KEBIJAKAN IMPOR BBM SATU PINTU PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERSAINGAN USAHA

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dan implementasi kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT. Pertamina dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia, serta mengakaji apakah kebijakan transisional ini berpotensi menyebabkan praktik monopoli dalam sektor hilir migas. Metode kajian ini berbasis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan serta pendekatan konseptual, didukung analisis bahan hukum terhadap isu yang diangkat. Analisis dilakukan dengan salah satu pendekatan kebijakan publik yakni bottom up dengan model yang dikemukakan oleh Smith dan dikaji juga melalui teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones, dan variabel untuk mengukur efektivitas kebijakan ini menggunakan teori Merilee S. Grindle. Kajian ini mengetemukan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu ini menimbulkan sejumlah permasalahan implementatif seperti, ketidakseimbangan lembaga, mempersempit ruang fleksibilitas pelaku usaha swasta, dan meningkatkan resiko dominasi satu entitas dalam pasar migas nasional. Menurut hukum persaingan usaha, berkenaan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999. Namun dalam UU tersebut juga mengatur pengecualian untuk sektor usaha yang mengtur hajat hidup orang banyak yang dijalankan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini juga dapat dilegitimasi atas mandat konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian kebijakan impor satu pintu ini memiliki yuridiksi secara normatif untuk dibenarkan namun implementasinya tidak bersifat absolut melainkan tetap memperoleh pengawasan melalui KPPU. Sehingga apabila terdapat penyalahgunaan wewenang ataupun praktik monopoli yang merugikan pihak swasta, KPPU berhak untuk menindak dan melakukan evaluasi bagi PT. Pertamina dalam kerangka membentuk persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Impor BBM Satu Pintu; Kebijakan; Monopoli; Persaingan Usaha.

ABSTRACT

This study aims to examine the application and implementation of the one-stop fuel import policy through PT. Pertamina from the perspective of business competition law in Indonesia, and to examine whether this transitional policy has the potential to cause monopolistic practices in the downstream oil and gas sector. This study method is based on normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by an analysis of legal materials on the issues raised. The analysis was carried out using a bottom-up public policy approach with a model proposed by Smith and also examined through the policy implementation theory by Charles O. Jones, and the variables to measure the effectiveness of this policy use the theory of Merilee S. Grindle. This study found that this one-stop fuel import policy caused a number of implementation problems such as institutional imbalance, narrowing the flexibility space for private business actors, and increasing the risk of domination by one entity in the national oil and gas market. According to business competition law, it is related to Article 17 paragraphs (1) and (2) of Law No. 5 of 1999. However, the law also regulates exceptions for business sectors that regulate the livelihoods of many people which are run by BUMNs appointed by the government. This can also be legitimized by the constitutional mandate, namely Article 33 of the 1945 Constitution. Thus, this one-door import policy has normative jurisdiction to be justified, but its implementation is not absolute and still receives oversight through the KPPU. Therefore, if there is an abuse of authority or monopolistic practices that are detrimental to the private sector, the KPPU has the right to take action and conduct an evaluation for PT. Pertamina in the framework of establishing healthy business competition in Indonesia.

Key Words: One-Stop Fuel Imports, Policy, Monopoly, Business Competition.