah menciptakan hambatan persaingan dan merugikan kepentingan umum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Kata Kunci: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Benih Bening Lobster. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the impact of actions that have the potential to hinder competition or violate the law in monopolistic practices and unfair business competition, based on “Decision Number 04/KPPU-I/2021”. The research approach used is normative juridical, by examining primary legal sources such as the “Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)”, as well as secondary legal materials in the form of related literature. The study findings show that competition law in Indonesia identifies two approaches, namely “rule of reason” and “per se illegal” to analyze violations of “Law No. 5 of 1999”. In the case of PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU applied the rule of reason approach to evaluate the consequences of monopoly in managing the export transportation of Lobster Clear Seeds (BBL). PT ACK was found to have violated Article 17 by controlling more than 50% of the market share and setting unreasonable tariffs that harmed exporters. The analysis concluded that “PT ACK's monopoly has created barriers to competition and harmed the public interest, thus fulfilling the elements of violation as stipulated in the law”. Key Words: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoly, Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission, Lobster Clear Seed.
Rule of Reason, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Benih Bening Lobster.
Hak Cipta (c) 2025 Ni Kadek Vionita Oktavieni, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang kerap terjadi saat aksi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ialah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijabarkan pada “Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998).” Tetapi, pada implementasinya, demonstrasi kerap berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kekerasan fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis yuridis. Sumber hukum utama mencakup KUHP dan UUD 1945, beserta regulasi relevan lainnya. Adapun sumber hukum tambahan diperoleh dari referensi ilmiah, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan hasil kajian terdahulu. Temuan studi ini mengindikasikan: pertama, individu yang melakukan kekerasan dalam kegiatan unjuk rasa dapat dimintai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Kedua, aparat penegak hukum yang bertindak menggunakan kekerasan secara tidak proporsional terhadap peserta aksi juga berpotensi dikenai sanksi pidana seperti yang termuat pada “Pasal 351 KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ketiga, terhadap kedua belah pihak, baik demonstran maupun petugas, asas perlindungan human rights harus dijadikan landasan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan secara represif, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Maka, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi protes publik wajib ditegakkan secara seimbang serta mencerminkan rasa keadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia ABSTRACT This study aims to analyze criminal liability for acts of violence that frequently occur during demonstrations in Indonesia. Demonstrations are a constitutional right of citizens as outlined in "Article 28 of the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public." However, in practice, demonstrations often escalate into anarchic acts that culminate in the destruction of public facilities and physical violence, thus giving rise to legal issues. This study applies a normative legal approach with statutory, conceptual, and juridical analysis methods. The primary legal sources include the 1945 Indonesian Criminal Code (KUHP dan UUD) and other relevant regulations. Additional legal sources are obtained from scientific references, academic publications, court decisions, and previous studies. The findings of this study indicate: first, individuals who commit violence during demonstrations can be held criminally responsible under Articles 170 and 406 of the Indonesian Criminal Code. Second, law enforcement officers who use disproportionate violence against demonstrators are also potentially subject to criminal sanctions as stipulated in “Article 351 of the Criminal Code and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.” Third, for both parties, both demonstrators and officers, the principle of human rights protection must be the basis for the law enforcement process. Thus, criminal law does not only play a repressive role, but also serves as a means of maintaining harmony between freedom of expression and social stability. Therefore, the application of criminal liability in the context of public protests must be enforced in a balanced manner and reflect a sense of justice. Keywords: Criminal liability; Violent acts; Demonstration; Law enforcement officers; Human rights
Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia
Hak Cipta (c) 2025 Elsyira Aulia Ramadhani, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MENGULIK FENOMENA CHILDFREE (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait fenomena childfree di Indonesia serta dampak hukumnya berdasarkan hukum adat Bali. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena childfree yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia merupakan keputusan individu untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat mengutamakan keberadaan anak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat Bali, keputusan tersebut berdampak pada tidak adanya penerus yang dapat melanjutkan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) suatu keluarga, baik dari aspek sekala (realitas) maupun niskala (kepercayaan). Kata Kunci: Childfree, Hukum Adat Bali, Swaharma, Swadikara ABSTRACT This study aims to investigate the problems related to the childfree phenomenon in Indonesia and its legal impact based on Balinese customary law. In analyzing the problem, the normative legal research method is used. The results of the study indicate that the childfree phenomenon that is currently being discussed in Indonesia is an individual decision not to have children, with various underlying factors. This decision is different from the habits of the majority of people, especially in Bali, who prioritize the existence of children in the family. In the context of Balinese customary law, this decision has an impact on the absence of successors who can continue the swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of a family, both from the aspects of sekala (reality) and niskala (belief). Keywords: Childfree, Balinese Customary Law, Swadharma, Swadikara
Hak Cipta (c) 2026 Putu Darmika Susilawati, A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0