PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan dan ketentuan yang mengatur pemberian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif, yaitu menganalisis norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Pensiun (SK) dapat dijadikan agunan, namun Surat Keputusan Pensiun (SK) tetap berada di tangan pensiunan tanpa digadaikan atau mengalihkan hak pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini secara tertulis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Namun secara realita terdapat beberapa Bank yang memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai jaminan dalam pemberian kredit tanpa prosedur yang benar. Mengenai hal ini haruslah terdapat analisis terkait peraturan yang mengatur secara khusus kedudukan dan kepemilikan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan.

Kata Kunci: Surat Keputusan (SK) Pensiun, Jaminan Kredit, Nasabah, Bank.

ABSTRACT

This study aims to ascertain and comprehend the legality of the Pension Decree (SK) as collateral and the regulations governing loan supply using the Pension Decree (SK) as collateral.  This study employs the normative technique, analysing a legal norm using both a statutory regulatory approach and a conceptual approach.  The findings of this study demonstrate that the Pension Decree (SK) may serve as collateral; nonetheless, the Pension Decree (SK) remains with the retiree without being pledged or transferring rights for credit provision to clients. This is explained in writing in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pensions and Employee Widow/Widower Pensions. However, in reality there are several banks that provide credit to customers by using a pension decree (SK) as collateral in granting credit without the correct procedure. Regarding this matter, there must be an analysis related to regulations that specifically regulate the position and ownership of pension decrees as collateral objects.

Keywords: Pension Decree, Credit Guarantee, Customer, Bank.