PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH WARGA NEGARA TANPA KTP-EL SAAT PEMILIHAN UMUM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum terkait syarat menjadi Pemilih dan menggunakan hak pilih serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi warga negara tanpa KTP-el saat Pemilu. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Penelitian ini menemukan fakta bahwa untuk bisa menjadi seorang Pemilih, harus dipenuhi beberapa syarat, yakni seseorang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan termasuk anggota TNI/Polri aktif, telah berumur 17 tahun, telah menikah, atau sudah pernah menikah, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, sedangkan untuk menggunakan hak pilih, seorang Pemilih harus memiliki KTP-el. Syarat memiliki KTP-el dianggap dapat membatasi hak pilih karena tidak semua warga memperoleh KTP-el. Sehingga, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberi perlindungan hukum dengan cara memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan perekaman KTP-el sebagai alternatif jika tidak dimiliki KTP-el.

Kata Kunci: Pemilih, Hak Pilih, KTP-el, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study intends to examine legal regulations related to the requirements to become a voter and to use voting rights, and to find out the legal protection for citizens who do not possess an Electronic Identity Card during elections. This study applies a normative legal research method using statute, conceptual, and case approaches. This study found the fact that, in order to become a voter, several requirements must be fulfilled, namely that the individual must be Indonesian citizen, not an active member of the Indonesian National Armed Forces or Police, at least 17 years old, married or previously married, and not currently deprived of voting rights, meanwhile, to be able to use voting rights, a voter must possess an Electronic Identity Card. The requirement to possess an Electronic Identity Card is considered capable of limiting voting rights because not all citizens have an Electronic Identity Card. Therefore, through its ruling, the Constitutional Court provides legal protection by allowing the use of a Certificate of Electronic Identity Card Registration as an alternative when an Electronic Identity Card is not available.

Key Words: Voters, Voting Rights, Electronic Identity Card, Legal Protection.