E-Journal Kertha Wicara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITALI
ABSTRAK Perkembangan aset digital seperti cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT), dan data pribadi lintas batas telah menantang struktur dasar hukum perdata internasional (HPI) Indonesia yang masih bertumpu pada asas teritorial klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem kolisi hukum yang muncul akibat karakter non-teritorial aset digital, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa, Singapura, dan Jepang, penelitian ini menemukan bahwa ketidakserasian antara asas kolisi tradisional dan sifat aset digital menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian yurisdiksi, serta kendala pembuktian digital di pengadilan nasional. Selain itu, belum adanya pengakuan aset digital sebagai objek hukum menyebabkan putusan asing terkait aset digital berpotensi ditolak karena tidak kompatibel dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menawarkan konsep digital locus dan lex digitalis sebagai paradigma baru yang dapat berfungsi sebagai asas kolisi tambahan serta dasar pembaruan HPI Indonesia. Reformasi kelembagaan melalui pembentukan pedoman yudisial digital, pusat arbitrase digital, dan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti HCCH dan UNCITRAL juga diperlukan untuk menciptakan sistem HPI yang responsif dan adaptif. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model HPI modern yang mampu menjawab tantangan kompleksitas sengketa digital lintas batas. Kata Kunci: Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain; ABSTRACT The rapid expansion of digital assets—such as cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFTs), and cross-border personal data—has challenged the fundamental structure of Indonesia’s private international law (PIL), which remains anchored in traditional territorial principles. This study aims to analyze the conflict-of-law issues arising from the non-territorial nature of digital assets and examine their implications for the recognition and enforcement of foreign judgments in Indonesia. Employing a normative legal approach combined with comparative analysis of jurisdictions such as the European Union, Singapore, and Japan, this research finds that the incompatibility between classical conflict-of-law doctrines and the characteristics of digital assets results in normative gaps, jurisdictional uncertainty, and evidentiary challenges within Indonesian courts. The absence of legal recognition of digital assets as property further increases the risk of foreign judgments being denied enforcement due to incompatibility with domestic legal concepts. This study proposes digital locus and lex digitalis as new paradigms to function as supplementary conflict-of-law principles and as the foundation for reforming Indonesia’s PIL framework. Institutional reforms—including the development of judicial guidelines for digital evidence, the establishment of a national digital arbitration center, and active participation in international forums such as HCCH and UNCITRAL—are essential to build a responsive and adaptive PIL system. Overall, the study contributes to the development of a modern PIL model capable of addressing the complexities of cross-border digital disputes. Keywords: Digital assets; Private International Law; Conflict of laws; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;
Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;
Hak Cipta (c) 2025 Komang Widiana Purnawan, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE OVERCLAIM
Tujuan dari penyususnan jurnal berikut guna menganalisis hingga menemukan jawaban atas pertanggungjawaban pengusaha terhadap konsumen. pengguna produk skincare overclaim mengandung zat berbahaya. Promosi skincare overclaim ini sudah menjadi kebiasaan para pengusaha agar produk laku terjual di masyarakat, yang mana sering kali menimbulakan kerugian terhadap konsumen. Dalam penyusunan penulis menggunakan metode peneleitian yuridis normatif yang pendekatannya dengan undang-indang terkait. Penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pengusaha dalam perspektif peraturan BPOM dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta guna menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum kepada pengguna skincare overclaim. Seharusnya pengusaha wajib mengikuti standarisasi yang dibuat oleh BPOM guna menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Pengusaha yang terbukti melakukan hal tersebut dapat dipidana penjara dan denda yang tercantum dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum ABSTRACT The purpose of compiling the following journal is to analyze and find answers regarding the entrepreneur's accountability toward consumers, particularly regarding skincare products that overclaim to contain harmful substances. The promotion of these overclaim skincare products has become a common practice among entrepreneurs to make their products sell in the market, which often leads to consumer losses. In this writing, the author uses a normative legal research method, approaching relevant laws and regulations. This research refers to the accountability of entrepreneurs in the perspective of BPOM regulations and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It also aims to address issues related to legal protection for users of overclaim skincare products. Entrepreneurs should comply with the standards set by BPOM to ensure consumer safety and health. Entrepreneurs proven to commit such acts may face imprisonment and fines as stipulated in Law Number 8. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, Legal Liability
Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum
Hak Cipta (c) 2026 Hening Rahayu Parasanti, I Dewa Ayu Dwi Mayasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
Studi ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter, khususnya pada tahap penyidikan dan pembuktian, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban. Prosedur penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif dengan strategi perundang-undangan dan konseptual, yang menitikberatkan dalam kajian norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip regulasi hukum praktik kedokteran dan perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahanisignifikani denganipembentukan MajelisiDisipliniProfesi (MDP) sebagai lembaga yang berwenang menilai pelanggaran disiplin tenaga medis. Namun, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara MDP dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada tahap pembuktian, pembuktian tindak pidana malpraktik dilakukan melalui dua metode, yakni pembuktian langsung menggunakan tolok ukur 4D (Duty, Dereliction of Duty, Direct Causation, Damage) dan pembuktian tidak langsung melalui doktrin Res ipsa loquitur. Perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis belum diatur secara khusus, namun dapat ditemukan dalam KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi peraturan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Penyidikan, Pembuktian, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This research explores the topic of legal responsibility in instances of medical negligence by doctors, emphasizing the phases of inquiry and evidence collection, along with the extent of legal safeguards available to the victims. The findings reveal that Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces significant reforms through the establishment of the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP), which is vested with the authority to assess violations of professional conduct by medical practitioners. However, overlapping jurisdictions between the MDP and law enforcement investigators, as provided under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), create potential conflicts that may hinder the effectiveness of criminal justice processes. In the evidentiary phase, acts of medical malpractice may be proven through two approaches: direct evidence applying the 4D standard (Duty, Derelictioniof iDuty, Direct Causation, and iDamage) and indirect evidence based on the doctrine of res ipsa loquitur. Currently, there is no comprehensive statutory framework specifically regulating the legal protection of victims of medical malpractice; instead, relevant provisions are dispersed across the Criminal Code (KUHP), the Health Law, the Medical Practice Law, and other related regulations. This study underscores the urgent need for regulatory reform and harmonization to ensure equitable justice for victims. Keywords: Medical Malpractice, Criminal Liability, Investigation, Evidence, Legal Protection.
Hak Cipta (c) 2026 Alodya Pramiswari Zaqy, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi kriminalitas anak melalui penggunaan restorative justice dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan fokus pada hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah penulis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pidana anak memerlukan manajemen khusus, karena atribut dan psikologi anak dalam kasus tertentu menuntut perlakuan dan perlindungan yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan perilaku yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Pendekatan yang layak adalah adopsi paradigma restorative justice. Restorative justice di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Restorative justice memprioritaskan hak asasi manusia dan menilai kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaan restorative justice memerlukan upaya kerja sama antara pemerintah dan banyak pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku, sehingga mengembalikan keadaan semula. Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia. ABSTRAK This study seeks to investigate measures designed to mitigate juvenile crime through the use of restorative justice within the juvenile justice system. This research employs a normative legal methodology, concentrating on laws and regulations relevant to the author's issue. The findings of this study suggest that juvenile criminal cases need specialized management, as the attributes and psychology of children in certain instances demand distinct treatment and safeguarding, particularly concerning behaviors that may jeopardize the child's mental and physical development. A viable approach is the adoption of a restorative justice paradigm. Restorative justice in Indonesia is governed by Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Restorative justice prioritizes human rights and assesses the requirements of victims, offenders, and the community. The execution of restorative justice necessitates cooperative efforts among the government and many stakeholders to establish a favorable atmosphere for the reconciliation of conflicts between victims and offenders, thereby reinstating the original state. Keywords: Juvenile Crime, Restorative Justice, Human Rights.
Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia.
Juvenile Crime, Restorative Justice, Human Rights.
Hak Cipta (c) 2025 Tasya Arcelia, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2009
Konflik hukum antara praktisi medis dan pasien merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan. Proses penyelesaian melalui pengadilan kerap tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak serta membutuhkan durasi panjang serta biaya besar, sehingga mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa dianggap instrumen penting sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menelaah peran mediasi dalam penyelesaian konflik medis, serta menilai efektivitasnya di luar mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Berdasarkan Berdasarkan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif berbasis regulasi dan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dalam UU Kesehatan bersifat prasyarat sebelum gugatan hukum, dengan tujuan mempertahankan relasi harmonis antara para pihak dan membangun kesepakatan yang bersifat win-win solution. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, kejelasan prosedur, serta ketersediaan mediator yang kompeten di bidang kesehatan. Diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi sengketa di sektor pelayanan kesehatan. Kata kunci: mediasi, sengketa medis, UU Kesehatan, penyelesaian sengketa alternatif. ABSTRACT Disputes between health workers and patients are a phenomenon that often occurs in health care practices. Dispute resolution through litigation often does not provide a solution that satisfies both parties and is time consuming and costly. Therefore, mediation as an essential mechanism of alternative conflict resolution instrument regulated in Article 29 as stipulated under Law Number 36 of 2009 concerning Health, this study intends to examine how mediation functions in medical conflict resolution well as assess its effectiveness outside the settlement mechanism regulated as stated under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR. The study applies a legal-normative method using legislative and conceptual analyses. The findings indicate that mediation as stipulated in the Health Law is mandatory before taking legal action, with the aim of maintaining good relations between the disputing parties and creating a win-win solution. However, its implementation still faces challenges, especially regarding the implementation mechanism, clarity of procedures, and the availability of competent mediators in the health sector. More detailed implementing regulations are needed so that mediation can function optimally as a dispute solution in the health care sector. Keywords: mediation, medical dispute, Health Law, alternative dispute resolution.
mediasi, sengketa medis, UU Kesehatan, penyelesaian sengketa alternatif.
Hak Cipta (c) 2025 Indah Lestari Sihotang, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia. Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi. ABSTRACT This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation’s behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standard of proof and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system. Key Words: Corporation, legal subject, criminal liability, corruption offense.
Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi.
Hak Cipta (c) 2025 Iluh Diah Karuni, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MELALUI PERSPEKTIF THE DIFFERENCE PRINCIPLE
Tujuan penulisan artikel ini guna membahas dan menelaah penerapan RUU PPRT melalui pandangan prinsip keadilan John Rawls yaitu the difference principle serta pengimplementasian regulasi tersebut dari sudut pandang kepentingan PRT. Penyusunan tulisan berikut mempergunakan metode studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat kelemahan dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan hukum bagi PRT, sehingga keberadaan RUU PPRT diharapkan terjadi kesepakatan yang seimbang antara Pemberi Kerja dengan Pekerja melalui kesamaan dan kesetaraan di dalam prinsip John Rawls, sehingga mampu melindungi kedudukan PRT yang lebih lemah dari kedudukan Pemberi Kerja. Kata Kunci: The Difference Principle, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum ABSTRACT The aim of writing this article to discuss and examine the implementation of the PPRT Bill through the John Rawls' view of the principle of justice, namely the difference principle, and execution of the regulation from point of view interestsof domestic workers. The preliminaries of the following article apply a normative legal study method with a legislative approach. The research outcome explain that there are weaknesses in the Manpower Law and the Regulation of the Minister of Manpower concerning the Protection of Domestic Workers in order to offer legal protection for domestic workers, so that the existence of the PPRT Bill is expected to create a balanced agreement between Employers and Workers through equality and equality in the principles of John Rawls, so able to protect position of domestic workers who are weaker than the position of Employers. Key Words: The Difference Principle, Domestic Workers, Legal Protection
The Difference Principle, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum
Hak Cipta (c) 2025 I Dewa Ayu Rai Suryati, Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya. Kata kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia ABSTRACT Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Existing regulations regarding sanctions for perpetrators may not be implemented in accordance with existing regulations due to several factors. Catcalling is a fairly serious problem in Indonesia, and although considered normal and common, it can have a significant impact on its victims. Keywords: Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Indonesian criminal law
Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia
Hak Cipta (c) 2025 Melsy Yani Binaria Br Kaban, I Made Walesa Putra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak tindakan yang berpotensi menghambat persaingan atau melanggar hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan “Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia mengidentifikasi dua pendekatan, yakni “rule of reason” dan “per se illegal” untuk menganalisis pelanggaran terhadap “Undang-Undang No 5 Tahun 1999”. Dalam kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU menerapkan pendekatan rule of reason guna mengevaluasi konsekuensi monopoli dalam pengelolaan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 dengan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan penetapan tarif tidak wajar yang merugikan eksportir. Analisis menyimpulkan bahwa “monopoli yang dilakukan PT ACK telah menciptakan hambatan persaingan dan merugikan kepentingan umum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Kata Kunci: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Benih Bening Lobster. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the impact of actions that have the potential to hinder competition or violate the law in monopolistic practices and unfair business competition, based on “Decision Number 04/KPPU-I/2021”. The research approach used is normative juridical, by examining primary legal sources such as the “Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)”, as well as secondary legal materials in the form of related literature. The study findings show that competition law in Indonesia identifies two approaches, namely “rule of reason” and “per se illegal” to analyze violations of “Law No. 5 of 1999”. In the case of PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU applied the rule of reason approach to evaluate the consequences of monopoly in managing the export transportation of Lobster Clear Seeds (BBL). PT ACK was found to have violated Article 17 by controlling more than 50% of the market share and setting unreasonable tariffs that harmed exporters. The analysis concluded that “PT ACK's monopoly has created barriers to competition and harmed the public interest, thus fulfilling the elements of violation as stipulated in the law”. Key Words: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoly, Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission, Lobster Clear Seed.
Rule of Reason, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Benih Bening Lobster.
Hak Cipta (c) 2025 Ni Kadek Vionita Oktavieni, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang kerap terjadi saat aksi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ialah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijabarkan pada “Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998).” Tetapi, pada implementasinya, demonstrasi kerap berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kekerasan fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis yuridis. Sumber hukum utama mencakup KUHP dan UUD 1945, beserta regulasi relevan lainnya. Adapun sumber hukum tambahan diperoleh dari referensi ilmiah, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan hasil kajian terdahulu. Temuan studi ini mengindikasikan: pertama, individu yang melakukan kekerasan dalam kegiatan unjuk rasa dapat dimintai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Kedua, aparat penegak hukum yang bertindak menggunakan kekerasan secara tidak proporsional terhadap peserta aksi juga berpotensi dikenai sanksi pidana seperti yang termuat pada “Pasal 351 KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ketiga, terhadap kedua belah pihak, baik demonstran maupun petugas, asas perlindungan human rights harus dijadikan landasan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan secara represif, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Maka, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi protes publik wajib ditegakkan secara seimbang serta mencerminkan rasa keadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia ABSTRACT This study aims to analyze criminal liability for acts of violence that frequently occur during demonstrations in Indonesia. Demonstrations are a constitutional right of citizens as outlined in "Article 28 of the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public." However, in practice, demonstrations often escalate into anarchic acts that culminate in the destruction of public facilities and physical violence, thus giving rise to legal issues. This study applies a normative legal approach with statutory, conceptual, and juridical analysis methods. The primary legal sources include the 1945 Indonesian Criminal Code (KUHP dan UUD) and other relevant regulations. Additional legal sources are obtained from scientific references, academic publications, court decisions, and previous studies. The findings of this study indicate: first, individuals who commit violence during demonstrations can be held criminally responsible under Articles 170 and 406 of the Indonesian Criminal Code. Second, law enforcement officers who use disproportionate violence against demonstrators are also potentially subject to criminal sanctions as stipulated in “Article 351 of the Criminal Code and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.” Third, for both parties, both demonstrators and officers, the principle of human rights protection must be the basis for the law enforcement process. Thus, criminal law does not only play a repressive role, but also serves as a means of maintaining harmony between freedom of expression and social stability. Therefore, the application of criminal liability in the context of public protests must be enforced in a balanced manner and reflect a sense of justice. Keywords: Criminal liability; Violent acts; Demonstration; Law enforcement officers; Human rights
Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia
Hak Cipta (c) 2025 Elsyira Aulia Ramadhani, Tania Novelin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MENGULIK FENOMENA CHILDFREE (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait fenomena childfree di Indonesia serta dampak hukumnya berdasarkan hukum adat Bali. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena childfree yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia merupakan keputusan individu untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat mengutamakan keberadaan anak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat Bali, keputusan tersebut berdampak pada tidak adanya penerus yang dapat melanjutkan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) suatu keluarga, baik dari aspek sekala (realitas) maupun niskala (kepercayaan). Kata Kunci: Childfree, Hukum Adat Bali, Swaharma, Swadikara ABSTRACT This study aims to investigate the problems related to the childfree phenomenon in Indonesia and its legal impact based on Balinese customary law. In analyzing the problem, the normative legal research method is used. The results of the study indicate that the childfree phenomenon that is currently being discussed in Indonesia is an individual decision not to have children, with various underlying factors. This decision is different from the habits of the majority of people, especially in Bali, who prioritize the existence of children in the family. In the context of Balinese customary law, this decision has an impact on the absence of successors who can continue the swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of a family, both from the aspects of sekala (reality) and niskala (belief). Keywords: Childfree, Balinese Customary Law, Swadharma, Swadikara
Hak Cipta (c) 2026 Putu Darmika Susilawati, A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN
Kemajuan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan persoalan baru dalam ranah hak cipta di Indonesia. Status hukum karya yang dihasilkan oleh AI masih belum jelas, karena UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui orang maupun badan hukum sebagai pencipta. Situasi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) sekaligus ketidakpastian, terutama terkait kepemilikan, perlindungan, serta potensi komersialisasi karya berbasis AI. Studi ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi memperlihatkan bahwa AI tidak bisa diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab hukum atas karya yang AI ciptakan tetap dibebankan pada orang ataupun badan hukum yang memanfaatkan serta mengoperasikannya. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak cipta dari karya yang melibatkan AI. Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Subjek Hukum, Kekosongan Hukum. ABSTRACT The development of Artificial Intelligence (AI) has raised new issues in copyright law in Indonesia. Works produced by AI have an unclear legal status since Law Number 28 of 2014 only recognizes individuals or legal entities as creators. This situation creates a legal vacuum and uncertainty, particularly regarding ownership, protection, and the potential commercialization of AI-generated works. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that AI cannot be regarded as a legal subject; therefore, legal responsibility for AI-generated works remains with the individual or legal entity that operates and utilizes it. Consequently, regulatory reform is needed to provide legal certainty and ensure copyright protection for works involving AI. Key Words: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject, Legal Vacuum.
Artificial Intelligence, Hak Cipta, Subjek Hukum, Kekosongan Hukum
Hak Cipta (c) 2025 Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang yang dialami oleh konsumen dalam proses pengiriman oleh kurir, penelitian ini dikaji menggunakan hukum perdata. Dengan maraknya transaksi online dan penggunaan jasa kurir, isu kehilangan barang menjadi perhatian penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari itu, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Komposisi hukum yang akan penulis gunakan terbagi menjadi tiga bahan, yakni hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia), yang semuanya akan dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan cara studi berdasarkan dokumen yang selanjutnya diisi dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan kurir, meliputi identifikasi subjek dan objek hukum, serta bentuk-bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan barang dengan hasil Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas kehilangan barang akibat kelalaian kurir. Berdasarkan analisis hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap konsumen, sementara kurir bertanggung jawab secara internal kepada Perusahaan dan Berdasarkan prinsip hukum perdata, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mutlak kepada konsumen atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, baik secara kontraktual (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (vicarious liability). Sementara itu, kurir bertanggung jawab secara internal kepada perusahaan, dengan batasan ganti rugi yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau kemitraan. Kata Kunci : Kehilangan barang, Pertanggungjawaban Kurir, Transaksi Online, Kerugian ABSTRACT This study examines the liability of a courier for the looss of goods experienced by a consumerr during the delivery process, using a civil law approach. With the proliferation of online transactions and courier services, the issue of lost goods has become a significant concern for both consumers and businesses. A conceptual approach is used to gain a deep understanding of key legal concepts such as legal liability, breach of contract, tort, compensation, and consumer protection. The legal materials used by the author are divided into three types—primary (legislation), secondary (books, journals, legal articles), and tertiary (dictionaries, encyclopedias)—which were all collected through a literature review using a document study, followed by a qualitative analysis. This research aims to analyze the legal basis for the courier company's liability, including the identification of legal subjects and objects, as well as the forms of loss that may arise from lost goods. Based on the legal analysis, the courier company has strict liability toward the consumer for the loss of goods caused by a courier’s negligence, whether it is based on contract (wanprestasi) or tort (vicarious liability). Meanwhile, the courier is responsible internally to the company, with limitations on compensation as stipulated in their employment or partnership agreement. Key words : Loss of goods, Corporate liability, Online transaction, Damages or losses
Kehilangan Barang ( loss of goods), Pertanggungjawaban Kurir ( corporate liability), Transaksi Online (online transaction), Kerugian (damages or losses)
Hak Cipta (c) 2025 Samuel Rianju Parlindungan Sinaga, I Gede Pasek Pramana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
BATASAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DIKAITKAN DENGAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, asas dominus litis menempatkan Jaksa sebagai pengendali utama proses penuntutan, namun kewenangan ini sering kali bersinggungan dengan asas diferensiasi fungsional yang menuntut pembagian peran yang tegas antara Penyidik, penuntut umum, dan Hakim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus bagaimana kewenangan yuridis Jaksa dalam menerapkan asas dominus litis, serta bagaimana batas kewenangan tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun dominus litis diakui dalam praktik dan diperkuat melalui undang-undang serta kebijakan internal Kejaksaan, belum terdapat pengaturan yuridis yang tegas mengenai batasan fungsionalnya terhadap institusi lain dalam KUHAP saat ini, yang pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketegangan antar lembaga penegak hukum, dan berpotensi melemahkan prinsip checks and balances, serta menimbulkan conflict of interest, sehingga diperlukan pembaruan hukum melalui revisi KUHAP atau peraturan antar lembaga guna menciptakan koordinasi horizontal yang akuntabel dan menjamin efektivitas sistem peradilan pidana yang adil. Kata Kunci : Pengendali Perkara. Diferensiasi Fungsional, Sistem Peradilan Pidana. ABSTRACT In the current criminal justice system in Indonesia, the dominus litis principle places the prosecutor as the main controller of the prosecution process, but this authority often intersects with the principle of functional differentiation which demands a clear division of roles between investigators, prosecutors and judges, so this research aims to specifically examine how the juridical authority of the prosecutor in applying the dominus litis principle, as well as how the limits of this authority when associated with the principle of functional differentiation in the current criminal procedure law system in Indonesia. This research uses normative legal research methods through statutory and conceptual approaches and analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study found that although dominus litis is recognized in practice and strengthened through laws and internal policies of the prosecutor's office, there is no firm juridical regulation regarding its functional limits to other institutions in the current KUHAP, which ultimately leads to overlapping authority, tensions between law enforcement agencies, and has the potential to weaken the principle of checks and balances, as well as causing conflicts of interest, so that legal reform is needed through revision of the KUHAP or inter-agency regulations to create accountable horizontal coordination and ensure the effectiveness of a fair criminal justice system. Key Words: Dominus litis. Functional Differentiation, Criminal Justice System.
Hak Cipta (c) 2025 I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadhi, Ni Nengah Adiyaryani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum dan kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saksi mahkota, merujuk pada terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama, sering digunakan ketika bukti yang ada terbatas, meskipun keberadaannya tidak diatur secara detail dalam KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada undang-undang dan analisis yuridis. Temuan dari penelitian ini menyoroti bahwa keberadaan saksi mahkota menciptakan dilema, karena di satu sisi dianggap krusial untuk mengungkapkan kebenaran substansial dan menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain dapat berpotensi berlawanan dengan prinsip non self-incrimination yang tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. UU No. 31/2014 pada Pasal 10A menjadi landasan hukum bagi saksi mahkota untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman. Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 1986 K/Pid/1989, mengizinkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat berkas perkara dipisah (splitsing), sementara keputusan lain menolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, praktik saksi mahkota masih cenderung bersifat kasuistik dan memerlukan peraturan yang lebih komprehensif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa serta memenuhi kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana. Kata Kunci: Saksi Mahkota, Perlindungan Hukum, Kedudukan, Sistem Peradilan Pidana ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the legal protection aspects and the position of crown witnesses in the criminal justice process in Indonesia. Crown witnesses, referring to defendants who testify against other defendants in the same case, are often used when the available evidence is limited, although their existence is not regulated in detail in the Criminal Procedure Code. The method used in this study is a normative legal approach with a focus on statutes and juridical analysis. The findings of this study highlight that the existence of crown witnesses creates a dilemma, because on the one hand they are considered crucial to revealing substantial truths and upholding justice, but on the other hand they can potentially conflict with the principle of non-self-incrimination as stated in Article 66 and Article 189 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. Law No. 31/2014 in Article 10A is the legal basis for crown witnesses to receive protection and rewards in the form of reduced sentences. Jurisprudence from the Supreme Court, such as Decision No. 1986 K/Pid/1989, permits the use of crown witnesses on the condition that the case file is separated (splitting), while other decisions reject it because it is considered contrary to the principle of fair trial. Thus, the practice of crown witnesses still tends to be casuistic and requires more comprehensive regulations to guarantee the protection of human rights for the accused and meet the need for evidence in criminal cases. Key Words: Crown Witnss, Legal Protection, Position, Criminal Justice System
Saksi Mahkota, Perlindungan Hukum, Kedudukan, Sistem Peradilan Pidana
Hak Cipta (c) 2025 Luh Devi Naesila Putri, Devi Marlita Martana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEJAHATAN PERANG TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA-TEPI BARAT
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik Israel-Palestina secara apa adanya, tanpa berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika historis, politik, dan hukum internasional yang membentuk jalannya konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan literatur akademik, dokumen resmi, resolusi internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, khususnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, DK PBB belum memperlihatkan sikap yang tegas dan konsisten dalam menghentikan konflik Israel-Palestina. Meskipun berbagai resolusi telah dihasilkan, lemahnya mekanisme implementasi serta adanya perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota tetap menyebabkan resolusi tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Situasi ini menimbulkan penilaian di kalangan masyarakat internasional bahwa konflik Israel-Palestina memiliki potensi untuk menjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan dianggap sebagai konflik abadi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan langkah konkret yang melibatkan komitmen politik global serta penegakan hukum internasional secara konsisten. Kata Kunci: Konflik, Hukum Internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ABSTRACT This research aims to examine the Israeli-Palestinian conflict as it is, without taking sides with either party. The primary focus of this research is to understand the historical, political, and international legal dynamics that shape the course of the conflict. The research method used is library research with a juridical-normative approach. Library research is conducted through a review of academic literature, official documents, international resolutions, and relevant scientific publications. Meanwhile, a juridical-normative approach is used to analyze international legal instruments related to conflict resolution, particularly United Nations Security Council (UNSC) resolutions. The results of the study indicate that as of 2021, the UNSC has not demonstrated a firm and consistent stance in ending the Israeli-Palestinian conflict. Although various resolutions have been produced, weak implementation mechanisms and differing political interests among member states continue to render these resolutions ineffective in achieving sustainable peace. This situation has led to the international community's assessment that the Israeli-Palestinian conflict has the potential to become a protracted conflict, even considered an eternal conflict. Thus, this study confirms that conflict resolution requires concrete steps involving global political commitment and consistent enforcement of international law. Key Words: Conflict, International Law, United Nations Security Council.
Hak Cipta (c) 2025 Aldo Alexander Putra Sihombing, Gede Putra Ariana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN HUKUM KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS
Corporate Social Responsibility merujuk pada gagasan yang wajib dilakukan oleh setiap perseroan terbatas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait pengaturan CSR serta menjelaskan bentuk-bentuk CSR. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen relevan lainnya. Hasil kajian mengungkapkan meskipun CSR memiliki landasan hukum yang tegas, masih terdapat ketidakjelasan norma hukum, ketidakpahaman pelaku usaha terhadap isi peraturan, serta ketiadaan sanksi yang efektif bagi perseroan yang tidak mematuhinya. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi reformasi kebijakan guna memastikan pengaturan CSR dapat memberikan pemahaman dan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Regulasi Hukum, Pembangunan Berkelanjutan ABSTRACT Corporate Social Responsibility refers to an idea that must be carried out by every limited liability company in realizing sustainable development in accordance with the Undang-Undang Perseroan Terbatas. This research aims to examine the legal framework governing CSR and explain the forms of CSR. This study employs a normative legal research approach, focusing on the analysis of legislation, and other supporting documents. The findings reveal that although CSR has been legally mandated, there is still a lack of clarity in legal norms, a lack of understanding among business actors regarding the content of regulations, and a lack of effective sanctions for companies that do not comply. Therefore, this study highlights the urgency of policy reform to ensure that CSR regulations can provide a better understanding and optimal benefits for society and the environment. Key Words: Corporate Social Responsibility, Legal Regulation, Sustainable Development
Hak Cipta (c) 2025 Kadek Amanda Yuniara Shafa, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS KEPUTUSAN VOLUNTARY DELISTING PERUSAHAAN TERCATAT OLEH BURSA EFEK INDONESIA
Tujuan dari studi ini tidak lain demi mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas yang terkena dampak keputusan voluntary delisting serta tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan akibat tindakan voluntary delisting tersebut. Selain itu, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika suatu perusahaan telah berubah status menjadi perusahaan go private, yang akan lebih sulit diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Voluntary delisting dalam konteks pasar modal merujuk pada situasi di mana suatu emiten resmi menghilang dari Bursa Efek, sehingga sahamnya tidak lagi dapat diperdagangkan secara bebas, dan hal ini diusulkan oleh emiten itu sendiri dengan alasan tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kepustakaan (library research). Meskipun tindakan voluntary delisting dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti pengurangan biaya dan peningkatan fleksibilitas, langkah ini juga berpotensi menimbulkan risiko bagi pemegang saham, terutama bagi mereka yang menolak keputusan tersebut. Untuk melindungi hak pemegang saham, peraturan yang berlaku mensyaratkan perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan delisting serta menyediakan mekanisme bagi stakeholder yang belum sepakat untuk menjual saham mereka kepada perusahaan dengan harga yang adil. Selain itu, keputusan delisting terlebih dahulu diwajibkan memperoleh kesepakatan bersama dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan delisting, khususnya setelah perusahaan berstatus go private. Kata Kunci: Voluntary Delisting, Pemegang Saham Minoritas, Pasar Modal. ABSTRACT The aim of this research is to identify the type of legal safeguards that can be offered to minority shareholders affected by the choice of voluntary delisting, as well as the legal accountability for the losses resulting from this process. Additionally, this scenario may become more complex if a company evolves into a private entity, which makes oversight by the Financial Services Authority (OJK) significantly more challenging. In the realm of capital markets, voluntary delisting refers to the process by which a company is formally taken off the Stock Exchange, resulting in its shares being no longer available for public trade, and this action is initiated by the issuer for specific reasons. This research adopts a normative legal study approach, utilizing a library-based method. While voluntary delisting can provide advantages to an organization, such as lowering expenses and enhancing adaptability, it can also generate risks for shareholders, especially those who oppose the decision. To safeguard the rights of shareholders, current regulations mandate that companies present transparent information concerning the justifications and goals of the delisting, along with a means for dissenting shareholders to sell their stocks back to the company at an equitable price. Furthermore, the decision to delist must receive consent from independent shareholders during the general shareholders' meeting (RUPS). This research also highlights the necessity of overseeing the execution of delisting, particularly after a firm transition to private ownership. Key Words: Voluntary Delisting of Shares, Minority Shareholders, Capital Market.
Hak Cipta (c) 2025 Dimas Wahyu Nur Alief, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
BATASAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kepastian hukum pembatalan perjanjian sepihak yang masih belum memiliki definisi yang jelas apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada batasan tipis antara dua perbedaan tersebut yang sampai sekarang belum diatur dalam peraturan manapun kecuali yurisprudensi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kategori pembatalan perjanjian sepihak tergantung dari bagaimana tindakan itu memenuhi unsur Pasal perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan penelitian terdahulu, memberikan pendapat yaitu pembatalan perjanjian sepihak ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi apabila ada klausul dilarang membatalkan perjanjian secara sepihak di dalam perjanjian dan dilanggar oleh salah satu pihak. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Perikatan, Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty of unilateral agreement cancellation, which still lacks a clear definition of whether it constitutes an unlawful act or a breach of contract. This study focuses on the fine line between these two differences, which until now has not been regulated in any regulation except jurisprudence. The findings of this study indicate that the category of unilateral agreement cancellation depends on how the action fulfills the elements of the Article on unlawful acts or breach of contract. In Supreme Court jurisprudence and previous research, it is stated that unilateral agreement cancellation is interpreted as an unlawful act even though there is a possibility of a breach of contract if there is a clause prohibiting unilateral cancellation in the agreement and it is violated by one of the parties. Key Words: Legal Certainty, Contract Law, Agreements, Unlawful Acts, Breach of Contract.
Hak Cipta (c) 2026 Luh Dewi Suriantika Putri, I Gede Perdana Yoga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
STUDI KOMPARATIF SANKSI DELIK KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Tulisan ini dibuat untuk menganalisis penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta mengkaji implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang tersusun atas bahan hukum utama (primer) dan pendukunvg (sekunder). Hasil studi ini mengungkapkan bahwasannya Korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia masih merajalela meskipun telah diatur dalam UU Tipikor dan didukung lembaga seperti KPK, namun pengesahan KUHP 2023 yang menghapus kekhususan penanganan korupsi dan tidak mengatur pengembalian kerugian negara dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kata kunci: Delik Korupsi, Komparatif, Implikasi. ABSTRACT This paper is designed to analyze the adjustment of the provisions on corruption offenses in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and to examine the implications of these regulatory changes for the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using both primary and secondary legal sources, this study employs a normative juridical legal research methodology. The results of this study reveal that corruption as an extraordinary crime in Indonesia is still rampant despite being regulated in the Anti-Corruption Law and supported by institutions such as the KPK, but the ratification of the 2023 Criminal Code which removes the specificity of handling corruption and does not regulate the return of state losses is feared to weaken eradication efforts, so that strict law enforcement and synergy between the government and society are needed. Keywords: Corruption Delicacy, Comparative, Implications.
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Hak Cipta (c) 2025 I Komang Bayu Pramana Putra, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Studi ini bertujuan meninjau dan menelaah pengaturan keberlakuan koordinasi dalam kewenangan penyidikan antara penyidik pegawai negeri sipil terhadap penyidik kepolisian negara republik indonesia. Penerapan metode pada riset ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatannya yakni pendekatan perundang-undangan serta tinjauan konsep hukum. Temuan riset menjelaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan baik kewenangan penyidik kepolisian serta kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki wewenangnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan pengaturannya pada KUHAP serta peraturan perundang- undangan terkait. Di samping itu, dengan adanya wewenang masing-masing dari kedua lembaga yang memungkinkan terjadinya kesamaan wewenang maka perlu adanya hubungan dan pengawasan antara kedua lembaga, sebagaimana yang ditetapkan pada KUHAP ayat (2) pasal 7 kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik kepolisian. Dengan begitu, frasa yang ada pada KUHP ayat (2) pasal 7 sudah memberikan penerapan terhadap asas koordinasi antara kewenangan penyidikan kedua lembaga yang secara lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pentingnya penerapan asas koordinasi ialah untuk menjaga hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan penyidikan agar tidak terjadinya kesenjangan antara kedua lembaga dalam proses penyidikan. Kata Kunci: KUHAP, Penyidik, Penyidikan, Asas Koordinasi. ABSTRACT This study aims to review and examine the regulations governing coordination between civil servant investigators and Indonesian national police investigators in the exercise of their investigative powers. The research method used in this study is a normative legal approach, which involves a review of legislation and legal concepts. The research findings explain the investigative authority of investigators in conducting investigations according to legislation, including the authority of police investigators and civil servant investigators, each of which has its own authority as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and related legislation. In addition, with the respective authorities of the two institutions that allow for equal authority, it is necessary to have a relationship and supervision between the two institutions, as regulated in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the authority of civil servant investigators is under the supervision and coordination of investigators. police. Thus, the phrase in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has provided the application of the principle of coordination between the investigative powers of the two institutions which are regulated in more detail in the relevant laws and regulations. The importance of implementing the principle of coordination is to maintain the relationship between the two institutions in carrying out investigations so that there are no gaps between the two institutions in the investigation process. Key Words: Criminal Procedure Code, Investigator, Investigation, Coordination Principle.
KUHAP, Penyidik, Penyidikan, Asas Koordinasi
Criminal Procedure Code, Investigator, Investigation, Coordination Principle
Hak Cipta (c) 2025 Margarrick Yoga Adinata Putra, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSUMEN BARANG BLACK MARKET (PASAR GELAP) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan hukum mengenai pertanggungjawaban Pidana bagi konsumen yang membeli barang atau produk pasar gelap (Black Market) ditinjau dalam perspektif hukum pidana. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil studi menunjukkan bahwa berkenaan dengan Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti sebagai konsumen barang pasar gelap cenderung dikategorikan dan diancam dengan Pidana Penadahan menurut Pasal 480 ke-1 KUHP. Padahal KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan dan batasan yang jelas terkait suatu kondisi ataupun barang yang dapat diduga berasal dari kejahatan. Ketidakjelasan ini seringkali mengenai target yang salah, padahal Konsumen sebagai pihak ketiga dapat diduga sebagai korban dalam praktik perdagangan pasar gelap (black market). Perdagangan yang dilakukan dengan jalan illegal atau tidak resmi, dan melawan hukum dapat disebut sebagai pasar gelap. Kata Kunci: Pasar Gelap, Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan. ABSTRACT The purpose of this research is to investigate the legal regulations regarding criminal liability for consumers who purchase goods or products from the black market, from the perspective of criminal law. This study employs a normative legal research approach, focusing on Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023. The findings indicate that individuals proven to be consumers of black market goods are often categorized and charged with the crime of receiving stolen goods under Article 480 (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, the KUHP itself does not provide clear explanations or boundaries regarding the conditions or items that may be suspected of originating from criminal acts. This legal ambiguity often results in misplaced accusations, even though consumers, as third parties, can actually be considered victims in the practice of black market trading. Trade conducted through illegal or unauthorized means, and in violation of the law, is referred to as black market activity. Key Words: Black Market, Criminal Liability, Fencing.
Hak Cipta (c) 2025 Putu Wina Saraswati Srikesuma, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URGENSI REGULASI DESAIN FASHION DI INDONESIA: FENOMENA KNOCK-OFFAKIBAT DAMPAK MICROTRENDS
Fenomena microtrend dalam industri fashion telah mendorong terjadinya fenomena knock-off, yaitu peniruan desain secara masif tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perlindungan hukum desain fashion di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem di UK . Metode yang digunakan Adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Indonesia masih terbatas pada Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta yang belum adaptif terhadap tren yang berkembang cepat. Proses pendaftaran yang Panjang, syarat kebaharuan absolut, serta ketiadaan proses perlindungan otomatis menimbulkan celah hukum bagi praktik knock-off. Sebaliknya, UK lebih responsif melalui Unregistered Design Right dan Supplementary Unregistered Design memberikan perlindungan otomatis hingga tiga tahun, sesuai karakteristik tren mode yang berumur pendek. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi perlindungan pada desain tak terdaftar, menyederhanakan prosedur, serta memperkuat kesadaran dan penegakan hukum. Kata Kunci: desain fashion, microtrend, knock-off, kekayaan intelektual. ABSTRACT The Microtrend phenomenon in the fashion industry has accelerated knock-off practices, such as unauthorized imitation of designs, particularly harming unregistered works. This study aims to analyze the urgency of legal protection for fashion designs in Indonesia and compare it with the UK system. The research applies a normative juridical method using statutory and comparative approaches. Research shows that Indonesia’s regulation is limited to the Industrial Design Law and Copyright Law, which are not fully adaptive to fast-changing trends. Lengthy registration processes, the requirement of absolute novelty, and the absence of automatic protection create loopholes for knock-off practices. In contrast, the UK provides a more responsive system through the Unregistered Design Right and Supplementary Unregistered Design, granting automatic protection for up to three years, which is suitable for short-lived fashion trends. Thus, Indonesia should reform its regulations by adopting unregistered protection, simplifying registration procedures, and strengthening awareness and enforcement. Key Words: fashion design, microtrend, knock-off, intellectual property.
Hak Cipta (c) 2025 Ida Ayu Dhyanita Mahesvari, Anak Agung Sri Utari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI DALAM MENGATUR PEWARISAN WANITA HINDU BALI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam mengeluarkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya, yakni mengkaji pengaturan melalui teknik kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan Kewenangan Lembaga Persatuan Masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga dikaji melalui metode statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta metode Institutional Approach (Pendekatan Kelembagaan). Berdasarkan hasil riset ini, diperoleh bahwasanya Majelis Desa Adat Provinsi Bali memang memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal ini dapat dibuktikan melalui Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) secara yuridis tidak tergolong sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang diatur secara formal dalam hierarki hukum nasional, namun keberadaannya tetap memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari sumber hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat. Keputusan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Majelis Desa Adat dalam menjaga, mengatur, dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan Hindu Bali. Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Majelis Desa Adat, Kewenangan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the authority of the Bali Province Customary Village Council in issuing the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This study uses normative legal research as its research method, namely examining regulations through library techniques and secondary data relevant to the Authority of the Customary Law Community Association Institution. This research is also studied through the statute approach method and the Institutional Approach method. Based on the results of this research, it was found that the Bali Province Customary Village Council does have the authority to issue the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This can be proven through Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages. The decisions of the Traditional Village Council (MDA) are not legally classified as part of the types of legislation regulated formally in the national legal hierarchy, but their existence is still recognized in the Indonesian legal system as part of the unwritten legal sources that grow and develop within the customary law community. These decisions represent a form of implementation of the Traditional Village Council's function in maintaining, regulating, and developing local customs and wisdom, particularly those related to the inheritance rights of Balinese Hindu women. Key Words: Balinese Customary Law, Majelis Desa Adat (Traditional Village Assembly), Authority.
Hukum Adat Bali, Majelis Desa Adat, Kewenangan
Hak Cipta (c) 2025 Ida Bagus Gede Permana Putra Manuaba, Made Nurmawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MOBIL ESEMKA DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA: TELAAH HUKUM TERHADAP DUGAAN WANPRESTASI JANJI POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan kepada janji politik yang disampaikan kepada publik. Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh calon pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepihak yang berpotensi menimbulkan perikatan hukum, khususnya apabila masyarakat telah menggantungkan harapannya secara wajar pada janji tersebut dan mengalami kerugian akibat ketidakterpenuhan janji. Studi kasus Mobil Esemka menunjukkan bahwa janji politik yang gagal direalisasikan dapat menimbulkan ekspektasi hukum dan akibat sosial-ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, konsep wanprestasi dan tanggung jawab perdata dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap janji politik tertentu yang memenuhi syarat substansial perikatan sipil. Kata Kunci: Janji Politik, Wanprestasi, Hukum Perdata, Mobil Esemka, Tanggung Jawab Perdata ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the concept of breach of contract in civil law as applied to political promises made to the public. The method used in this research is normative legal research using primary and secondary legal materials. Primary legal materials include related laws and regulations, while secondary materials include literature relevant to the research topic. The research results show that political promises delivered openly and repeatedly by candidates for public office can be classified as unilateral declarations of will that potentially give rise to legal obligations, especially when the public has reasonably relied upon these promises and suffers loss due to non-fulfilment. The case study of the Esemka car demonstrates that unfulfilled political promises can create legal expectations and real socio-economic consequences. Therefore, the concept of breach of contract and civil liability may serve as a legal basis to demand accountability for political promises that meet substantive criteria of civil engagement. Key Words: Political Promises, Breach of Contract, Civil Law, Esemka Car, Civil Liability
Janji Politik, Wanprestasi, Hukum Perdata, Mobil Esemka, Tanggung Jawab Perdata
Hak Cipta (c) 2026 Maria Gloria Isabela Ndona, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019
Studi ini bertujuan agar memahami warna baru dari ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan beberapa pasal dalam ketentuan aturan ini inkonstitusional bersyarat. Adapun guna memahami lebih jauh mengenai hal tersebut dilakukan digunakan metode penelitian yuridis normatif beberapa pendekatan dimulai dari pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan metode tersebut ditemukan hasil bahwasanya jaminan fidusia, sebagai jaminan kebendaan yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, memberikan kedudukan superior kepada kreditur melalui hak eksekusi langsung (parate executie) berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Namun, kekuatan ini kerap disalahgunakan oleh kreditur, seperti penetapan sepihak status wanprestasi debitur tanpa proses verifikasi yang adil, serta penggunaan jasa debt collector ilegal yang melanggar prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) dan asas perlindungan konsumen. Di sisi lain, debitur rentan mengalami pelanggaran hak akibat ketiadaan mekanisme banding efektif sebelum eksekusi dilakukan. MK akhirnya menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) tidak boleh diartikan sebagai kewenangan absolut kreditur untuk mengeksekusi tanpa proses peradilan, terutama jika terjadi sengketa. Penetapan wanprestasi pada ayat (3) juga harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, bukan klaim sepihak kreditur. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Eksekusi Jaminan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ABSTRACT This research study aims to understand the new color of the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 which states that several articles in the provisions of this regulation are conditionally unconstitutional. In order to understand further about this matter, a normative juridical research method was used, several approaches starting from the approach through legislation and conceptual approaches. Based on this method, it was found that the fiduciary guarantee, as a material security regulated in Law No. 42 of 1999, provides a superior position to the creditor through the right of direct execution (parate executie) based on the fiduciary certificate which has executorial power equivalent to a court decision. However, this power is often abused by creditors, such as the unilateral determination of the debtor's default status without a fair verification process, as well as the use of illegal debt collectors who violate the principle of good faith (Article 1338 of the Civil Code) and the principle of consumer protection. On the other hand, debtors are vulnerable to rights violations due to the absence of an effective appeal mechanism before execution is carried out. The Constitutional Court finally stated that the phrase “executorial power” in Article 15 paragraph (2) should not be interpreted as the absolute authority of creditors to execute without a judicial process, especially in the event of a dispute. The determination of default in paragraph (3) must also be based on the agreement of the parties or a court decision, not the creditor's unilateral claim. Key Words: Fiduciary Guarantee, Debtor, Execution of Guarantee, Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019
Jaminan Fidusia, Debitur, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019
Hak Cipta (c) 2025 Ni Putu Natasya Angela Diputri, Gusti Ayu Arya Prima Dewi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN NAMA SELEBRITIS SEBAGAI KARAKTER DALAM KARYA FANFIKSI DI APLIKASI WATTPAD
Artikel ini disusun untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi, khususnya yang dipublikasikan di platform digital seperti Wattpad. Penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama penyebarannya tidak bersifat komersial dan tidak menimbulkan keuntungan ekonomi. Namun, jika fanfiksi tersebut dikomersialkan atau menimbulkan kerugian bagi pemilik nama, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi dikenai kosekuensi hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karenanya, penting bagi penulis fanfiksi untuk memahami batasan hukum serta perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta. Kata Kunci: Hak Cipta Digital, Fanfiksi Wattpad, Nama Selebritis, Pelanggaran Hak Cipta, Fair Use. ABSTRACT This article is written to analyze the legal provisions in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which includes the use of celebrity names as characters in fanfiction, especially those published on digital platforms such as Wattpad. This study also examines whether such actions can be classified as copyright infringement. The method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that the use of celebrity names in fanfiction is not categorized as copyright infringement as long as its distribution is not commercial and does not generate economic benefits. However, if the fanfiction is commercialized or causes losses to the owner of the name, then it can be qualified as copyright infringement and has the potential to be subject to both civil and criminal legal consequences. Therefore, it is important for fanfiction writers to understand the legal limitations and protection of the moral and economic rights of the creator. Key Words: Digital Copyright, Wattpad Fanfiction, Celebrity Name, Copyright Infringement, Fair Use.
Hak Cipta Digital, Fanfiksi Wattpad, Nama Selebritis, Pelanggaran Hak Cipta, Fair Use.
Hak Cipta (c) 2025 Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM UPAYA PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
ABSTRAK Analisa terhadap perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa akan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji hak perusahaan pembiayaan dalam menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen serta pengaturan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek jaminan, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur. Sementara itu, terkait dengan penggunaan jasa debt collector, meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada debt collector untuk menagih utang kepada debiturnya. Namun, penting bagi bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa debt collector untuk memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa ABSTRACT An analysis of whether a finance company has the legal right to withdraw objects that are collateral for loans given to consumers and the use of debt collector services in withdrawing disputed objects will be the purpose of this research, using normative research methods to examine the rights of finance companies in withdrawing objects that are collateral for loans to consumers and regulating the use of debt collector services in withdrawing disputed objects. Based on the analysis of the applicable laws and regulations, such as Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 on the Business Operation of Financing Companies and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, it is concluded that finance companies have the legal right to withdraw objects of collateral, but it must be done in accordance with the regulated procedures. Meanwhile, regarding the use of debt collector services, although there is no specific regulation in Indonesia, the working principle is based on the power granted by the creditor to the debt collector to collect debts from the debtor. However, it is important for banks or financial institutions that use the services of debt collectors to ensure that the debt collectors operate in accordance with applicable legal provisions and ethical standards, given that violations of legal provisions can be considered as criminal offenses and prosecuted in accordance with applicable laws. Key Words: Debt Collector, Fiduciary Guarantee, Disputed Objects
Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa
Hak Cipta (c) 2025 Jovita Felicia Kusniawan, I Putu Rasmadi Arsha Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI
Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam sistem hukum adat dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis bagaimana penentuan unsur kerugian negara dilakukan apabila terjadi penyelewengan dana di lingkungan LPD. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan seperti halnya pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Berdasarkan metode dan penedekatan tersebut ditemukan hasil bahwa keberadaan LPD diakui dalam sistem hukum adat melalui awig-awig, namun belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum positif secara komprehensif. Meski berakar pada awig-awig dan struktur tradisional desa adat, LPD juga menerima dana dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah atau penyertaan modal, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pengelolaan dana publik tersebut. Dana publik yang masuk ke dalam sistem pengelolaan LPD secara hukum dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Dengan demikian, penyimpangan atas pengelolaan dana tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila terdapat bukti kerugian negara yang nyata, pasti, dan terukur (actual loss). Proses audit oleh lembaga yang berwenang seperti BPK atau BPKP menjadi kunci utama dalam pembuktian. Penegakan hukum dalam kasus ini menuntut pendekatan integratif yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum nasional tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat. Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi pada LPD di Bali masuk dalam klasifikasi merugikan keuangan negara, bukan semata-mata hanya kerugian adat. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Hukum Adat, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum ABSTRACT This study aims to critically analyze the legal status of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) within the dual framework of Indonesia’s customary law and national legal system, and to analyze how state financial loss is determined in cases of fund misappropriation within LPDs. Employing a normative juridicial method with statutory, conceptual, and analytical approaches, the study finds that LPDs are acknowledged under customary law through awig-awig (local customary rules), but are not yet fully integrated into national legal regulations. Although LPDs are rooted in customary institutions, they also receive public funds from regional governments in the form of grants or capital participation. Based on Law No. 17 of 2003 on State Finance, such funds are classified as state finances. Therefore, any unlawful use of these funds may constitute a corruption offense under Indonesian anti-corruption law, provided there is proven, actual, and measurable state loss. Determining such loss requires audit reports from authorized institutions like the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) or the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The enforcement of corruption law in these cases requires an integrated legal approach that balances the principles of accountability and legal certainty, while recognizing the cultural and legal relevance of customary norms. The study concludes that corruption within LPDs in Bali qualifies as harm to state finances under national law, rather than merely a community-level or internal customary issue. Keywords: Village Credit Institution, Customary Law, State Financial Loss, Corruption Crime, Legal Certainty
Lembaga Perkreditan Desa, Hukum Adat, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum
Hak Cipta (c) 2025 Komang Della Nadila, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WNA DAN WNI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri sejauh mana prinsip kepastian hukum mengenai hak atas tanah diatur dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria, dengan menitikberatkan pada fenomena Perjanjian Nominee. Melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan analisis yuridis dan perbandingan hukum, temuan menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 21 (1) dan Pasal 26 (2) UU No. 5 Tahun 1960. Dalam konteks hukum positif, masyarakat lokal secara sah memiliki otoritas penuh atas penguasaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masyarakat Lokal, Tanah, Kepemilikan ABSTRACT The purpose of this study is to explore the extent to which the principle of legal certainty regarding land rights is regulated within the framework of the Basic Agrarian Law, with a focus on the phenomenon of nominee agreements. Through a normative legal approach that integrates legal analysis and comparative law, the findings indicate the need for a re-evaluation of the legality of land ownership based on the provisions of Article 21 (1) and Article 26 (2) of Law No. 5 of 1960. In the context of positive law, local communities have full legal authority over land tenure in accordance with applicable regulations. Key Words: Legal Certainty, Local Communities, Land, Ownership
Hak Cipta (c) 2025 Farrell Rafif Habibi Kurniawan, Ida Bagus Yoga Raditya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0